Bisnis.com, JAKARTA – Juru bicara kementerian luar negeri Korea Utara mengatakan perpanjangan sanksi Amerika Serikat (AS) terhadap negaranya baru-baru ini merupakan tindakan permusuhan dan bertentangan langsung terhadap pertemuan bersejarah antara kedua negara di Singapura tahun lalu.
Gedung Putih pekan lalu memperpanjang enam perintah eksekutif yang berisi sanksi yang dikenakan atas program nuklir dan rudal Korea Utara selama satu tahun ke depan.
Juru bicara kementerian luar negeri Korea Utara tersebut pada Rabu (26/6/2019) mengecam pernyataan Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo pada hari Minggu bahwa lebih dari 80 persen ekonomi Korea Utara telah terdampak oleh sanksi.
Juru bicara itu juga menuduh Washington memfitnah dengan kejam Pyongyang dalam laporan terbarunya tentang perdagangan manusia dan kebebasan beragama di seluruh dunia.
"Ini adalah ... perwujudan tindakan bermusuhan paling ekstrem oleh Amerika Serikat," kata juru bicara yang tidak disebutkan namanya dalam pernyataan yang disiarkan oleh kantor berita resmi Korea Utara KCNA.
"Semua ini memperlihatkan dengan jelas pada kenyataan bahwa mimpi liar AS untuk membuat kita berlutut melalui sanksi dan tekanan tidak berubah sama sekali dan tetap tumbuh bahkan lebih jelas," tambahnya, seperti dikutip Reuters.
Presiden AS Donald Trump dan pemimpin Korea Utara Kim Jong-unn mengadakan KTT pertama di Singapura pada Juni tahun lalu dan sepakat untuk membina hubungan baru serta berupaya menuju denuklirisasi semenanjung Korea.
Namun KTT kedua di Vietnam pada Februari gagal menemui kesepakatan karena kedua pihak gagal menjembatani perbedaan antara seruan AS untuk denuklirisasi dan tuntutan Korea Utara terhadap pencabutan sanksi.
Sejak saat itu, Korea Utara telah mengeluhkan sanksi AS dan menuntut Pompeo digantikan oleh seseorang yang "lebih dewasa", sementara memuji hubungan yang dibangun Antara Kim dengan Trump.
Pompeo, yang berbicara kepada wartawan pada hari Minggu (23/6), meningkatan harapan untuk kebangkitan kembali pembicaraan nuklir setelah pertukaran surat baru-baru ini antara Trump dan Kim.
Juru bicara Korea Utara memperingatkan akan sulit untuk mencapai denuklirisasi selama politik AS didominasi oleh para pembuat kebijakan yang memiliki "antagonisme" terhadap Korea Utara.
"Kami tidak akan haus akan pencabutan sanksi. Negara kami bukan negara yang akan menyerah pada sanksi AS, kami juga bukan negara yang dapat diserang AS kapan pun," tambahnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
