Bisnis.com, JAKART - Sebuah kampanye di media sosial yang menentang aturan berbusana dan keharusan wanita menggunakan sepatu berhak tinggi saat bekerja sedang viral di Jepang. Ribuan orang bergabung dengan kampanye #KuToo.
Seperti dikutip dari Reuters, Selasa (4/6/2019), sekitar 20.000 wanita Jepang telah menandatangani petisi online, meminta pemerintah melarang perusahaan untuk mewajibkan karyawan perempuan menggunakan high heels saat bekerja.
Kampanye #KuToo--berasal dari kata kutsu yang dalam bahasa Jepang berarti sepatu, dan kutsu, yang berarti nyeri--dimulai oleh seorang aktris dan penulis bebas Yumi Ishikawa. Dia juga telah mengajukan petisi tersebut ke Kementerian Kesehatan Jepang pada Senin kemarin.
Yumi meluncurkan kampanye tersebut setelah men-tweet mengenai dirinya yang dipaksa menggunakan high heels untuk sebuah pekerjaan paruh waktu di rumah duka.
"Selesai bekerja, setiap orang mengganti alas kaki dengan sneakers atau flat shoes. Sepatu berhak tinggi bisa menyebabkan lecet dan nyeri punggung bawah," tulisnya dalam petisi.
Dia juga menulis penggunaan high heels menyulitkan para wanita untuk berjalan, bahkan tidak bisa berlari, dan melukai kaki. Itu semua harus dirasakan hanya demi etika berbusana. Yumi juga menambahkan hal ini tidak adil karena para lelaki tidak diharuskan menggunakan alas kaki yang terasa menyakitkan.
Pada beberapa dekade terakhir, karyawan pria dituntut menggunakan dasi. Namun, setelah Pemerintah Jepang memulai sebuah 'cool biz' kampanye pada 2005 untuk mendorong perusahaan menghemat penggunaan listrik, aturan itu berubah.
Saat ini, banyak pria yang bekerja di perusahaan swasta maupun instansi pemerintah di Jepang tidak lagi menggunakan dasi.
Petisi yang dibuat oleh Yumi bertujuan mengakhiri diskriminasi gender dan membuat semua orang merasa lebih mudah dalam bekerja serta menciptakan lingkungan kerja yang bebas dari beban tidak penting.
Sementara itu, Kementerian Kesehatan Jepang menyatakan telah membaca petisi tersebut, tetapi menolak untuk memberikan keterangan lebih lanjut.
Sebelumnya, Briton Nicola Thorp meluncurkan kampanye serupa di Inggris pada 2016 setelah dirinya dipaksa pulang karena menolak menggunakan high heels saat bekerja.
Parlemen Inggris melakukan serangkaian investigasi mengenai aturan berbusana dan menemukan diskriminasi di tempat bekerja. Kendati demikian, Pemerintah Inggris menolak untuk melarang perusahaan mewajibkan penggunaan high heels bagi pekerja wanita.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
.jpg?w=184&h=104)
.jpg?w=300&h=221)
