Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Perusahaan AS yang Jual Senjata ke Taiwan Terancam Sanksi China

Beijing meminta AS menghormati prinsip "One China".
Seorang militer memegang bendera nasional Taiwan saat menghadiri upacara pengibaran bendera di Chiang Kai-shek Memorial Hall, di Taipei, Taiwan, Jumat (16/3/2018)./Reuters
Seorang militer memegang bendera nasional Taiwan saat menghadiri upacara pengibaran bendera di Chiang Kai-shek Memorial Hall, di Taipei, Taiwan, Jumat (16/3/2018)./Reuters

Bisnis.com, JAKARTA -- China akan menjatuhkan sanksi terhadap perusahaan AS yang menjual tank, rudal, dan perlengkapan militer lainnya kepada Taiwan.
 
China menyatakan transaksi tersebut merusak kedaulatan dan keamanan nasional mereka. Juru Bicara Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) China Geng Shuang menyampaikan penjualan senjata tersebut merupakan pelanggaran serius atas prinsip "One China", di mana AS mengakui Beijing dan tidak Taipei.
 
"Untuk mengawal kepentingan nasional kami, China akan menjatuhkan sanksi atas perusahaan-perusahaan AS yang terlibat dalam penjualan senjata ke Taiwan," ujarnya seperti dilansir Reuters, Sabtu (13/7/2019).
 
Belum diketahui apa dampak sanksi ini mengingat perusahaan keamanan swasta AS sudah dilarang bertransaksi dengan China sejak peristiwa Tiananmen pada 1989.
 
Pada Senin (8/7), Pentagon mengumumkan bahwa Departemen Kehakiman AS telah menyetujui penjualan senjata yang diminta Taiwan. Senjata yang ditransaksikan termasuk 108 tank General Dynamics Corp M1A2T Abrams dan 250 misil Stinger, yang diproduksi oleh Raytheon.
 
Washington mengklaim penjualan tersebut tidak akan mengganggu keseimbangan militer di kawasan. Namun, nyatanya tetap diprotes oleh China.
 
Presiden Taiwan Tsai Ing-wen juga sedang dalam berada di New York, AS, dalam rangkaian kunjungan kenegaraan ke negara-negara Karibia yang menjadi sekutunya. Keberadaannya di Negeri Paman Sam selama 4 malam menjadi perhatian, sekaligus memperlihatkan dukungan pemerintahan Donald Trump terhadapnya di tengah meningkatnya tekanan dari Negeri Panda.
 
"Perbedaan budaya dan politik di Selat Taiwan terus melebar setiap hari; dan setiap hari di mana Taiwan memilih kebebasan berpendapat, Hak Asasi Manusia (HAM), aturan hukum, adalah hari ketika kami makin jauh dari pengaruh otoritarianisme," papar Tsai dalam pidatonya di Columbia University, New York.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Penulis : Annisa Margrit
Editor : Annisa Margrit
Sumber : Reuters
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper