Bisnis.com, JAKARTA — Konsolidasi politik di DPR pascapemilu 2019 akan memungkinkan sistem ketatanegaraan yang lebih memperkuat posisi pemerintah (executive-heavy) ketimbang lembaga DPR sehingga berpotensi menggerus sistem checks and balances.
Demikian disimpulkan dalam diskusi Empat Pilar Kebangsaan bertajuk “Konsolidasi parpol di parlemen pasca-Pemilu 2019” yang diselenggarakan oleh MPR, Senin (17/6/2019). Turut jadi narasumber pada diskusi itu peneliti dari LIPI Siti Zuhro, Anggota Komisi II dari Fraksi Golkar DPR Firman Subagyo, dan Ketua Fraksi PKS, Jazuli Juwaini.
Menurut Siti Zuhro, dengan komposisi pemenang pemilu dengan PDI Perjuangan sebagai parpol terbesar ditambah parpol pendukung Presiden Jokowi (dengan catatan menang di MK) maka akan muncul kekuatan parpol yang paralel dengan presiden nantinya.
Dalam kondisi demikian, kekuatan DPR sebagai ‘oposisi’ pemerintah sekaligus sebagai penyeimbang (checks and balances) akan berkurang.
“Kondisi usai pemilu akan memunculkan lembaga DPR yang kecenderung executive-heavy. Semua yang diinginkan pemerintah akan disetujui karena kekuatannya paralel,” ujar Siti Zuhro.
Dia mengakui kondisi itu sebenarnya juga terjadi di era Presiden SBY meski kondisi saat ini lebih kentara karena kuat dugaan Partai Demokrat juga akan bergabung dengan pemerintah. Dalam kondisi demikian, ujarnya, praktis yang menjadi oposisi pemerintah hanya Partai Gerindra, PKS dan PAN dengan kekutan tidak lebih dari 30 persen kursi di DPR.
Menurutnya, seharusnya sistem presidensial yang dianut Indonesia seperti juga di negara lain memperkuat posisi DPR sebagai pengawas dan juga memperkuat posisi pemerintah sebagai mitra yang diawasi.
“Sistem presidensial harusnya kuat, akan tetapi tidak akan efetif kalau tidak mengedepankan checks and balances,” ujarnya. Siti Zuhro mengkhawatirkan kalau posisi pemerintah menguat dan poisisi DPR melemah maka Indonesia akan kembali terjebak sistem otoritarian.
Sementara itu, Firman Subagyo mengatakan sebagai pendukung pemerintah Partai Golkar akan mengawal program pemerintah. Hal itu, ujarnya, merupakan konsekunsi dari sistem demokrasi yang dipilih karena partai tersebut mengusung pasangan Jokowi-Ma’ruf pada Pemilu 2019.
Apalagi posisi ketua DPR telah ditetapkan oleh undang-undang dipegang oleh parpol pemenang pemilu (PDIP) sesuai urutan raihan suara. Golkar sendiri sebagai peraih kursi terbanyak kedua di DPR akan mendapat jatah pimpinan DPR bersama parpol pendukung lainnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
