Harap-harap Cemas Penegakan Hukum di Periode Kedua Jokowi

Pemerintahan periode pertama Joko Widodo masih menyisakan sejumlah pekerjaan rumah di bidang hukum, termasuk penyelesaian kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) dan penguatan penindakan atas kasus korupsi.
Lalu Rahadian
Lalu Rahadian - Bisnis.com 20 Juli 2019  |  07:52 WIB
Harap-harap Cemas Penegakan Hukum di Periode Kedua Jokowi
Anggota Jaringan Solidaritas Korban untuk Keadilan mengikuti aksi Kamisan ke-591 di depan Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (4/7/2019). Aksi kamisan yang juga untuk memperingati HUT ke-73 Bhayangkara tersebut mendesak Polri segera menyelesaikan berbagai kasus seperti kasus Novel Baswedan serta mendorong Polri menjalankan tugasnya dalam melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat. - ANTARA FOTO/Wahyu Putro A

Bisnis.com, JAKARTA -- "Kalau dilihat sebagai kereta, maka pemerintah adalah gerbong, ekonomi adalah bahan bakar, dan isu hukum adalah relnya."

Begitu kira-kira analogi yang disampaikan Koordinator Divisi Korupsi Politik Indonesia Corruption Watch (ICW) Donal Fariz dalam menggambarkan kaitan antara aspek politik, hukum, dan ekonomi.

Berdasarkan analogi itu, pemerintah dianggap tak akan bisa berjalan tanpa didukung keberadaan hukum. Jika hukum telah tersedia, maka pemerintahan bisa berjalan membawa aspek ekonomi sebagai muatannya.

Dia mengatakan selama ini, analogi itu tidak digunakan dalam tata kelola pemerintahan di Indonesia. Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla dipandang tidak menjadikan aspek hukum sebagai fokus utama pembenahan dan dianggap hanya fokus memperbaiki sektor ekonomi.

Presiden terpilih Joko Widodo menyampaikan pidato pada Visi Indonesia di Sentul International Convention Center, Bogor, Jawa Barat Minggu (14/7/2019)./ANTARA FOTO-Hafidz Mubarak A

Hal itu yang dianggap Donal menjadi pemicu kurang berkembangnya perekonomian Indonesia. Menurutnya, kondisi perekonomian saat ini, terjadi lantaran pemerintah belum memberi bukti adanya perbaikan sektor hukum kepada para calon investor.

"Selama ini, pemerintah tak memastikan relnya terbentuk dan berjalan baik. Padahal, clean investment membutuhkan prasyarat kepastian hukum," ucapnya di kantornya, Rabu (17/7/2019).

Ketiadaan fokus untuk membenahi sektor hukum dikhawatirkan berlanjut pada periode kedua pemerintahan Jokowi. Anggapan itu muncul bukan tanpa alasan, tapi berdasarkan "hilangnya" visi di sektor hukum pada pidato Jokowi di Bogor, akhir pekan lalu.

Saat berpidato di acara "Visi Indonesia", Jokowi menyebutkan lima poin yang menjadi visi dalam menjalani pemerintahan periode kedua.

Pertama, dia berjanji meneruskan pembangunan infrastruktur dan menyambungkan infrastruktur-infrastruktur yang telah dibangun dengan kawasan-kawasan industri, kawasan ekonomi khusus, pariwisata, serta kawasan pertanian, perkebunan, dan perikanan.

Kedua, menggencarkan pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM). Ketiga, dia menegaskan bahwa pemerintahan ke depan harus fokus untuk mendatangkan investasi ke Indonesia. Keran investasi diperlukan untuk membuka lapangan kerja seluas-luasnya.

Keempat, eks Gubernur DKI Jakarta ini menyinggung pentingnya reformasi birokrasi dilakukan agar lembaga-lembaga negara semakin sederhana dan lincah. Terakhir, Jokowi berharap penggunaan APBN bisa dilakukan efektif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Penyidik Senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan memberikan keterangan pers di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (26/4/2019)./ANTARA-Yulius Satria Wijaya

Disayangkannya ketiadaan visi hukum ini juga dikemukakan Institute For Criminal Justice Reform (ICJR).

"Dalam mendorong pembangunan ekonomi, pembangunan negara hukum adalah suatu condition sine qua non bagi terwujudnya kepastian berusaha di Indonesia," ujar Direktur Eksekutif ICJR Anggara dalam keterangan tertulis kepada wartawan.

ICJR menegaskan mestinya Jokowi meletakkan pembangunan negara berdasarkan hukum sebagai prioritas pemerintahannya. Alasannya, sebagaimana disebut dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, Indonesia merupakan negara hukum.

Potensi Dikesampingkannya Aspek Hukum
Ahli Hukum Tata Negara dari Sekolah Jentera Bivitri Susanti memandang tidak adanya substansi soal hukum membuat pemerintahan ke depan dikhawatirkan tetap mengesampingkan aspek penegakan hukum. Kekhawatiran muncul meski Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Indonesia belum kunjung terbentuk.

"Kami paham visi misi tak bisa detail, nanti juga Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) akan buat RPJMN. Tapi RPJMN itu menurut UU harus mengacu pada visi dan misi. Kalau visi dan misi tidak sebut hukum sama sekali, saya khawatir kita harus siap-siap galak," ucapnya.

Bivitri melanjutkan masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan Jokowi dalam aspek hukum pada periode kedua pemerintahannya. Salah satunya adalah komitmen pemerintah memperkuat pemberantasan korupsi dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Pemerintah dianggap belum serius memperkuat KPK dan gerakan pemberantasan korupsi dalam 5 tahun terakhir. Lemahnya komitmen terlihat, di antaranya, dari berlarut-larutnya upaya pengungkapan kasus penyerangan penyidik KPK Novel Baswedan hingga saat ini.

