Bisnis.com, JAKARTA - Pelaksana Tugas Juru Bicara Kementerian Luar Negeri RI Teuku Faizasyah mengatakan, pemberian penghargaan kepada Ketua Persatuan Gerakan Pembebasan untuk Papua Barat (ULMWP) Benny Wenda oleh Dewan Kota Oxford, Inggris tidak memiliki makna yang besar. Namun, hal ini dinilai telah mengganggu ketertiban publik di Papua.
"Harus digarisbawahi apa yang dilakukan Dewan Kota Oxford ini sudah mengganggu ketertiban publik di Papua. Apalagi award dikaitkan freedom dan perdamaian," ujar Faizasyah dalam press briefing di Kantor Kemenlu, Jakarta, Kamis (18/7/2019).
Indonesia menilai pemberian award menunjukkan ketidakpahaman Dewan Kota Oxford terhadap sepak terjang Benny Wenda dan kondisi Provinsi Papua dan Papua Barat yang sebenarnya.
Faizasyah mengatakan, Benny Wenda telah meninggalkan Indonesia sejak akhir 1990-an. Sehingga Benny Wenda, katanya, sudah terputus dengan realitas kondisi di Papua.
"Dia tidak tahu bagaiamana pemerintah sudah lakukan banyak pembangunan dan berbagai upaya pemekaran, pemberian otonomi khusus di Papua. Dengan demikian kondisi real di Papua sudah jauh berbeda dari apa yang dia kampanyekan di Oxford," kata Faizasyah.
Pemerintah Indonesia telah menyampaikan keberatan kepada Dewan Kota Oxford sejak muncul wacana pemberian penghargaan kepada Benny Wenda pada tahun lalu.
Pemerintah Indonesia juga telah menyampaikan protes kepada pemerintah Inggris terkait hal ini. Faizasyah menuturkan, Pemerintah Inggris menegaskan bahwa sikap Inggris tidak berubah terhadap kedaulatan dan integritas wilayah Republik Indonesia dan pengakuan bahwa Papua adalah bagian yang tidak terpisahkan dari Indonesia.
"Namun Dewan Kota Oxford memiliki kewenangan tersendiri pada level lokal. Inggris menegaskan bahwa apa yang dilakukan Dewan Kota Oxford tidak merefleksikan pemerintah Inggris," katanya.
Sebelumnya, pemerintah Indonesia telah mengecam keras pemberian penghargaan Oxford Freedom of the City Award yang diberikan kepada Benny Wenda pada Rabu, 17 Juli 2019.
Penghargaan tersebut dinilai diberikan kepada orang yang salah karena orang tersebut justru merupakan pelaku dan pendukung penggunaan kekerasan dalam mencapai tujuan politiknya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
