Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Turki Kecewa dengan Peringkat Kredit B1 yang Dikeluarkan Moody's

Kementerian Keuangan Turki mengatakan keputusan Moody's untuk menurunkan peringkat kredit Turki tidak sesuai dengan indikator fundamental, mereka juga menambahkan bahwa negara itu tidak akan pernah meninggalkan prinsip pasar bebas.
Moody's Investor Service/Bloomberg
Moody's Investor Service/Bloomberg

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Keuangan Turki mengatakan keputusan Moody's untuk menurunkan peringkat kredit Turki tidak sesuai dengan indikator fundamental, mereka juga menambahkan bahwa negara itu tidak akan pernah meninggalkan prinsip pasar bebas.

Dalam sebuah pernyataan yang dirilis oleh pihak pemerintah, penurunan peringkat menimbulkan pertanyaan terkait objektivitas analisis perusahaan pemeringkat kredit tersebut.

Moody’s Investors Service sebelumnya memangkas peringkat Turki menjadi B1 dari Ba3 pada Jumat (14/6), dengan alasan meningkatnya risiko krisis neraca pembayaran dan default pemerintah Turki.

Menolak pernyataan Moody tentang buffer cadangan devisa yang lemah, Kementerian Keuangann Turki mengatakan tingkat utang terhadap cadangan lebih tinggi di beberapa negara pasar berkembang yang memiliki peringkat kredit yang lebih baik daripada Turki.

"Buffer cadangan devisa lemah dan Moody's memperkirakan mereka [Turki] akan mengalami pelemah an lebih lanjut selama dua tahun ke depan secara relatif terhadap kewajiban ekonomi jangka pendek," tulis Moody's dalam laporannya, seperti dikutip melalui Bloomberg, Sabtu (15/6/2019).

Pihak pemerintah Turki mengaku kecewa dengan kebijakan Moody's yang telah mengabaikan sejumlah upaya pemerintah untuk mendukung perkembangan ekonomi termasuk melalui Program Strategi Reformasi Yudisial, penyelesaian rekapitalisasi pemberi pinjaman negara, tren perlambatan inflasi dan peningkatan pendapatan pariwisata.

"Sejak 2003, kebijakan ekonomi utama Turki adalah mengikuti prinsip-prinsip pasar bebas. Kami tidak pernah membiarkan mata uang mengalami floating, aliran modal bebas serta menghentikan dukungan terhadap kewirausahaan," tulis kementerian tersebut.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Penulis : Nirmala Aninda
Editor : Sutarno

Topik

Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper