Bisnis.com, JAKARTA - Partai Golkar dianggap akan lebih berkembang dan solid jika memiliki ketua umum baru hasil Musyawarah Nasional (Munas) 2019.
Pendapat itu dikemukakan pengamat politik dari Universitas Negeri Jakarta (UNJ) Ubedilah Badrun.
Menurut dia pergantian pimpinan bisa berdampak baik bagi Golkar karena saat ini Airlangga Hartarto sebagai Ketua Umum Golkar dianggap mengalami krisis legitimasi.
"Ketika ada persoalan pemicu resistensi dari pengurus di DPD, itu artinya Airlangga sudah mengalami krisis legitimasi. Karena dia mengalami krisis legitimasi, sirkulasi pergantian menjadi penting. Atau musyawarah kembali formulasi elite-elite Golkar yang baru itu harus dilakukan,"ujar Ubedilah kepada wartawan di Jakarta, Rabu (7/8/2019).
Pandangan Ubedilah muncul bukan tanpa alasan. Dia menganggap pergantian ketua umum harus dilakukan Golkar pasca adanya pemecatan sejumlah Ketua DPD dari kepengurusan di daerah masing-masing.
Pemecatan disinyalir terjadi karena para Ketua DPD terkait mendukung Bambang Soesatyo (Bamsoet) menjadi calon ketua umum Golkar menggantikan Airlangga.
Menurut Ubedilah, pemecatan para Ketua DPD ini menujukan Airlangga sedang tidak nyaman dengan rivalnya yang terus mendapatkan dukungan dari bawah.
"DPP kemudian memecat tanpa argumentasi, tanpa dasar konstitusi partai, tanpa argumen yang kokoh tanpa AD/ART. Maka itu menunjukan bahwa perilaku DPP itu mengalami suatu situasi psikologis, tidak nyaman dengan pengurus partai di bawahnya," ujarnya.
Langkah pemecatan dianggap wajar dilakukan Airlangga karena Menteri Perindustrian itu merasa takut jabatannya di Golkar beralih ke orang lain.
Ubedilah juga menyebut, keberadaan surat Ketua Dewan Pembina Partai Golkar, Aburizal Bakrie yang menginginkan evaluasi kepemimpinan Airlangga menjadi penunjuk tanda-tanda kekecewaan dari kader partai berlambang pohon beringin ini.
Kekecewaan dianggap muncul karena Airlangga gagal membawa Golkar mencapai target di Pemilu 2019.
"Artinya ada semacam kekecewaan terhadap Airlangga. Kemudian juga semacam makna politik bahwa Ical menunjukan kepada publik mengurangi dukungannya kepada Airlangga," ujarnya.
