Bisnis.com, JAKARTA -- Presiden AS Donald Trump tak menyerah atas upayanya memetakan keberadaan warga non AS yang tinggal di Negeri Paman Sam, meski Mahkamah Agung sudah menampiknya.
Dua pekan lalu, Mahkamah Agung (MA) AS menolak keinginan Trump untuk memasukkan pertanyaan terkait kewarganegaraan dalam sensus penduduk 2020. Dalam putusannya, MA menyatakan kebijakan itu bakal mendiskriminasi ras minoritas dan memberikan keuntungan sepihak kepada Partai Republik dalam Pemilu, dengan mengurangi perhatian terhadap daerah yang condong kepada Partai Demokrat.
Namun, seperti dilansir Reuters pada Jumat (12/7/2019), Trump bersikeras untuk menghitung berapa banyak penduduk AS yang memiliki kewarganegaraan selain AS. Dia pun memerintahkan lembaga pemerintah untuk melakukan pendataan.
Trump dan para pendukungnya berargumen bahwa adalah hal yang masuk akal untuk mengetahui berapa banyak non warga negara AS yang tinggal di negara tersebut.
“Kami akan memanfaatkan basis data federal yang luas ini untuk memperoleh jumlah populasi non warga negara yang lengkap dan akurat, termasuk basis data yang dikelola oleh Departemen Keamanan Dalam Negeri dan Administrasi Jaminan Sosial. Kami memiliki banyak pengetahuan di banyak badan pemerintah kami,” paparnya.
Trump menegaskan tak akan menyerah untuk menggolkan kebijakan tersebut.
Baca Juga
Namun, kemungkinan akan ada lebih banyak tantangan hukum terkait hal ini karena Konstitusi AS menyatakan bahwa setiap orang yang hidup di AS harus dihitung untuk menentukan perwakilan tiap negara bagian di Kongres, dan hal ini dilakukan setiap 10 tahun hanya melalui sensus.
"Kami akan dengan keras menantang setiap upaya untuk memanfaatkan data sensus untuk metode pembagian wilayah yang inkonstitusional," tegas Michael Waldman, Presiden Brennan Center for Justice, sebuah lembaga hukum dan kebijakan di NYU School of Law.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
