Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Kementerian Keuangan AS Ajukan Penundaan Atas Pembatasan Produk Huawei

Kementerian Keuangan AS mengajukan permintaan untuk menunda pembatasan terhadap produk Huawei Technologies Co Ltd, menurut sepucuk surat dari kementerian tersebut kepada Wakil Presiden Mike Pence dan sembilan anggota Kongres.
Rotating Chief Executive Officer Huawei Guo Ping menghadiri sesi Forum Ekonomi Internasional (SPIEF)di St.Petersburg Rusia 6 Juni 2019. /Reuters
Rotating Chief Executive Officer Huawei Guo Ping menghadiri sesi Forum Ekonomi Internasional (SPIEF)di St.Petersburg Rusia 6 Juni 2019. /Reuters

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Keuangan AS mengajukan permintaan untuk menunda  pembatasan terhadap produk Huawei Technologies Co Ltd, menurut sepucuk surat dari kementerian tersebut kepada Wakil Presiden Mike Pence dan sembilan anggota Kongres.

Surat tertanggal Selasa (4/6/2019), dari penjabat kepala anggaran Gedung Putih, Russell Vought itu meminta agar beberapa pembatasan terhadap penjualan Huawei ditunda selama dua tahun.

Tujuannya untuk memastikan implementasi yang efektif dari larangan terebut tanpa mengurangi tujuan keamanan yang diinginkan.

RUU Anggaran Pertahanan tahun 2020, yang ditandatangani menjadi undang-undang tahun pada lalu, telah memberlakukan larangan terhadap lembaga dan kontraktor federal yang menggunakan uang federal untuk membeli produk Huawei dengan alasan keamanan nasional.Akan tetapi, perwakilan Pence tidak segera menanggapi permintaan komentar atas permintaan tersebut.

Huawei, telah berulang kali membantah bahwa pihaknya dikendalikan oleh Pemerintah China, militer atau lembaga intelijen.

Surat itu menyatakan pembatasan terhadap Huawei yang lebih cepat akan menyebabkan "pengurangan dramatis" atas jumlah kontraktor yang dapat menjual produk perusahaan itu kepada Pemerintah AS.

Surat itu, sebagaimana dikutip Reuters, Senin (10/6/2019), meminta pembatasan terhadap pembelian peralatan Huawei yang dikenakan pada kontraktor pemerintah dimulai dalam empat tahun, bukan dua tahun.

Penundaan akan memungkinkan adanya tambahan waktu untuk memikirkan dampak potensial dan upaya untuk mencari solusi.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Editor : Nancy Junita
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper