Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Gerindra : Mewujudkan Visi Kemandirian Bangsa Tak Harus di Kabinet

Sekjen Partai Gerindra, Ahmad Muzani mengatakan untuk berperan dalam mewujudkan visi kemandirian bangsa tidak harus berada di dalam jajaran menteri kabinet.
Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto dan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri bertemu di kediaman Megawati di Jalan Teuku Umar Jakarta Pusat, Rabu (24/7/2019). Turut dalam pertemuan itu anak Megawati Prananda Prabowo dan Puan Maharani, Politikus PDIP Pramono Anung, Budi Gunawan, Sekjen Gerindra Ahmad Muzani, dan Ketua DPP Gerindra Edhy Prabowo./Istimewa
Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto dan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri bertemu di kediaman Megawati di Jalan Teuku Umar Jakarta Pusat, Rabu (24/7/2019). Turut dalam pertemuan itu anak Megawati Prananda Prabowo dan Puan Maharani, Politikus PDIP Pramono Anung, Budi Gunawan, Sekjen Gerindra Ahmad Muzani, dan Ketua DPP Gerindra Edhy Prabowo./Istimewa

Bisnis.com, JAKARTA—Sekjen Partai Gerindra, Ahmad Muzani mengatakan untuk berperan dalam mewujudkan visi kemandirian bangsa tidak harus berada di dalam jajaran menteri kabinet.

Muzani mengatakan sebagai partai politik yang peduli terhadap masa depan bangsa, pihaknya hanya mengajukan gagasan untuk kemandirian. Gagasan itu lebih khusus pada bidang ketahanan pangan dan ekonomi.

“Selama gagasan itu diterima pemerintah, Gerindra tidak masalah tidak mendapatkan posisi apappun di pemerintahan,” katanya usai mengikuti sdiang tahunan MPR, Jumat (16/8). Sebelumnya beberapa kalangan menyebutkan peluang Gerindra untuk memempatkan kadernya di kabinet kecil.

“Kita hanya menyodorkan, hanya mengingatkan pentingnya kemandirian. Untuk menjalankan itu tidak harus kita," ujarnya.

Minimnya peluang Gerindra mendapat jatah kursi menteri disampaikan oleh Sekjen Partai Nasdem Johnny G. Plate. Dia menyatakan, sangat kecil peluang partai politik oposisi mendapatkan jatah menteri pada pemerintahan baru Jokowi.

Terkait dengan pernyataan tersebut, Muzani mengingatkan bahwa Partai Nasdem agar tidak mendahului keputusan akhir Presiden Joko Widodo perihal penyusunan Kabinet Kerja jilid II.

"Itu [kabinet] kan menjadi wewenang Presiden," ujar Muzani.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Editor : Akhirul Anwar
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper