Bisnis.com,JAKARTA- Milenial Lintas Rumah Ibadah mendesak Presiden Joko Widodo atau Jokowi menjamin keamanan dan kenyamanan warga Indonesia di manapun berada, sehubungan dengan insiden beraroma rasialis di Surabaya.
Alan Christian Singkali dari Young Men's Christian Association, salah satu pencetus gerakan milenial ini menyatakan bahwa pihaknya menyesalkan terjadinya stigma rasialisme oleh beberapa oknum di asrama mahasiswa Papua, yang berakibat terhadap represifitas yang tidak berperikemanusiaan terhadap 43 mahasiswa asal Papua di Jawa Timur.
“Kami meminta kepada semua pihak agar bertindak dewasa, toleran, dan menggunakan pendekatan humanis dalam penanganan setiap persoalan yang terjadi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, demi menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia,” ujarnya, Kamis (22/8/2019).
Karena itu, mereka mendesak Presiden Joko Widodo untuk menginstruksikan kepada seluruh aparat penegak hukum dan kepala daerah se-Indonesia agar menjamin keamanan dan kenyamanan setiap warga negara Indonesia di manapun berada.
“Kami mengimbau tokoh agama, tokoh masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan agar dapat menahan diri, memperkuat silaturahim, serta turut mengusahakan ketertiban di tengah-tengah masyarakat, agar tidak terjadi benturan horizontal yang berulang-ulang,” pungkasnya.
Seperti diketahui, insiden beraroma rasial terjadi di Surabaya. Hal ini memicu aksi demonstrasi besar-besaran di beberapa kota di Provinsi Papua dan Papua Barat bahkan sempat terjadi kerusuhan seperti pembakaran Gedung DPRD Papua Barat di Kota Manokwari.
Kastorius Sinaga, sosiolog dari Universitas Indonesia mengatakan bahwa agresi massa di Papua terjadi bak bola salju yang cepat menjalar dan membakar berbagai kota mulai Monokwari, Sorong, Fakfak, dan Timika.
“Bila kerusuhan ini terus berlangsung maka Papua akan menjadi faktor utama disintegrasi nasional. Ini akan dapat berujung fatal bagi stabilitas dan keamanan nasional seperti pernah dialami pada kasus lepasnya Timor Timur di tahun 1999,” ujarnya.
Menurutnya, solusi permasalahan Papua tidak bisa dilihat parsial dari sudut keamanan saja. Bergesernya agresi massa dari sekadar ungkapan emosional akibat tindakan rasisme terhadap warga Papua di Jawa Timur ke motif kemerdekaan Papua dari NKRI harus ditanggapi secara serius oleh Pemerintah Pusat.
Karena itu, Presiden Joko Widodo selaku Kepala Negara menurutnya, harus mengambil alih langsung situasi pengendalian Papua dan tidak menyerahkannya tanggungjawab secara parsial dan teknis sektoral ke para pembantunya termasuk ke tangan TNI dan Polri sebagai leading sector untuk pemulihan keamanan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
