Antisipasi Urbanisasi, Pemerintah Daerah Asal Harus Berperan

Arus urbanisasi yang tidak dikendalikan setelah periode Lebaran dapat menambah beban terhadap kota-kota besar, seperti masalah penggangguran.
Hafiyyan
Hafiyyan - Bisnis.com 17 Juni 2019  |  00:45 WIB
Antisipasi Urbanisasi, Pemerintah Daerah Asal Harus Berperan
Kemegahan Jakarta mengundang warga dari berbagai daerah untuk mencari nafkah di Ibu Kota. - Reuters/Beawiharta

Bisnis.com, JAKARTA—Arus urbanisasi yang tidak dikendalikan setelah periode Lebaran dapat menambah beban terhadap kota-kota besar, seperti masalah penggangguran.

Oleh karena itu, pengamat kebijakan publik Trubus Rahardiansyah berpandangan pemerintah daerah asal diharapkan melakukan sejumlah strategi solutif.

Di Jakarta misalnya, jumlah pendatang baru pada 2019 diperkirakan mencapai 71.737 orang, meningkat dari 2018 sebesar 69.479 orang dan 2017 sejumlah 70.752 orang.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyampaikan pihaknya tidak akan melakukan operasi yustisi karena Ibu Kota Negara bebas bagi semua WNI.

Trubus, pengamat kebijakan publik dari Universitas Trisakti Jakarta, menilai peniadaan operasi yustisi menjadi polemik karena seperti membebaskan setiap WNI untuk datang ke Ibu Kota. Masalahnya, hal itu belum dibarengi strategi untuk mengatasi penambahan beban di Jakarta.

“Kalau pendatang yang masuk belum memiliki keahlian, lokasi kerja atau tempat tinggal belum jelas, ini menambah beban Jakarta. Pengangguran juga menciptakan kerawanan sosial,” tuturnya.

Mengutip data Badan Pusat Statistik (BPS), per Februari 2019 jumlah pengangguran terbuka warga Jakarta mencapai 279.588 orang dari total angkatan kerja 5,44 juta orang. Jawa Barat menjadi provinsi dengan pengangguran tertinggi, yakni 1,84 juta orang dari total angkatan kerja 23,83 juta orang.

Trubus menyampaikan, ketika operasi yustisi ditiadakan, pendataan pendatang dibebankan ke RT/RW. Namun, RT/RW juga belum diberikan solusi bagaiamana mengurus pendatang tersebut.

Oleh karena itu, Pemprov DKI dapat melakukan sejumlah langkah solutif. Pertama, memberikan ketrampilan kerja atau wirausaha, misalnya, melalui program Oke Oce.

Kedua, Pemprov bekerja sama dengan pemerintah daerah asal pendatang untuk membuat pusat ekonomi di daerah. Ketiga, pendatang ikut proaktif melaporkan data diri ke RT/RW setempat.

Daftar Pengangguran di 5 Provinsi dengan Kontribusi PDB Tertinggi

Provinsi                Kontribusi PDB  Jumlah Pengangguran

DKI Jakarta          17,68%                  279.588

Jawa Timur         14,57%                  826.266

Jawa Barat          13,23%                  1.841.756

Jawa Tengah      8,51%                    783.709

Sumatra Utara                4,98%                    414.316

 Keterangan:

-          Kontribusi PDB per kuartal I/2019

-          Jumlah Pengangguran per Februari 2019

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :
pengangguran, operasi yustisi

Editor : M. Syahran W. Lubis

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top
Tutup