Berbagi 'Menu Koalisi' Usai Pilpres 2019

Pertemuan antara Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri dan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto membuka berbagai kemungkinan baru usai Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019.
Lalu Rahadian
Lalu Rahadian - Bisnis.com 30 Juli 2019  |  07:00 WIB
Berbagi 'Menu Koalisi' Usai Pilpres 2019
Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto dan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri bertemu di kediaman Megawati di Jalan Teuku Umar Jakarta Pusat, Rabu (24/7/2019). Turut dalam pertemuan itu anak Megawati Prananda Prabowo dan Puan Maharani, Politikus PDIP Pramono Anung, Budi Gunawan, Sekjen Gerindra Ahmad Muzani, dan Ketua DPP Gerindra Edhy Prabowo. - Istimewa

Bisnis.com, JAKARTA -- "Luar biasa nasi gorengnya, saya sampai nambah. Padahal, beliau mengingatkan saya disuruh diet."

Begitu testimoni awal yang disampaikan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto sesaat setelah berkunjung ke kediaman Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri, di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (24/7/2019). Alih-alih membahas persoalan politik, Prabowo justru menyampaikan kesukaannya pada masakan Mega.

Tak hanya nasi goreng yang disantap Prabowo kala bertemu Mega pada pekan lalu. Berdasarkan foto-foto pertemuan yang beredar, dia juga sempat menikmati bakwan buatan Mega dan es kelapa dicampur sirup.

Prabowo mengaku kangen dengan masakan Mega. Wajar dia memiliki rasa kangen, sebab kedua tokoh ini memang jarang bertemu terutama sejak setahun terakhir.

Presiden Joko Widodo (ketiga kiri), Wapres Jusuf Kalla (kedua kiri), Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Pencak Silat Indonesia (IPSI) Prabowo Subianto (kedua kanan), Megawati Soekarnoputri (kiri), dan Puan Maharani saat menyaksikan Pencak Silat Asian Games 2018 di Padepokan Pencak Silat di Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta, Rabu (29/8/2018)./Biro Pers Setpres-Laily Rachev

Eks pasangan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2009 ini terakhir berada di satu acara yang sama saat perhelatan Asian Games 2018. Kala itu, Prabowo dan Mega bersama-sama menonton laga final cabang olahraga pencak silat.

Setelahnya, keduanya tak pernah lagi berada di satu meja bersama dan justru berada di sisi yang berseberangan. Mereka sama-sama disibukkan dengan urusan Pemilu 2019 yang berakhir dengan kemenangan Joko Widodo-Ma'ruf Amin, yang didukung oleh Mega dan PDI Perjuangan, atas Prabowo yang berpasangan dengan Sandiaga Uno.

Jika melihat senyuman para tokoh yang hadir dalam pertemuan Mega-Prabowo, mungkin akan terbersit rasa heran bagaimana mereka sebelumnya saling berhadapan.

Usai Pilpres 2019, wacana pertemuan antara kedua tokoh ini, ditambah Jokowi, memang tak jarang mengemuka. Rekonsiliasi menjadi isu utama yang muncul untuk menjembatani pertemuan itu. Namun, harapan itu baru terwujud setelah beberapa bulan.

Prabowo bukanlah orang pertama yang bertemu Jokowi atau Mega usai Pilpres 2019. Justru, Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan lah politikus pertama yang bertatap muka dengan Jokowi sepekan setelah 17 April 2019.

Saat itu, Zulkifli dan Jokowi membicarakan kondisi politik pascapemungutan suara.

Setelahnya, giliran Komandan Kogasma Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang bertemu Jokowi, tepatnya pada 2 Mei. Anak dari Presiden keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ini bahkan juga berkunjung ke kediaman Mega pada hari pertama Idulfitri, 5 Juni.

Pertemuan Zulkifli dan AHY dengan Jokowi tidak berlangsung sekali. Mereka terpantau kembali bertemu pada 22 Mei, atau sehari setelah puncak kerusuhan di DKI Jakarta terjadi.

Dari pertemuan-pertemuan itu muncul wacana bahwa peta koalisi dan oposisi setelah Pilpres akan berubah. Apalagi, pada pertengahan Juni 2019, beberapa partai pengusung Jokowi-Ma’ruf kala Pilpres sudah memberi sinyalemen membuka pintu menerima anggota koalisi baru.

Sinyal itu diperkuat dengan bubarnya Koalisi Indonesia Adil Makmur pada 28 Juni, tak berapa lama setelah Mahkamah Konstitusi (MK) mengeluarkan putusan sengketa hasil Pilpres 2019.

