Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Berlomba Setor Nama Menteri ke Jokowi, Siapa Bakal Terseleksi?

Setelah capres petahana Joko Widodo memenangi Pilpres 2019 oleh KPU, partai politik yang 'ikut berkeringat' memenangkan Jokowi mulai menyindir soal kabinet menteri.
Presiden Joko Widodo saat meninjau lokasi latihan olahraga paralayang saat mengunjungi kawasan pariwisata berbasis olahraga atau sport tourism di Desa Kutuh, Badung, Bali, Jumat (17/5/2019)./ANTARA-Fikri Yusuf
Presiden Joko Widodo saat meninjau lokasi latihan olahraga paralayang saat mengunjungi kawasan pariwisata berbasis olahraga atau sport tourism di Desa Kutuh, Badung, Bali, Jumat (17/5/2019)./ANTARA-Fikri Yusuf

Bisnis.com, JAKARTA — Setelah capres petahana Joko Widodo memenangi Pilpres 2019 berdasarkan keputusan KPU, partai politik yang 'ikut berkeringat' memenangkan Jokowi mulai menyindir soal kursi kabinet.

PKB dan Partai Golkar bersuara paling awal dan lantang, berbangga sebagai dua parpol Koalisi Indonesia Kerja (KIK) dengan perolehan suara terbanyak di Pileg 2019 setelah PDI Perjuangan.

Walaupun sembari bercanda Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar selepas acara buka bersama di rumah dinasnya di bilangan Senayan, Sabtu (18/5/2019), menyebut partainya yang telah mengirim empat putra terbaiknya sebagai menteri, akan menambah lagi hingga 10 kursi menteri.

Sedangkan Ketua Dewan Pakar Partai Golkar Agung Laksono di Kantor DPP Golkar, Senin (27/5/2019) menilai, wajar jika kursi menteri untuk Golkar ditambah dari dua menjadi lima kursi, setelah pada Pilpres 2019 ini ikut berjasa memenangkan Jokowi dari awal.

Direktur Eksekutif Indonesia Political Review Ujang Komarudin menyebut saat-saat ini memang waktunya Parpol KIK bersaing 'mengambil hati' Jokowi sebagai pimpinan koalisi.

"Semua partai koalisi Jokowi-Ma'ruf Amin, termasuk Golkar dan PKB akan saling mengklaim jasa kemenangan Jokowi-Ma'ruf Amin. Hal biasa dalam politik, dan biasanya menghilangkan soal kepantasan. Politik bukan soal pantas atau tidak pantas. Politik itu soal klaim-mengklaim," ungkap Ujang kepada Bisnis, Selasa (28/5/2019).

Kendati demikian, Ujang mengungkap tidak menutup kemungkinan ada pula perjanjian politik sejak awal terkait jatah kursi di kabinet untuk para parpol koalisi tersebut. Dengan catatan, perolehan suara parpol di Pileg memang moncer, sehingga memiliki bargaining position yang tinggi.

Pengamat Politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia ini menilai Golkar tetap akan dipertimbangkan walaupun performanya menurun. Sedangkan PKB, akan lebih diperhatikan sebab perolehan suaranya naik dari sebelumnya 9,04 persen suara atau 47 kursi pada 2014 menjadi sekitar 10 sampai 11 persen dengan estimasi 55 sampai 60 kursi pada 2019.

"Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto menyebut target 110 kursi di parlemen. Jika kursinya hanya dapat 84 atau 85, artinya turun. Artinya bisa dianggap gagal, karena tidak memenuhi target atau jauh dari target," ungkap Ujang.

"Walaupun masih di dua besar [perolehan kursi Pileg 2019], perolehan kursi Golkar di DPR turun dari 91 pada 2014 menjadi 84 atau 85 pada 2019," tambahnya.

Seperti diketahui empat menteri dari PKB yang kini berada dalam jajaran kabinet yakni Menristekdikti Mohamad Nasir, Menaker Hanif Dhakiri, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Eko Putro Sandjojo, dan Menpora Imam Nahrawi.

Agung Laksono berharap beberapa nama dari Golkar dipertimbangkan lagi untuk jajaran kabinet Jokowi-Ma'ruf 2019-2024, yaitu Menperin Airlangga Hartarto, Mensos Agus Gumiwang Kartasasmita, hingga putra Presiden ke-3 RI Bacharuddin Jusuf Habibie, yakni Ilham Habibie.

Agung juga menyebut nama-nama kader Golkar berkualitas lain yang diprediksi berlaga sebagai pimpinan di Senayan, yakni Zainudin Amali, Agun Gunandjar, Ferdiansyah, Bambang Soesatyo, Ridwan Hisjam, Ace Hasan Syadzily, Abdul Kahar Muzakir, serta Aziz Syamsuddin.

Satu hal yang pasti, hingga pengumuman kabinet disampaikan secara resmi, kita belum tahu siapa bakal terseleksi, siapa pula yang tereliminasi. Sebelum itu terjadi, kita pun masih harus menunggu putusan resmi Mahkamah Konstitusi atas gugatan Pilpres serta apa yang terjadi setelah itu.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Penulis : Aziz Rahardyan
Editor : Saeno
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper