Bisnis.com, JAKARTA -- Indonesia dilahirkan dalam segala kesederhanaan. Proklamasi yang dibacakan Soekarno-Hatta, berlangsung di hadapan sekitar 500 orang rakyat biasa.
Bendera merah putih pertama yang berkibar, jahitan tangan Fatmawati. Tiang bendera hanya bambu yang ditancapkan ke tanah halaman rumah Soekarno di Pegangsaan 56.
Pagi itu, para pelaku, tampak masih lesu. Mereka nyaris begadang pada 15 Agustus-17 Agustus 1945. Soekarno-Hatta, seolah habis tenaga usai "tamasya" ke Rengasdengklok.
Tiada protokol upacara. Satu-satunya orang yang siap merentangkan dan mengerek bendera, yaitu prajurit senior PETA, Latief Hendraningrat.
Tak ada sajian panganan. Saat itu, Ramadan dan puasa masih berlangsung.
Ibarat kosakata layanan kesehatan masa kini, Indonesia lahir dibidani Faskes Kelas III, BPJS.
“Yang kurang atas kemegahannya, kita lengkapi dengan harapan-harapan,” sergah Soekarno mengenang proklamasi dalam Buku Penyambung Lidah Rakyat.
Presiden Joko Widodo (ketiga kanan) memberikan penghormatan saat upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila di Gedung Pancasila, Kementerian Luar Negeri, Jakarta, Sabtu (1/6/2019)./ANTARA FOTO-Puspa Perwitasari
Sebaliknya, kesederhanaan itu sebenarnya tengah dikepung banyak ancaman. Penculikan Soekarno-Hatta oleh barisan pemuda di bawah Soekarni, sekadar plot terakhir jelang Proklamasi.
Jauh hari sebelumnya, para pendiri bangsa yang berhasil menunggangi kekuasaan Jepang, mendorong terbentuknya Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPK). Memasuki babak akhir Perang Dunia II, berbarengan Jepang menyerah, BPUPK diubah menjadi Panitia Persiapan Kemerdekaan (PPK).
Itu terjadi pada Agustus 1945. PPK--yang kemudian ditambahi I dari "Indonesia" di belakangnya, sehingga menjadi PPKI--terdiri atas 21 orang, di mana 9 orang berasal dari Jawa dan sisanya mewakili luar Jawa. Jumlah itu menggenapi suara bulat Indonesia.
Soekarno, Hatta, Radjiman Wediodiningrat terbang ke Dalat, Vietnam pada 9 Agustus. Mereka menemui Jenderal Terauchi, membahas kemungkinan kemerdekaan bangsa.
Dari pertemuan itu, Terauchi menyerahkan masa depan kemerdekaan nasional kepada para pendiri bangsa, kepada kekuatan Indonesia. Pada masa itu, Jepang masih menyembunyikan kekalahan perangnya.
Kekalahan perang Jepang sudah tercium Soekarno, Hatta, dan Sjahrir. Barisan pemuda mendesak Soekarno dipaksa mengoceh di radio, memproklamasikan kemerdekaan nasional, sebab pemerintah pendudukan tak berdaya.
Soekarno dan Hatta menolak mentah-mentah. Keduanya beralasan telah ada PPKI yang harus dilibatkan dalam proses proklamasi tersebut. Tanggal pembahasan proklamasi oleh PPKI telah jatuh pada 16 Agustus.
Pada tanggal tersebut, dua kejadian berlangsung. Pemuda menculik Soekarno-Hatta dan merencanakan pendudukan Jakarta oleh 15.000 rakyat. Kejadian kedua, Pasukan Jepang diperintahkan Sekutu untuk menjaga status quo.
PPKI pun batal bersidang, Soekarno-Hatta dikembalikan saat malam. Hotel Des Indes dikontak agar menyediakan rapat malam PPKI, tapi menolak. Pilihan rapat selanjutnya di kediaman Laksamana Maeda, Perwira Tinggi Angkatan Laut Jepang.
Naskah proklamasi dikelarkan di sana hingga dini hari. Keesokan paginya, tepat pukul 10.00 WIB, proklamasi dibacakan. Selepas itu, seluruh jaringan pejuang berupaya memperluas kabar, Adam Malik membajak siaran Domei, para pemuda mencetak teks dan mengirimkannya ke daerah-daerah.
Siaran ke luar negeri pun dilakukan. Lewat morse ke Medan, menjalar ke Singapura, Filipina, hingga mendunia.
Indonesia lahir dengan segala kesederhanaan.
“Hanya soda hangat yang disajikan untuk menguatkan fisik kami yang telah lemah,” kenang Soekarno seputar Proklamasi.
Sore selesai seremoni proklamasi, Hatta kembali tenang ke kediamannya. Belum beranjak istirahat, dia dihubungi Nishijama, bawahan Maeda.
Tak kalah sederhana, dasar negara Pembukaan UUD 1945 dan Pancasila, menyusul lahir keesokan hari, 18 Agustus 1945. Kelelahan mental dan fisik, tak mengungkung semangat para pendiri bangsa. Rapat-rapat panjang PPKI digelar segera.
“Ada opsir Kaigun yang ingin bertemu,” jelas Nishijama kepada Hatta, tertulis dalam Memoar Hatta.
Kaigun adalah sebutan Angkatan Laut Jepang. Pasukan ini membawahi kekuasaan di wilayah yang belakangan dikenal sebagai Indonesia bagian Timur.
Berkat perantara bahasa Nishijama, opsir itu menerangkan para tokoh dan pejuang di wilayah kekuasaan Kaigun, Indonesia Timur, mengeluhkan kalimat pembukaan UUD 1945 yang mencatut Sila Pertama Pancasila, “Ketuhanan dengan kewajiban Syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya”.
Sejumlah Budayawan dan Siswa memikul Gunungan Limo yang menggambarkan lima sila dalam Pancasila saat Kirab Grebeg Pancasila di Kota Blitar, Jawa Timur, Jumat (31/5/2019). Kirab tersebut merupakan puncak perayaan untuk memperingati Hari Lahir Pancasila ke-74./ANTARA FOTO-Irfan Anshori
Tujuh Kata terakhir dianggap memberatkan kerelaan pejuang Indonesia Timur. Walau tidak mengikat non Islam, tapi seakan kata tersebut ada kesan memisahkan warga Indonesia.
Keesokan harinya, sebelum rapat resmi PPKI dimulai, Hatta memprakarsai rapat kecil. Dia mengumpulkan perwakilan politik Islam, Ki Bagus Hadikusumo, Kasman Singodimedjo, Wahid Hasyim, dan Teuku Hasan dari Sumatra.
Hanya perlu 15 menit, para pendiri bangsa sepakat untuk memakai kalimat Ketuhanan Yang Maha Esa, menghapus tujuh kata ikutannya. Masing-masing tokoh menyadari betul Indonesia butuh persatuan dan kemunculan versi final itupun tak lantas memupus semangat dokumen sebelumnya yang dikenal dengan Piagam Jakarta.
Mereka sadar bagaimana menempatkan semangat beragama dalam bernegara.
“Itu adalah tanda bahwa pemimpin-pemimpin tersebut di waktu itu, benar-benar mementingkan nasib dan persatuan bangsa,” kenang Hatta dalam memoarnya.
Kompleksitas
Meski lahir secara sederhana dan beralas keterbatasan, tapi hasil proklamasi serta dasar konstitusi malah memantik kompleksitas pada hari-hari selanjutnya. Pancasila yang semula disepakati sebagai pondasi, malah bernasib sebagai medan perang tafsir, hingga adu kekuatan politik.
Sederet peristiwa bermunculan mulai dari tragedi 1965-1966, Orde Baru, hingga Era Reformasi.
Akademisi Universitas Bung Karno (UBK) Yana Priyatna menulis tesis berjudul “Aswaja dan Marhaenisme: Titik Temu Politik Kebangsàan Islam Nusantara”, mendedahkan pondasi berbangsa yang telah memantik banyak polemik berakhir tragis tersebut.
“Pencabutan tujuh kata sudah disepakati. Seharusnya memang tidak ada alasan lagi sebenarnya untuk mempersoalkannya, dan pencabutan itu sejatinya tidak mengurangi sedikitpun substansinya dari keseluruhan isi Piagam Jakarta itu,” simpulnya, seperti dikutip Bisnis, beberapa waktu lalu.
Namun, satu per satu konflik mulai mengemuka. Pada masa awal kemerdekaan saja, terjadi saling serang pendapat terkait tafsir Pancasila antara kelompok politik.
Lebih-lebih, sewaktu terjadi perlombaan dalam kontestasi politik sejak Pemilu pertama 1955.
“Sidang-sidang konstituante membuka peluang kepada semua partai politik dan politisi untuk mengemukakan pendapat berkaitan dengan penyusunan konstitusi baru untuj mengganti UUD Sementara itu, pada 1950, jadi ada ruang demokrasi untuk berpendapat termasuk bagi para elit politik partai-partai Islam,” lanjut Yana.
Ruang perdebatan ini pun dijadikan arena saling serang. Apalagi, saat itu, kelompok partai Islam mendapatkan senjata menghantam kelompok nasionalis dan komunis lewat tuntutan pengembalian tujuh kata yang dihapus dari Pancasila.
Dia menilai hal tersebut wajar seiring sikap politik Partai Komunis Indonesia (PKI) yang bermanuver masuk dalam gerbong Fraksi Pendukung Pancasila. Elite Partai Islam mencurigai manuver itu, menganggap PKI bakal memasukan tafsir ideologi ke dalam pondasi Pancasila.
“Elite politik Islam menganggap ada kontradiksi ideologi PKI dengan landasan filosofis Pancasila,” kata Yana.
Di kutub ekstrim yang lain, Mohammad Natsir selaku pimpinan Partai Masyumi melontarkan konfrontasi baru. Dia berpendapat bahwa Pancasila tidak mencerminkan dasar Islam yang bersumber dari Alquran.
Baca Juga
“Masyumi mendesakkan tujuh kata kembali dalam Pancasila, Islam sebagai dasar negara. Mereka menyetujui demokrasi, sehingga membuat konsep Theo-Demokrasi,” ujar Yana.
Suara kelompok Islam tak bulat, seturut Masyumi. Barisan Nahdlatul Ulama (NU), meski memerangi manuver PKI, masih menganggap Pancasila yang telah disahkan bersama UUD 1945, tetap mempunyai substansi pada ajaran agama, termasuk Islam.
NU hanya membayangi langkah PKI. Apalagi, saat itu, PKI dalam pandangan umum di Sidang Konstituante menyerukan perubahan dasar “Ketuhanan Yang Maha Esa”, menjadi “Kemerdekaan Beragama dan Kemerdekaan Berkeyakinan Hidup".
Serangan konstitusional itu pun pupus. Usulan PKI kemudian ditarik Aidit.
Pada akhirnya, Dewan Konstituante menyusun kompromi antar kelompok politik untuk menyudahi perdebatan terkait dasar negara, Pancasila.
“Negara RI berdasarkan kehendak masyarakat sosialis yang ber-Tuhan Maha Esa menurut Islam, Kristen, Katolik, dan lain-lain agama yang berada di Tanah Air. Dasar berikutnya adalah persatuan bangsa dengan sifat-sifat gotong royong, perikemanusaiaan, kebangsaan, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan,” demikian hasil rapat Konstituante yang dikutip dari tesis milik Yana Priyatna.
Alih-alih berdamai, kericuhan politik terus bergulir. Bung Karno, saat itu presiden, menyetop gontok-gontokan itu dengan menerbitkan Dekrit Presiden 1959.
Persoalan kemudian muncul di intitusi demokrasi di tengah Demokrasi Terpimpin, seperti Dewan Pertimbangan Agung (DPA) dan DPR GR. Masyumi dan Partai Sosialis Indonesia (PSI) menolak masuk dalam kelembagaan tersebut.
Sejumlah warga membawa lilin dan lambang negara Garuda Pancasila saat Kirab Tirakatan Hari Lahirnya Pancasila di Klaten, Jawa Tengah, Jumat (31/5/2019). Kirab yang digelar oleh masyarakat Klaten itu untuk merefleksikan kembali makna Pancasila sebagai pedoman bernegara./ANTARA FOTO-Aloysius Jarot Nugroho
Kambuhan
Doktor Yudi Latief, penulis banyak buku soal Pancasila mengamini kemunculan perseteruan seputar penghapusan tujuh kata, kerapkali “kambuh” sewaktu salah satu sayap politik terancam dipatahkan.
“Khususnya sayap politik Islam,” ungkapnya.
Dia mengungkap sepanjang periode 1950-1955, di mana Partai Masyumi berkesempatan memegang tampuk kekuasaan, isu terkait tujuh kata Pancasila, meredup. Bahkan, Natsir melontarkan pendapat bertolakbelakang dari apa yang belakangan ditentangnya.
“[Saat berkuasa itu] Natsir bilang sebenarnya Pancasila sejalan dengan Islam, sila satu itu sejalan prinsip tauhid. Pernyataan lainnya, Natsir mengatakan bahwa pada momen-momen penting, pendiri bangsa harus meurmuskan dasar negara, mereka itu mayoritas Muslim, tidak mungkin mendirikan dasar negara tidak sejalan dengan Islam,” sebut mantan Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) itu kepada Bisnis, beberapa waktu lalu.
Contoh lainnya, dia menyebut sosok AM Fatwa. Almarhum AM Fatwa pernah dikurung Orde Baru karena dituding menyokong gerakan Islam yang anti Pancasila.
Kemudian, saat Era Reformasi bergulir, almarhum AM Fatwa berkesempatan duduk di DPR dan MPR.
“Sosok yang sama, menulis buku tentang Pancasila. Ini menunjukan perdebatan seolah ideologis itu, timbul tenggelam, tergantung peta politik yang ada,” tukas Yudi.
Orde Baru
Era Orde Baru menandakan penguasaan tafsir Pancasila bergeser. Menurut Yudi, hal tersebut menyingkap bahwa tafsir perdebatan Pancasila yang tadinya melulu melibatkan kelompok Islam, sejak saat itu, negara dan kelompok kebangsaan seolah bergantian menyetir arah
Pada masa tersebut yang langgeng hingga 32 tahun, 1 Juni dihapus sebagai tanggal lahir Pancasila. Soeharto tidak mengakui Pidato Soekarno pada sidang BPUPKI sebagai bidan kelahiran pondasi negara bangsa ini.
Pada praktiknya, menurut Yana, Orde Baru (Orba) menggunakan Pancasila sebagai alat Desukarnoisasi. Tafsir tunggal Pancasila pun digunakan Soeharto, melalui penataran Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4).
Kebijakan itu dituangkan dalam Tap MPR No. II/1978 tentang Eka Prasetya Pancakarsa.
“Saat bersamaan, siapapun musuh politik dianggap Anti Pancasila, berbeda pada era Soekarno, perbedaan itu diberikan ruang perdebatan,” singgung Yana.
Di sisi lain, persoalan tafsir Pancasila yang kerap dipelintir, musababnya dianggap pencerahan soal sejarah kelahiran filosofi dasar negara tersebut. Terdapat tiga fragmen yang mengawal kelahiran Pancasila, yaitu peristiwa 1 Juni saat pidato perdana Soekarno, peristiwa 22 Juni di mana panitia sembilan BPUPKI menyempurnakan gagasan awal, serta 18 Agustus 1945.
“Pada 1 Juni dan 22 Juni, itu merupakan produk BPUPKI, yang secara sejarah, tidak ada otoritas menetapkan dasar, karena hanya bertugas menyelidiki persiapan. Tak hanya itu, BPUPKI yang ada hanya Jawa dan Madura,” tegas Yudi.
Sehingga, selanjutnya, penegasan Pancasila yang final serta memenuhi syarat konstitusional, tak lain versi 18 Agustus.
“Selayaknya sudah selesai, 18 Agustus itu final. Lagi pula, Piagam Jakarta itu tidak hanya tujuh kata tersebut, secara menyeluruh perubahan itu tidak menghapus substansi,” tukas Yudi.
Korban
Sepanjang usia Pancasila, selama itu pula jatuh korban atas kekuatan yang mengatasnamakan pembela dasar negara tersebut. Paling tidak, saat detik kelahiran Orba, korban berjatuhan sejalan tudingan anti Pancasila dan pro komunis.
Selama berkuasanya, Orba juga menyingkirkan banyak kelompok politik Islam, lagi-lagi atas nama Pancasila. Sejauh Reformasi bergulir, kini Pancasila kembali digunakan sebagai tameng menghalau kegalauan menghadapi ancaman teror, gerakan intoleransi, serta paham politik transnasional.
Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo (kiri) dan Pelaksana Tugas (Plt) Kepala BPIP Hariyono (kanan) menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) Pelaksanaan Pembinaan Ideologi Pancasila, disaksikan Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Megawati Soekarnoputri, di kantor Kemendagri, Jakarta, Senin (20/5/2019)./ANTARA FOTO-Dhemas Reviyanto
Yana mengatakan trauma Orba yang menggunakan Pancasila sebagai palu gada menghantam lawan politik, membuat arus kuat reformasi menjauhkan pemahaman ideologi bangsa.
“Kini, anak-anak muda lebih mudah terprovokasi oleh pemahaman ideologi keagamaan yang radikal, menolak cara-cara demokrasi, tetapi juga pragmatis. Ada juga sebagian kecil anak muda yang berpandangan kekiri-kirian yang anti terhadap kebangsaan dan anti negara,” tukasnya.
Evaluasi terhadap Orba, lanjut Yana, karena tafsir tunggal yang dipaksakan penguasa terhadap Pancasila.
Lebih jauh, Yudi Latief mencermati kesesatan pemikiran terkait pelembagaan Pancasila. Menurutnya, sebagai dasar dari segala dasar konstitusi, Pancasila layak ditempatkan di atas negara maupun rezim pemerintahan.
“Harus ada lembaga ekstra, di atas negara, di luar pemerintahan yang bekerja menjadikan Pancasila sebagai Civic Religion. Lembaga ini pada akhirnya akan digunakan masyarakat mengkritik negara atau pemerintahan, karena bertugas mengembangkan parameter dan pemikiran bagaimana jalannya negara berdasarkan Pancasila,” tutup Yudi.
Pancasila mungkin kali pertama dilontarkan pada 1 Juni, tapi kandungannya telah lama tertanam di masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, tak layak Pancasila sebagai ideologi, malah merupakan pusara bagi banyak prahara.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