Setelah itu, wacana rekonsiliasi mulai menjadi kenyataan. Pertemuan Jokowi dan Prabowo di stasiun Moda Raya Terpadu (MRT) Lebak Bulus pada 13 Juli, menjadi pembukanya.

Usai pertemuan itu, Prabowo menyatakan kesediaannya membantu jika dimintai tolong. Namun, dia juga menyebut bantuan tak harus diberikan dari dalam pemerintahan.

Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto (kiri) dan Presiden Joko Widodo bertemu di Stasiun MRT Lebak Bulus, Jakarta, Sabtu (13/7/2019). Ini merupakan pertemuan pertama keduanya setelah Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019./Bisnis-Yodie Hardiyan

Sinyalemen pembahasan mengenai rencana kerja sama atau koalisi kembali terlihat dari pernyataan Mega usai menjamu Prabowo. Presiden kelima RI itu sempat menyatakan siap menjadi perantara pertemuan Prabowo-Jokowi, meski tetap menyarankan Prabowo untuk berkomunikasi langsung dengan Jokowi jika hendak bertemu.

Mega juga mengaku siap berdiskusi dengan Prabowo kapanpun, untuk kepentingan bangsa dan negara. Setelah itu, dia menyebut keinginan agar tidak ada istilah koalisi dan oposisi di pemerintahan karena dianggapnya tak sesuai dengan sistem pemerintahan di Indonesia yang berbentuk presidensil.

“Tapi kalau berbeda hanya karena pilihan, nah itu monggo saja. Sehingga yang namanya dialog itu sangat diperlukan. Tapi saya bilang bahwa semuanya adalah keputusan nanti presiden terpilih, karena pada beliau lah sebenarnya hak prerogatif itu ada, bukan pada saya,” ujar Mega.

Sebelum Mega berbicara, Prabowo terlebih dulu menyampaikan keinginannya untuk tetap menjaga silaturahmi dengan pasangannya di Pilpres 2009 itu. Prabowo juga mengaku siap membantu mengatasi berbagai masalah kebangsaan yang ada.

“Jadi, saya kadang-kadang berbeda dalam beberapa sikap politik yang tidak prinsip menurut saya, karena yang utama, kami sama-sama patriot, sama-sama berkomitmen pada NKRI dan harga mati,” tuturnya.

Pembahasan mengenai format koalisi dalam pertemuan Mega dan Prabowo telah diduga sebelumnya oleh Direktur Pusat Kajian Politik Universitas Indonesia (UI) Aditya Perdana. Menurutnya, pasti ada hal-hal strategis, taktis, dan teknis yang dibicarakan Mega dan Prabowo.

Kedua tokoh ini diprediksi membicarakan hal-hal yang sifatnya sharing of power untuk saling memetakan peluang kerja sama yang mungkin terbentuk.

Dari sisi PDIP selaku perwakilan koalisi, Aditya menduga ada kepentingan agar mereka tahu berapa “porsi” kekuasaan yang harus dibagi ke Gerindra. Sementara itu, Gerindra dari kubu oposisi memiliki kepentingan agar bisa ikut menikmati “kue” pemerintahan Jokowi-Ma’ruf.

“Kalau itu dilakukan, menurut saya sebagai bagian tawaran politik sah-sah saja, karena kelompok yang menang akan berusaha merangkul yang kalah. Tapi dengan porsi seperti apa yang diberikan? Itu yang harus dibicarakan,” jelasnya kepada Bisnis.

Aditya yakin pembahasan mengenai format koalisi antara parpol pendukung dan oposisi Jokowi pada Pilpres 2019 akan terus berlanjut. Dia memandang terbuka kemungkinan hasil pertemuan Prabowo dan Mega akan disampaikan serta ditindaklanjuti oleh PDIP dan Gerindra ke koalisi masing-masing.

Meski pembahasan diyakini akan berlanjut, tapi pembicaraan soal bagi-bagi jatah menteri atau jabatan nonmenteri diyakini sudah mulai dilakukan kelompok oposisi dan koalisi. Pembicaraan lanjutan nantinya diprediksi untuk memastikan format-format kerja sama yang sudah dibahas sebelumnya.

“Pasti akan ada penghubung-penghubung itu yang akan saling berdiskusi atau menyampaikan ke pesan-pesan itu [penjajakan koalisi],” tambah Aditya.

Opsi Kerja Sama
Pelibatan Gerindra dalam pemerintahan Jokowi-Ma’ruf hingga 5 tahun ke depan diyakini akan terwujud. Namun, partai yang dipimpin Prabowo itu diprediksi tak akan mudah mendapat jatah menteri di kabinet bentukan Jokowi nanti.

Peneliti politik dari Populi Centre Rafif Pamenang Imawan mengatakan ada risiko politik yang besar jika Gerindra mendapat tempat di kabinet bentukan Jokowi nanti. Risiko muncul lantaran kemungkinan ada resistensi dari parpol-parpol pengusung Jokowi-Ma’ruf atas pelibatan Gerindra di kabinet.

Presiden terpilih periode 2019-2024 Joko Widodo (ketiga kanan) berfoto dengan sejumlah petinggi Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf Amin, sebelum pertemuan di Jakarta, Jumat (26/7/2019). Agenda pertemuan membahas pembubaran TKN./ANTARA FOTO-Akbar Nugroho Gumay

"Posisi di luar kursi menteri menjadi lebih masuk akal [untuk Gerindra], meskipun tidak menutup kemungkinan, mengingat hak prerogatif tetap ada di Presiden terpilih. Pertemuan ini memberikan pesan politik yang jelas pula bahwa Gerindra dan terutama Prabowo tidak dapat dikendalikan kelompok lain di luar lingkarannya,” ungkapnya kepada Bisnis, Kamis (25/7).

Usai pertemuan Megawati dan Prabowo, Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP Hasto Kristiyanto tidak menjawab secara jelas mengenai ada atau tidaknya pembahasan bagi-bagi kursi menteri untuk PDIP dan Gerindra. Namun, dia menyebut Mega dan Prabowo sempat berbicara empat mata, dan belum mengetahui apa saja hal yang dibahas kala pertemuan privat itu.

Hasto menegaskan pembahasan soal koalisi dan komposisi kabinet baru merupakan hak prerogatif Jokowi. Dia menyebut pembahasan akan dilakukan Jokowi bersama Koalisi Indonesia Kerja selaku pengusungnya di Pilpres 2019.

Kemudian, Hasto mengingatkan bahwa Mega tegas memberi pesan mengenai keinginan agar tidak ada istilah oposisi dan koalisi yang digunakan dalam pemerintahan di Indonesia. Oleh karena itu, Mega membuka pintu jika Prabowo hendak melibatkan dirinya dalam pembahasan soal politik atau masalah-masalah negara ke depannya.

“Ya kan kita sejak awal konsepsinya negara gotong royong, tetapi ada pihak yang berada di luar pemerintahan. Pemerintah pun membahas undang-undang atas kesepakatan bersama dengan DPR. Tapi di dalam pengambilan keputusan, bahkan pasal demi pasal, dibahas dengan seluruh partai politik baik yang berada di dalam maupun di luar pemerintahan,” paparnya.

Rafif mengemukakan secara teori, dalam sistem pemerintahan presidensiil aktor yang memegang peran utama adalah presiden. Legitimasi yang dimiliki presiden pada sistem ini kuat karena dipilih langsung oleh rakyat.

Istilah koalisi dan oposisi pada sistem pemerintahan presidensiil muncul untuk membedakan mana parpol yang kerap menerima atau menolak kebijakan Presiden. Namun, pembagian kutub parpol-parpol di sistem pemerintahan presidensiil bertujuan menjaga check and balances semata.

Para Sekretaris Jenderal Koalisi Partai Pendukung Prabowo-Sandi dan petinggi koalisi di Media Center Prabowo-Sandi, Jakarta, Senin (15/4/2019)./Bisnis-Jaffry Prabu Prakoso

“Situasi menjadi sulit mengingat realitas politik di Indonesia yang terdiri dari multipartai. Oleh karena itu, inisiasi komunikasi antar partai muncul untuk memecah batas koalisi dan oposisi. Ini akan banyak membantu menciptakan stabilitas politik, terutama di sistem multipartai seperti di Indonesia,” ujarnya.

Karena inisiasi komunikasi antar parpol penting dan kerap dilakukan, maka koalisi dan oposisi di sistem pemerintahan presidensiil tidak ada yang ajeg. Hal ini berbeda dengan kondisi di negara-negara yang menganut sistem parlementer, di mana pembagian kubu koalisi dan oposisi benar-benar tegas.

“Legislatif yang tidak terkonsolidasi dengan baik [di sistem pemerintahan presidensiil] dapat menghambat jalannya pemerintahan oleh eksekutif. Kita dapat melihat misalnya kasus BTP [Basuki Tjahaja Purnama saat menjadi Gubernur DKI Jakarta] yang sering deadlock dengan DPRD DKI Jakarta saat pembahasan APBD,” sambung Rafif.

Berbagai sinyalemen yang muncul memang bisa saja berubah menjadi realisasi, tapi--mengingat kultur politik Indonesia yang sangat dinamis--bisa juga tetap menjadi sinyalemen atau bahkan muncul koalisi lain di luar kedua kubu yang berkompetisi di Pilpres.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :
Jokowi, fokus, prabowo subianto

Editor : Annisa Margrit

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top