Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group
Anggota Jaringan Solidaritas Korban untuk Keadilan mengikuti aksi Kamisan ke-591 di depan Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (4/7/2019). Aksi kamisan yang juga untuk memperingati HUT ke-73 Bhayangkara tersebut mendesak Polri segera menyelesaikan berbagai kasus seperti kasus Novel Baswedan serta mendorong Polri menjalankan tugasnya dalam melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat. - ANTARA FOTO/Wahyu Putro A
Premium

Harap-harap Cemas Penegakan Hukum di Periode Kedua Jokowi

20 Juli 2019 | 07:52 WIB
Pemerintahan periode pertama Joko Widodo masih menyisakan sejumlah pekerjaan rumah di bidang hukum, termasuk penyelesaian kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) dan penguatan penindakan atas kasus korupsi.

Bisnis.com, JAKARTA -- "Kalau dilihat sebagai kereta, maka pemerintah adalah gerbong, ekonomi adalah bahan bakar, dan isu hukum adalah relnya."

Begitu kira-kira analogi yang disampaikan Koordinator Divisi Korupsi Politik Indonesia Corruption Watch (ICW) Donal Fariz dalam menggambarkan kaitan antara aspek politik, hukum, dan ekonomi.

Berdasarkan analogi itu, pemerintah dianggap tak akan bisa berjalan tanpa didukung keberadaan hukum. Jika hukum telah tersedia, maka pemerintahan bisa berjalan membawa aspek ekonomi sebagai muatannya.

Dia mengatakan selama ini, analogi itu tidak digunakan dalam tata kelola pemerintahan di Indonesia. Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla dipandang tidak menjadikan aspek hukum sebagai fokus utama pembenahan dan dianggap hanya fokus memperbaiki sektor ekonomi.

Presiden terpilih Joko Widodo menyampaikan pidato pada Visi Indonesia di Sentul International Convention Center, Bogor, Jawa Barat Minggu (14/7/2019)./ANTARA FOTO-Hafidz Mubarak A

Silakan masuk/daftar untuk melanjutkan membaca Konten Premium

Dan nikmati GRATIS AKSES 8 artikel Konten Premium!

Masuk / Daftar
0 Komentar

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

BisnisRegional

To top