Bisnis.com, JAKARTA — Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menandatangani MoU kerja sama dengan Unit Informasi dan Analisis Keuangan Republik Kolombia.
“MoU ini merupakan cerminan peningkatan kerja sama antara kedua negara dalam rangka menghadapi tantangan bersama yakni pemberantasan pencucian uang, tindak pidana terkait dan pendanaan terorisme," ujar Duta Besar RI untuk Kolombia Priyo Iswanto seperti dikutip dalam keterangan yang dirilis Kementerian Luar Negeri, Senin (5/8/2019).
Priyo menuturkan Indonesia telah berperan penting dalam organisasi Asia Pacific Group on Money Laundering (APGML) yang memiliki 41 negara anggota dan meraih capaian penting sebagai negara observer pada Financial Action Task Force (FATF) sejak tahun 2018 yang merupakan forum internasional untuk menetapkan standar global dalam pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme.
Sementar itu, Direktur Jenderal UIAF Kolombia Javier Alberto Gutierrez mengakui kemajuan dan kemampuan pemerintah Indonesia di bidang mekanisme pemberantasan tindak pidana pencucian uang.
“Indonesia memiliki technical compliance yang tinggi sebagaimana hasil review FATF tahun 2018,” ucapnya.
Kerja sama MoU ini diharapkan dapat meningkatkan kapasitas kedua negara dalam memberantas isu yang menjadi tantangan bersama.
Dalam perspektif Kolombia, Javier menambahkan bahwa Presiden Kolombia Ivan Duque mengedepankan aspek legalitas dalam menghadapi tantangan keamanan dan kejahatan transnasional sehingga kerja sama ini merupakan cerminan dari kebijakan Presiden.
Dengan MoU tersebut, Indonesia dan Kolombia telah memiliki 9 instrumen kerja sama bilateral sejak dimulainya hubungan diplomatik pada 15 September 1980.
Untuk kerja sama bidang keamanan, kedua negara sebelumnya telah menjalin MoU Kerja Sama Pemberantasan Produksi dan Perdagangan Narkotika antara BNN RI dengan Kepolisian Nasional Kolombia pada November 2016.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
