Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Ketua MPR Sebut 5 Hal Terkait Visi Indonesia Merdeka

Setidaknya ada lima hal yang disinggung Ketua MPR Zulkifli Hasan terkait visi Indonesia Merdeka. Hal itu disampaikannya dalam pembukaan Sidang Tahunan MPR 2019.
Presiden Joko Widodo (depan tengah) bersama Ibu Negara Iriana Joko Widodo (depan keempat kanan) Wakil Presiden Jusuf Kalla (depan ketiga kanan), Ibu Mufidah Jusuf Kalla (depan kedua kanan) dan pimpinan lembaga negara melambaikan tangan saat menghadiri Sidang Tahunan MPR, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (16/8). /Antara
Presiden Joko Widodo (depan tengah) bersama Ibu Negara Iriana Joko Widodo (depan keempat kanan) Wakil Presiden Jusuf Kalla (depan ketiga kanan), Ibu Mufidah Jusuf Kalla (depan kedua kanan) dan pimpinan lembaga negara melambaikan tangan saat menghadiri Sidang Tahunan MPR, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (16/8). /Antara

Bisnis.com, JAKARTA - Setidaknya ada empat hal yang disinggung Ketua MPR Zulkifli Hasan terkait visi Indonesia Merdeka. Hal itu disampaikannya dalam Sidang Tahunan MPR 2019.  

Zulkifli Hasan mengatakan visi Indonesia sebagai negara yang merdeka adalah untuk bersatu, berdaulat, berlaku adil, dan tercapainya kesetaraan di tengah masyarakat.

"Tujuan Indonesia merdeka sebagaimana dalam alinea ke empat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 melindungi segenap tumpah darah," kata dia saat sidang tahunan MPR RI di Gedung MPR RI Jakarta, Jumat.

Negara, kata Zulkifli Hasan, akan melindungi segenap tumpah darah dan tidak ada warga negara yang kelaparan, tidak boleh ada masyarakat yang sakit karena miskin, serta Indonesia ikut dalam menjaga perdamaian dunia.

Sementara dalam pidatonya, Presiden Joko Widodo menyebutkan sejumlah hal. Di antaranya tentang keberhasilan pemerintah memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam laporan keuangan pemerintah pusat pada kurun waktu 3 tahun berturut-turut.

Capaian tersebut diakuinya juga diikuti dengan tingkat keberhasilan pemerintah daerah yang mencatatkan peningkatan WTP dari 47 persen pada 2014 menjadi 78 persen pada tahun lalu.

Meskipun demikian, Kepala Negara menyebutkan tata kelola keuangan negara yang akuntabel dan transparan masih harus dikembangkan untuk mewujudkan transparansi dan efisensi dalam menghadapi perubahan.

Dalam hal ini, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai lembaga negara yang memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, memiliki peranan penting.

Sidang Tahunan MPR RI dihadiri Wakil Presiden Jusuf Kalla, Presiden kelima RI Megawati Soekarnoputri, dan Wakil Presiden Keenam RI Try Sutrisno. 

Selain itu, juga tampak hadir Ketua DPR RI Bambang Soesatyo, Wakil Presiden terpilih Ma'ruf Amin serta calon Wakil Presiden Sandiaga Uno dan para pejabat negara lainnya.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Penulis : Saeno
Editor : Saeno
Sumber : Antara/Bisnis.com
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper