Bisnis.com, JAKARTA - Anggota DPRD DKI Jakarta Taufiqurrahman resmi melaporkan Wakil Ketua Partai Solidaritas Indonesia DKI Jakarta Rian Ernest di Mapolda Metro Jaya, Kamis (18/7/2019). Usai pelaporan, dia meminta Ernest membuktikan setiap ucapannya kepada pihak berwajib.
Laporan bernomor LP/4341/VII/2019/PMJ/Dit.Reskrimum ini ditangani oleh Direktorat Kriminal Umum. Perkara yang diajukan Taufiqurrahman berupa pencemaran nama baik dan atau firnah dan atau menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong dengan sengaja menerbitkan keonaran.
Dia menyebut setiap perilaku mencurigakan termasuk kasus korupsi, lebih baik langsung dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), kepolisian maupun kejaksaan. Namun Rian Ernest malah menyebarkan informasi tersebut kepada media yang berpotensi fitnah.
"Bukan dengan cara menyebar di media yang cenderung berpotensi jadi fitnah. Saya merasa dirugikan," katanya di Polda Metro Jaya, Kamis (18/7/2019).
Dia mengaku tidak mengenal Rian Ernest meski mengetahui bahwa Rian merupakan lulusan Hukum di Universitas Indonesia, sama seperti dirinya. Tudingan Rian juga disebut mengganggu kinerja tim panitia pemilihan Wakil Gubernur DKI Jakarta tersebut.
"Saya ingin mengajak ke saudara terlapor ayo buktikan omongannya, buktikan tuduhannya," terangnya
Di sisi lain menurutnya, KPK telah memiliki mekanisme penanganan tersendiri untuk mendalami dugaan kasus korupsi. Dia juga meminta seluruh kalangan mempercayakan masalah korupsi kepada badan anti rasuah itu.
"KPK itu kan tidak bodoh. Tentunya KPK menurut saya kalau dia merasa ada indikasi bakal terjadi money politic, saya pikir KPK sudah menurunkan orang-orangnya tanpa perlu Rian Ernest koar-koar di media. KPK sudah punya mekanisme sendiri," katanya.
Sebelumnya, Rian Ernest mengungkap adanya potensi praktik jual beli jabatan bermodus suap uang daftar hadir rapat. Modus ini menyangkut pemilihan Wakil Gubernur DKI Jakarta yang telah ditinggal Sandiaga Salahudin Uno sejak 27 Agustus 2018.
"Ya standar artinya gini modusnya, pokoknya untuk datang di kuorum, untuk datang duduk itu ada uangnya. Jadi nanti siapa pun ini bisa atur apakah paripurna mau jadi, menyetujui atau menolak, terserah yang mengatur ini semua. Siapa yang mau ikut diatur ada uangnya. Kebayang ya? Dan 1 kursi ratusan juta. Tapi ini masih rumor ya, sekali lagi saya sampaikan," kata Rian Ernest dalam ( Bisnis, Senin 15/7/2019).
Rian menceritakan potensi ini didengarnya dari elite politik di lingkup DKI Jakarta. PSI ikut menyebarluaskan isu itu agar masyarakat terlebih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) waspada terhadap potensi-potensi semacam ini.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
