Bisnis.com, JAKARTA – Aksi unjuk rasa di Hong Kong belum juga tampak akan usai setelah 10 pekan lamanya. Tak muluk-muluk tuntutan para demonstran. Mereka menginginkan Pemimpin Eksekutif Hong Kong Carrie Lam untuk mundur.
Lam telah menjadi wajah pemerintah Hong Kong selama protes berbulan-bulan yang bertujuan menentang rancangan undang-undang (RUU) ekstradisi dari wilayah ini ke China daratan.
Meski pembahasan RUU ini kemudian ditangguhkan, kisruh mengenainya belum menemukan titik terang. Kekhawatiran masyarakat Hong Kong bahwa rencana ini tetap bakal dimajukan dan mengakhiri otonomi wilayah tersebut mendorong protes masif yang berkelanjutan.
.jpg)
Pihak berwenang sudah jelas tak bisa tinggal diam. Bentrokan antara penegak hukum dan pendemo pun sudah menjadi pemandangan sehari-hari selama dua bulan belakangan.
Dalam suatu konferensi pers baru-baru ini, Lam membela polisi kota dan menyerukan para demonstran anti-pemerintah untuk tidak mendorong kota ini ke “jurang maut”. Wanita berkacamata ini juga menolak salah satu tuntutan pengunjuk rasa agar ia mundur dari posisinya.
Baca Juga
RUU ekstradisi adalah tantangan serius pertama Lam sejak terpilih pada tahun 2017 sebagai pemimpin wanita pertama Hong Kong. Pada waktu itu, dia bukan kandidat populer untuk mendudukinya.
Namun dia disukai oleh Beijing dan mereka yang memutuskan siapa yang akan memimpin wilayah itu. Seorang pemimpin eksekutif dipilih oleh komite yang terdiri dari para perwakilan berjumlah 1.200 orang.
.jpg)
Takdir akhirnya membawa Lam berhasil menang dengan total 777 suara. Ia berjanji untuk tetap rendah hati dan mendengarkan aspirasi rakyat.
“Saya pikir ini bukan soal angka. Pertanyaannya adalah tentang legitimasi. Komite pemilihan itu sendiri dibentuk dari pemilih yang jauh lebih besar dan secara luas mewakili semua sektor dalam masyarakat di Hong Kong,” tuturnya kepada BBC saat itu.
Mengabdi pada pemerintah
Lam, seorang penganut Katolik Roma, lahir pada 13 Mei 1957 di Hong Kong. Ia datang dari keluarga berlatar belakang kelas pekerja.
New York Times menggambarkannya sebagai pekerja keras yang biasanya hanya tidur selama tiga atau empat jam setiap malam.
.jpg)
Ia mulai bergabung dengan layanan sipil pemerintah pada tahun 1980 setelah lulus dari Universitas Hong Kong. Ia kemudian dikirim ke Universitas Cambridge, Inggris, untuk menjalani kursus diploma satu tahun bidang Studi Pembangunan.
Pada 2004, Lam diangkat sebagai Direktur Jenderal London Hong Kong Economics Trade Office, perwakilan Hong Kong di Inggris. Kariernya terus menanjak. Sekembalinya ke Hong Kong pada tahun 2006, ia naik pangkat.
Ia lalu memutuskan melepaskan kewarganegaraan Inggrisnya pada tahun 2007 untuk berlaku sebagai menteri pembangunan. Sementara itu, suami dan dua anaknya tetap mempertahankan paspor Inggris mereka.
.jpg)
Umbrella Movement
Dipikir-pikir, pengalaman Lam menghadapi unjuk rasa besar-besaran memang sudah teruji. Ia berperan sebagai Kepala Menteri Administrasi selama protes pro-demokrasi di Hong Kong pada 2014, di bawah pemerintahan Pemimpin Eksekutif Leung Chun-ying.
Aksi protes itu dijuluki 'Umbrella Movement' yang bertujuan menuntut hak untuk memilih maupun mencalonkan diri sebagai pemimpin eksekutif berdasarkan prinsip one man one vote tanpa intervensi Beijing.
Para pengunjuk rasa, yang terdiri atas pelajar-pelajar Hong Kong, saat itu menduduki daerah-daerah utama di Admiralty dan Causeway Bay selama 79 hari.
Setelah protes berakhir, Lam berdiskusi dengan lima pemimpin mahasiswa. Pembicaraan difokuskan pada tuntutan mereka bahwa China akan mempertimbangkan kembali keputusan terkait pemilihan calon pemimpin eksekutif.
Dia menolak tuntutan tersebut dengan mengatakan, "Sejauh menyangkut posisi mereka, kami khawatir hanya bisa setuju untuk tidak setuju,” ujar Lam.
Pemimpin wanita pertama
Pada 1 Juli 2017, tepat memperingati 20 tahun kembalinya Hong Kong dari kendali Inggris ke China, Lam disumpah sebagai Pemimpin Eksekutif Hong Kong oleh Presiden Xi Jinping.
Dalam pidato sambutannya, Lam bertekad akan memulihkan perpecahan di Hong Kong.
“Hong Kong, rumah kita semua menderita perpecahan yang cukup serius dan telah mengalami frustrasi. Prioritas saya adalah untuk memulihkan perpecahan itu,” tutur Lam.
.jpg)
Dia disebut-sebut tidak pernah mundur ketika berjibaku politik, bahkan mengancam akan mengundurkan diri jika tidak mendapatkan apa yang diinginkannya. Sikap tangguh ini membuatnya mendapat julukan "pejuang yang baik”.
Namun, masa pemerintahannya telah dinodai oleh RUU ekstradisi kontroversial yang diusulkan pada awal 2019. Menurut Lam, RUU ini diperlukan untuk melindungi Hong Kong dari penjahat.
RUU tersebut diperkenalkan pascakasus besar dimana seorang pria Hong Kong dituduh membunuh pacarnya pada hari libur di Taiwan tetapi tidak dapat diekstradisi.
Biro Keamanan Hong Kong kemudian menyerahkan draf yang mengusulkan perubahan perjanjian ekstradisi berupa diperbolehkannya penjahat yang tertangkap di Hong Kong untuk diekstradisi ke China daratan.
Banyak warga Hong Kong merasa bahwa usulan tersebut dapat digunakan untuk menargetkan lawan politik negara China. Jutaan orang beraksi menentangnya di jalan-jalan Hong Kong selama lebih dari dua bulan terakhir.
Meski Lam mengumumkan bahwa ia akan menangguhkan RUU ekstradisi, para pengunjuk rasa tetap menyerukan agar usulan ini benar-benar ditarik. Mereka menganggap bahwa RUU tersebut apabila disahkan akan mengganggu citra Hong Kong sebagai negara yang aman untuk berbisnis.
Andrew Fung Ho-keung, kepala eksekutif Hong Kong Policy Research, mengatakan bahwa kecaman Lam terhadap para demonstran tidak akan meredakan ketegangan.
“Dia perlu menemukan cara-cara yang layak untuk meredakan krisis,” ujar Andrew kepada South China Morning Post.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
