Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Prabowo-Sandi Simpulkan KPU dan Jokowi-Amin Tidak Bisa Jawab Gugatan

Mahkamah Konstitusi melanjutkan sidang gugatan perselisihan hasil pemilihan umum pilpres dengan agenda mendengarkan jawaban termohon, terkait, dan pemberi keterangan. Pemohon, yaitu Prabowo-Sandi telah mendapat kesimpulan.
Ketua KPU Arief Budiman (kedua kanan) selaku pihak termohon berbincang dengan Ketua tim kuasa hukum pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 02 Bambang Widjojanto (kiri) sebelum mengikuti sidang lanjutan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2019 di gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Selasa (18/6/2019)./ANTARA-Hafidz Mubarak A
Ketua KPU Arief Budiman (kedua kanan) selaku pihak termohon berbincang dengan Ketua tim kuasa hukum pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 02 Bambang Widjojanto (kiri) sebelum mengikuti sidang lanjutan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2019 di gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Selasa (18/6/2019)./ANTARA-Hafidz Mubarak A

Bisnis.com, JAKARTA — Mahkamah Konstitusi melanjutkan sidang gugatan perselisihan hasil pemilihan umum pilpres dengan agenda mendengarkan jawaban termohon, terkait, dan pemberi keterangan. Pemohon, yaitu Prabowo-Sandi telah mendapat kesimpulan.

Ketua Tim Kuasa Hukum Prabowo-Sandi, Bambang Widjojanto mengatakan baik itu Komisi Pemilihan Umum sebagai termohon dan Tim Jokowi-Amin sebagai pihak terkait tak bisa menyanggah gugatannya.

“Termohon dan keterangan pihak terkait itu tidak mampu meng-counter fakta yang terjadi, yang banyak diketahui publik, yang sebagiannya di rumuskan di dalam permohonan. Sayang sekali forum ini tidak dimanfaatkan untuk menjelaskan itu secara baik,” jelasnya di Gedung MK, Jakarta, Selasa (18/6/2019).

Salah satu kegagalan yang Bambang lihat gagal yaitu soal posisi Calon Wakil Presiden KH Ma’ruf Amin masih menjadi ketua dewan pengawas di Bank Syariah Mandiri dan Bank BNI Syariah. Di situ, KPU menilai Ma’ruf bukan karyawan BUMN dan dua perusahaan itu merupakan anak usaha.

Bambang kemudian mengacu pada putusan MK no 21 Tahun 2017, putusan MK no 48 tahun 2013, peraturan BUMN no 3 tahun 2013, UU keuangan negara, UU perbendaharaan negara, dan UU antikorupsi. Itu semua disimpulkan bahwa anak perusahaan BUMN adalah BUMN dan pejabat di anak perusahaan BUMN mewakili representasi dari BUMN, bukan sekedar konsultan.

“Ketidakmampuan menjawab ini sebenarnya berarti semakin sah dan legitimate bahwa terjadi pelanggaran terhadap pasal 277 P UU no 7 tahun 2017 [peserta pilpres tidak boleg karyawan BUMN],” jelasnya.

Sementara melihat jawaban pihak terkait, Bambang juga melihat ada kesalahan. Utamanya Tim Kuasa Hukum Jokowi-Amin selalu berargumen bahwa tautan berita tidak bisa dijadikan bukti.

“Tapi sebagian besar yang dikemukakan di sana sebenarnya argumennya itu mengutip link berita. Come on, you menolak link berita tapi you pake link berita,” ucapnya.

Mendengar jawaban dari kedua pihak, Bambang optimistis bisa memenangkan gugatan sehingga kliennya, Prabowo-Sandi ditetapkan menjadi presiden dan wakil presiden terpilih.

“Kami juga menduga dan tetap berharap harapan terus kita kejar. Dan hari ini tanda-tanda ikhtiar harapan ini semakin terbuka lebar,” jelasnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Editor : Akhirul Anwar

Topik

Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper