38 Pemda Tindak Lanjuti SE Gratifikasi Hari Raya, Ini Daftarnya

Ke-38 Pemda tersebut masing-masing 12 Pemerintah Provinsi, 9 Pemerintah Kota, dan 17 Pemerintah Kabupaten.

Ilham Budhiman - Bisnis.com

Sabtu, 25 Mei 2019 | 09:07

Antara

Bisnis.com, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengapresiasi 38 pemerintah daerah (Pemda) yang menindaklanjuti imbauan penolakan gratifikasi hari raya Idulfitri hingga Kamis (23/5/2019).

Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan ke-38 Pemda tersebut masing-masing 12 Pemerintah Provinsi, 9 Pemerintah Kota, dan 17 Pemerintah Kabupaten.

“KPK mengapresiasi langkah Pemda tersebut sebagai bentuk upaya pencegahan korupsi di lingkungan pemerintah daerah terkait penerimaan gratifikasi oleh pejabat publik pada momen hari raya Lebaran,” ujar Febri, dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (25/5/2019).

KPK juga terus mengingatkan pejabat negara untuk tidak menerima pemberian dalam bentuk apapun yang termasuk kategori gratifikasi terkait jabatan dan berlawanan dengan tugas dan tanggung jawabnya.

“Tolak pada kesempatan pertama atau bila karena kondisi tertentu tidak dapat menolak, maka penerimaan gratifikasi tersebut harus dilaporkan paling lambat 30 hari kerja kepada KPK,” ujar Febri.

Sebelumnya, KPK mengeluarkan Surat Edaran (SE) KPK No. B/3956/GTF.00.02/01-13/05/2019 tanggal 8 Mei 2019 tentang Imbauan Pencegahan Gratifikasi terkait Hari Raya Keagamaan yang ditujukan kepada Pimpinan instansi/kementerian/lembaga/organisasi/pemerintah daerah/BUMN/BUMD.

KPK mengimbau aparatur sipil negara dan penyelenggara negara untuk menolak gratifikasi baik berupa uang, bingkisan/parsel, fasilitas, dan bentuk pemberian lainnya.

Apabila menerima gratifikasi berupa bingkisan makanan yang mudah rusak, lanjut Febri, dapat disalurkan sebagai bantuan sosial ke panti asuhan, panti jompo, atau pihak yang membutuhkan dan melaporkan kepada Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) masing-masing disertai dengan penjelasan dan dokumentasi penerimaannya.

Selanjutnya UPG melaporkan rekapitulasi penerimaan gratifikasi kepada KPK dalam jangka waktu 30 hari kerja sejak tanggal penerimaan gratifikasi dimaksud.

Selain itu, KPK juga mengimbau untuk tidak mengajukan permintaan dana, sumbangan, dan/atau hadiah sebagai Tunjangan Hari Raya (THR) atau dengan sebutan lain.

KPK mengingatkan untuk melakukan tindakan pencegahan korupsi seperti menerbitkan surat secara terbuka yang ditujukan kepada para pemangku kepentingan agar tidak memberikan gratifikasi dalam bentuk apa pun kepada pegawai/anggota DPRD di lingkungan kerja.

“Juga tidak menggunakan fasilitas kedinasan untuk kepentingan pribadi, seperti menggunakan kendaraan dinas operasional untuk kegiatan mudik,” jelas Febri.

Imbauan KPK tersebut juga ditindaklanjuti oleh Kementerian Dalam Negeri yang mengeluarkan 2 Surat Edaran pada 16 Mei 2019, yang ditujukan pada Gubernur dan Ketua DPRD Provinsi, serta kepada Bupati/Wali Kota serta Ketua DPRD Kabupaten/Kota.

Daftar 38 Pemda Tindak Lanjuti Imbauan KPK: