Bisnis.com, JAKARTA - Presiden Joko Widodo didesak melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam menelusuri rekam jejak calon menteri di kabinetnya untuk lima tahun ke depan.
Sejauh ini KPK belum diminta untuk dilibatkan oleh Joko Widodo terkait penelusuran rekam jejak kandidat calon guna mengisi posisi menteri atau setingkatnya.
Manager Riset Transparency International Indonesia Wawan Suyatmiko mengatakan pelibatan KPK dalam menelusuri rekam jejak calon menteri diperlukan agar nantinya terhindar dari figur yang bermasalah.
Dua menteri di kabinet kerja saat ini, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin dan Menpora Imam Nahrawi diduga tersandung masalah korupsi di masing-masing kementeriannya. Apalagi, nama keduanya disebut dalam putusan hakim karena menerima suap.
Bahkan, mantan Menteri Sosial Idrus Marham telah divonis bersalah karena menerima suap Rp2,25 miliar terkait proyek kerja sama pembangunan PLTU MulutTambang Riau-1.
"[Pelibatan KPK] untuk mencegah hal-hal korup terjadi," ujar Wawan saat dihubungi Bisnis, Minggu (18/8/2019).
Baca Juga
Wawan mengatakan pelibatan KPK bisa digunakan dengan menggunakan instrumen pencegahannya untuk memberikan masukan kepada Presiden Jokowi.
Selain rekam jejak, KPK dinilai bisa menelusuri dugaan potensi benturan kepentingan serta terkait kepatuhan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) calon menteri tersebut.
"Pengalaman [2014] yang lalu, pihak KPK dilibatkan oleh Presiden," kata Wawan.
Pihak PPATK juga perlu dilibatkan untuk mengetahui sejauh mana rekam jejak di bidang keuangan yang berelasi dengan para calon menteri ke depan.
Wawan berharap lapisan masyarakat ikut mendesak Jokowi segera melibatkan KPK untuk melakukan penelusuran terhadap nama-nama calon menterinya.
Koordinator Divisi Korupsi Politik Indonesia Corruption Watch Donal Fariz sepakat dan mendesak bila KPK harus dilibatkan.
Alasannya, agar terhindar dari calon menteri yang tengah memiliki persoalan hukum sehingga merugikan pemerintahan Jokowi sendiri.
"Kita berharap Presiden Jokowi konsisten untuk dapat melibatkan KPK dalam melihat rekam jejak calon menteri," kata Donal.
Presiden Jokowi dalam pernyataannya di sejumlah media masa menegaskan bahwa kabinet periode 2019-2024 telah disusun dan hanya tinggal diumumkan.
Jokowi mengaku jika komposisi calon menteri terdiri dari 55 persen kalangan profesional dan 45 persen dari parpol. Semua parpol koalisi disebut sudah mengetahuinya.
Deputi Bidang Pencegahan KPK Pahala Nainggolan mengaku hingga saat ini belum menerima permintaan dari pihak Jokowi agar lembaga antirasuah itu membantu menelusuri rekam jejak calon menteri.
"Yang jelas ke unit pencegahan, sih, gak ada [permintaan]," tuturnya kepada Bisnis.
Ketua KPK Agus Rahardjo menilai penting agar kandidat calon menteri diisi seseorang yang berintegritas dan memiliki rekam jejak yang baik, termasuk dari kalangan partai politik.
Hal tersebut, menurut Agus, lantaran jabatan menteri memiliki kekuatan, kekuasaan, dan mengelola dana pemerintah yang cukup besar sehingga sangat rawan terjadi korupsi.
Hanya saja, hingga saat ini lembaga yang dipimpinnya itu belum menerima surat permintaan dari Jokowi untuk turut terlibat.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