Pemerintahan Jokowi periode pertama juga dianggap belum memiliki cara sistematis untuk memberantas mafia peradilan. Bivitri menyebutkan selama ini, baru ada langkah-langkah penindakan parsial terhadap mafia peradilan.

Catatan hitam juga diberikan atas upaya pemerintahan Jokowi menyelesaikan pelanggaran HAM pada masa lalu. Alasannya, masih belum ada usaha serius pemerintah untuk menangani kasus-kasus tersebut.

Bahkan, dia menyinggung masih ada sejumlah individu yang menempati jabatan publik meski memiliki catatan pelanggaran HAM.

Pendapat senada dikemukakan Donal. Bahkan, ICW memiliki 17 catatan dalam bidang hukum sepanjang 5 tahun kepemimpinan Jokowi-JK.

Termasuk di dalamnya terkait reformasi kepolisian, yang dipandang masih menyisakan banyak pekerjaan rumah. Salah satu alasannya, hingga kini masih banyak anggota Polri yang tidak patuh dalam mengisi Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).

ICW mencatat selama 2017-2018, ada 29.526 anggota kepolisian yang wajib melaporkan LHKPN. Tetapi, masih ada 12.779 anggota Polri yang belum melaporkan LHKPN hingga periode itu.

Selain itu, ada juga catatan mengenai pengawasan terbatas Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) terhadap Polri karena lemahnya kewenangan mereka.

Catatan kedua muncul dari isu reformasi hukum dan penegakan hukum yang bebas KKN. ICW menyatakan arah reformasi hukum belum jelas karena pemerintah hanya fokus mengurus sektor perekonomian.

Catatan lain diberikan terhadap isu pemberantasan korupsi. ICW menganggap pemerintahan Jokowi-JK mengerdilkan persoalan korupsi hanya di aspek pungutan liar (pungli). Padahal, selama ini, pungli masuk kategori korupsi kecil (petty corruption).

Pemerintah juga dianggap belum maksimal menjalankan sistem pengelolaan serta pengawasan di lembaga pemasyarakatan (lapas). Maraknya kasus pungli, jual beli fasilitas, hingga suap yang melibatkan oknum lapas menjadi buktinya.

ICW berharap perbaikan-perbaikan di sektor hukum digencarkan selama 5 tahun ke depan. Selain itu, diharapkan juga tak ada pejabat publik di sektor hukum yang berasal dari partai politik, punya catatan hukum di masa lalu, serta tidak berintegritas.

Posisi-posisi publik yang dianggap ICW harus memenuhi kriteria itu adalah Menteri Hukum dan HAM, Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan HAM (Menko Polhukam), serta Jaksa Agung. Saat ini, ketiga jabatan itu berturut-turut dijabat Yasonna Laoly (PDI Perjuangan), Wiranto (Pendiri Partai Hanura), dan M. Prasetyo (Partai NasDem).

"Itu penting dijaga presiden, tiga jabatan itu diisi orang bersih, tak punya masalah hukum masa lalu dan independen," tegas Donal.

Stagnasi Penegakan Hukum di Indonesia
Dilihat dari Rule of Law Index yang dikeluarkan World Justice Project, peringkat penegakan hukum Indonesia di tataran global berada dalam posisi stagnan dalam 5 tahun terakhir.

Indeks tersebut memperlihatkan skor Indonesia stagnan di angka 0,52, dalam skala 0 sampai 1, sejak 2014. Perubahan hanya sempat terjadi pada 2015, ketika Indonesia meraih skor 0,58, tapi kemudian turun lagi menjadi 0,51 setahun setelahnya.

Dibandingkan pemerintahan periode sebelumnya, indeks penegakan hukum di Indonesia berdasarkan ukuran itu tak banyak mengalami perubahan.

Skor WJP Rule of Law Index 2019 Asia Tenggara
NegaraSkorPerubahan SkorRanking GlobalPerubahan Ranking Global
Singapura0,80130
Malaysia0,55053+1
Indonesia0,52062+4
Thailand0,5076-1
Vietnam0,49(0,01)81-2
Filipina0,47090+3
Myanmar0,4201100
Kamboja0,3201250

Sumber: World Justice Project

"Dari 8 prinsip negara hukum, ada 3 prinsip yang memiliki nilai sangat rendah yakni absensi korupsi, sistem peradilan perdata, dan sistem peradilan pidana," ujar Deputi Direktur Indonesia Law Roundtable (ILR) Erwin Natosmal Oemar.

ILR juga memiliki hasil survei sendiri untuk menilai kualitas penegakan hukum di Indonesia. Dalam survei terakhirnya pada 2017, ditemukan fakta bahwa Indeks Negara Hukum Indonesia mengalami peningkatan dari tahun-tahun sebelumnya.

Pada 2017, Indonesia meraih skor 5,85 dalam skala 0-7. Angka itu lebih tinggi dari skor pada 2016 (5,31), 2015 (5,32), dan 2014 (5,18).

Naiknya nilai Indeks Negara Hukum Indonesia didukung meningkatnya penilaian ketaatan pemerintah terhadap hukum, prinsip kekuasaan kehakiman yang merdeka, dan akses terhadap keadilan. Sementara itu, indikator yang nilainya stagnan atau cenderung melemah adalah penegakan prinsip-prinsip HAM dan prinsip legalitas formal.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :
Jokowi, hukum, fokus

Editor : Annisa Margrit

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top