Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Gerindra Buka Peluang Gabung ke Kabinet Jokowi

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Ferry Juliantono menegaskan hingga saat ini partainya belum memutuskan untuk bergabung dengan koalisi pemerintah Jokowi. Namun, ia tak menampik peluang untuk bergabung.
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Ferry Juliantono bicara soal kemungkinan Gerindra bergabung dengan pemerintah, Jakarta, Sabtu (27/7/2019)/Denis Riantiza M
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Ferry Juliantono bicara soal kemungkinan Gerindra bergabung dengan pemerintah, Jakarta, Sabtu (27/7/2019)/Denis Riantiza M

Bisnis.com, JAKARTA - Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Ferry Juliantono menegaskan hingga saat ini partainya belum memutuskan untuk bergabung dengan koalisi pemerintah Jokowi. Namun, ia tak menampik peluang untuk bergabung.

"Pada tahap ini, apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo di MRT, kemudian dilanjutkan pertemuan dengan Bu Megawati, membuka peluang kemungkinan peluang Partai Gerindra bergabung dengan pemerintah," ujarnya ditemui di Jakarta, Sabtu (27/7/2019).

Dia mengatakan, bergabungnya Gerindra dengan permerintah tentunya juga akan bergantung pada keputusan Presiden Terpilih Joko Widodo (Jokowi) untuk mengajak partai dari luar koalisi atau tidak.

"Sangat bergantung pada Pak Jokowi. Oleh karena itu, sikap Partai Gerindra tidak akan pernah minta jabatan. Pak Prabowo siap membantu bila diperlukan," katanya.

Terkait pertemuan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto dengan Jokowi dan kunjungan Prabowo ke rumah Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri beberapa waktu lalu, Ferry menyadari beberapa pendukung Prabowo mungkin kecewa dan belum setuju dengan sikap Prabowo.

Menurutnya, sikap politik Prabowo tersebut semata-mata hanya untuk membangun silahturahmi dan membangun upaya rekonsiliasi.

"Mudah-mudahan seiring kami akan berusaha bertemu dengan teman-teman di daerah, relawan, pendukung, kami bisa menjelaskan situasi ini," katanya.

"Dari internal sudah mulai memahami keputusan Pak Prabowo semata-mata untuk kepentingan bangsa dan negara, yaitu menyatukan kembali polarisasi di masyarakat yang makin mengeras dan akan membahayakan kepentingan rakyat," lanjutnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Editor : Sutarno
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper