Bisnis.com, JAKARTA--Polri menerapkan sejumlah strategi untuk mengantisipasi masuknya paham radikal ke Korps Bhayangkara. Hal itu dimulai sejak calon anggota Polri ikut tes Taruna Akpol.
Polri telah menerima 264 orang terdiri atas 31 perempuan dan 233 laki-laki pada Penerimaan Taruna Akpol 2019 dan memulangkan 119 orang peserta lainnya.
Para taruna sebanyak 264 orang tersebut telah lolos 7 tahap seleksi yang diselenggarakan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan (Lemdiklat) Polri sejak beberapa bulan lalu dan hingga akhir Juli 2019.
Dalam menerima 264 orang Taruna Akpol tersebut Polri bekerja sama dengan sejumlah stakeholder, salah satunya adalah Dukcapil Kemendagri.
"Kerja sama dengan Dukcapil untuk tahu latar belakang calon anggota Polri, nanti di situ baru ditemukan latar belakang dan keluarga yang bersangkutan mulai dari sekolahnya dan lain-lain. Kalau pindah-pindah kan ada surat keterangan juga," tutur Kepala Biro Penerangan Masyarakat Mabes Polri Brigjen Pol. Dedi Prasetyo, Kamis (8/8/2019).
Setelah itu, para taruna mengikuti Tes Penelusuran Mental Kepribadian (PMK) yang dilakukan oleh Intelijen dan Propam untuk profiling para taruna. Dari situ, menurut Dedi, bisa diketahui ideologi dan kepribadian calon taruna Akpol.
Baca Juga
Pihak Intelijen dan Propam melakukan profiling para taruna dengan cara mendatangi keluarga dan para tetangga taruna Akpol. Setelah mendapatkan data lengkap, calon taruna diwawancarai oleh Propam dan Intelijen untuk mengkonfirmasi semua temuan di lapangan.
"Setelah di lapangan mendapatkan data dan data itu digunakan untuk tahapan terakhir, wawancara. Itu yang menentukan apakah yang bersangkutan itu jujur atau tidak, kalau tidak jujur ya tidak lolos," kata Dedi.
Setelah dinyatakan lolos, selanjutnya pejabat Polri akan kembali melakukan wawancara mendalami ideologi yang bersangkutan, termasuk menelusuri media sosial taruna akpol. Jika ditemukan ada postingan yang diduga mengandung radikalisme, maka langsung dinyatakan tidak lolos.
"Seluruh anggota Polri harus clear, kalau nanti ada lagi masukan dari masyarakat sehingga tidak layak jadi anggota Polri, karena paham itu atau kegiatan tertentu maka akan langsung di-cut," tutur Dedi.
Tahapan yang panjang itu diyakini Dedi sudah bisa menangkal masuknya paham radikal ke tubuh Polri.
"Kami yakin hal itu bisa menangkal radikalisme," kata Dedi.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
