Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rakyat Kim Jong-un Kelaparan, Ekonomi Korea Utara Alami Saat Terburuk

Sanksi internasional menyeret ekonomi Korea Utara ke dalam kontraksi paling tajam selama lebih dari dua dekade pada 2018.
Pemimpin Korea Utara Kim Jong Un/Reuters
Pemimpin Korea Utara Kim Jong Un/Reuters

Kabar24.com, JAKARTA – Sanksi internasional menyeret ekonomi Korea Utara ke dalam kontraksi paling tajam selama lebih dari dua dekade pada 2018.

Menurut estimasi bank sentral Korea Selatan (Bank of Korea/BOK), produk domestik bruto (PDB) Korut berkontraksi 4,1 persen pada tahun 2018, lebih rendah dari kontraksi sebesar 3,5 persen pada 2017 sekaligus merupakan kinerja terburuk sejak puncak kelaparan pada 1997.

Pada 1997, serangkaian kondisi kekeringan, banjir, dan kebijakan-kebijakan ekonomi yang gagal menyebabkan kelaparan mematikan pada rakyat Korut.

Ekonomi Korut tercatat menyusut sembilan tahun berturut-turut selama tahun 90-an dan hanya mengalami kontraksi empat tahun pada tahun 2010-an, seperti dilansir dari Bloomberg, Jumat (26/7/2019).

BOK juga melaporkan ekspor Korut jatuh 86 persen menjadi hanya US$240 juta dan impor turun 31 persen pada 2018. Sekitar 90 persen ekspor negara terisolasi itu dilakukan ke China, sekutu terbesarnya.

Namun, China diketahui telah meningkatkan penegakan sanksinya terhadap negeri yang dipimpin Kim Jong-un tersebut sejak uji coba nuklir dilancarkan oleh Korut untuk yang keenam kalinya pada 2017.

Laporan tahunan itu menyoroti akibat yang harus ditanggung karena sikap rezim Kim Jong-un mempertahankan pengembangan senjata nuklir meskipun menerima sanksi yang semakin ketat.

Pekan ini, Kim Jong-un kembali meluncurkan rudal balistik dan kapal selam terbesar di negara itu. Padahal, hanya beberapa pekan sebelumnya ia bertemu dengan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump untuk mengupayakan kembali perundingan nuklir.

“Sanksi-sanksi jelas telah menggigit Korea Utara. Ini terlihat jelas dalam penurunan ekspor,” ujar Kim Suk-Jin, seorang peneliti di Korea Institute for National Unification.

Mengingat pemerintah Korut tidak merilis data resmi apapun, data BOK tersebut dianggap sebagai sumber yang paling otoritatif untuk analisis ekonomi negara tetangganya ini.

“Bukan hanya industri Korea Utara yang menderita. Pemerintahnya juga bergulat dengan kekurangan uang,” ungkap anggota parlemen Korea Selatan Kim Min-ki kepada awak media pada 16 Juli, mengutip sebuah briefing oleh Badan Intelijen Nasional.

Adapun pendapatan per kapita di Korea Utara, menurut BOK, diperkirakan sebesar 1,4 juta won (US$1.205) pada 2018, atau hanya sekitar 3,9 persen dari Korea Selatan.

Statistik dari lembaga-lembaga lain juga menunjukkan situasi makanan yang semakin memburuk. Produksi padi turun setidaknya 17 persen tahun lalu di provinsi-provinsi yang berkontribusi separuh dari beras Korea Utara.

Sementara itu, sanksi internasional telah menyebabkan kekurangan barang-barang pertanian yang diperlukan, termasuk mesin dan suku cadang, menurut World Food Program dan Food and Agricultural Organization (FAO) Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam suatu evaluasi pada Mei.

Meski perkiraannya bervariasi, jumlah warga yang meninggal karena kelaparan antara tahun 1994 dan 2000 mungkin berjumlah ratusan ribu hingga lebih dari satu juta, menurut Korea Institute for National Unification.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Topik

Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper