Bisnis.com, JAKARTA -- Para menteri dan gubernur bank sentral dari negara-negara maju kelompok G7 sepakat bahwa perlu adanya regulasi yang ketat mengikuti kemunculan mata uang digital miliki Facebook, Libra, agar tidak mengganggu sistem keuangan dunia.
Menteri Keuangan Prancis Bruno Le Maire mengatakan bahwa pihaknya menentang gagasan di mana perusahaan dapat memiliki hak istimewa yang sama dengan negara dalam menciptakan alat pembayaran, meskipun tanpa kendali dan kewajiban yang sama dengan regulator.
"Kami tidak dapat menerima perusahaan swasta yang menerbitkan mata uang mereka sendiri tanpa kontrol demokratis," kata Le Maire, dalam kesempatan konferensi pers, seperti dikutip melalui Reuters, Jumat (19/7/2019).
Dalam ringkasan pembicaraan G7 informal di Chantilly, utara Paris, Le Maire mengatakan para menteri dan gubernur bank sentral telah sepakat bahwa berbagai produk mata uang digital, baik yang sedang dikembangkan maupun proyek yang sifatnya global, seperti stablecoin dan Libra, meningkatkan isu regulasi dan sistem yang serius.
Beberapa negara mulai khawatir bahwa perusahaan teknologi besar telah melanggar batas-batas kekuasaan milik pemerintah, seperti menerbitkan mata uang.
Peluncuran Libra oleh Facebook pada 18 Juni menandai upaya perusahaan media jejaring tersebut berkembang di luar bisnisnya dan beralih ke e-commerce hingga sistem pembayaran global.
G7 khawatir bahwa ambisi Facebook terhadap keberadaan mata uang digital mungkin tidak hanya akan melemahkan kontrol mereka terhadap kebijakan moneter dan perbankan tetapi juga menimbulkan risiko keamanan.
Anggota Dewan Bank Sentral Eropa Benoit Coeure mengatakan pada pertemuan G7, bahwa stablecoin untuk tujuan ritel dapat memberikan layanan pengiriman uang yang lebih cepat dan lebih murah, memacu persaingan untuk pembayaran dan dengan demikian menurunkan biaya, dan mendukung inklusi keuangan yang lebih besar.
"Namun, keberadaannya menimbulkan risiko terhadap terkait prioritas kebijakan publik termasuk gerakan anti pencucian uang dan melawan pendanaan terorisme, perlindungan konsumen dan data, ketahanan dunia maya, persaingan yang sehat, serta kepatuhan pajak," katanya.
Baca Juga
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
