Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Ikatan Pelajar NU Dukung KPU, Minta Masyarakat Hormati Hasil Pemilu

Dukungan bagi Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI untuk menyelesaikan rekapitulasi hasil pemilu tanpa gangguan kembali muncul. Kali ini, dukungan diberikan Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (IPNU)
Ketua KPU Arief Budiman (kedua kanan) bersama Ketua Bawaslu Abhan (kedua kiri) bergandengan tangan dengan perwakilan saksi TKN 01 dan BPN 02 usai mengikuti rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat nasional dan penetapan hasil Pemilu 2019 di gedung KPU, Jakarta, Selasa (21/5/2019) dini hari./ANTARA-Dhemas Reviyanto
Ketua KPU Arief Budiman (kedua kanan) bersama Ketua Bawaslu Abhan (kedua kiri) bergandengan tangan dengan perwakilan saksi TKN 01 dan BPN 02 usai mengikuti rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat nasional dan penetapan hasil Pemilu 2019 di gedung KPU, Jakarta, Selasa (21/5/2019) dini hari./ANTARA-Dhemas Reviyanto

Bisnis.com, JAKARTA - Dukungan bagi Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI untuk menyelesaikan rekapitulasi hasil pemilu tanpa gangguan kembali muncul. Kali ini, dukungan diberikan Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (IPNU)

Organisasi itu memberi dukungan bagi KPU saat mereka melakukan aksi di depan kantor Bawaslu RI, Senin (20/5/2019) sore. IPNU menyatakan penolakannya terhadap semua bentuk provokasi dan upaya inkonstitusional untuk menolak hasil pemilu.

"Saat ini bermunculan opini yang mencoba untuk mendelegitimasi penyelenggara Pemilu baik itu KPU maupun Bawaslu,” kata Ketua Pimpinan Pusat IPNU Khairul Anwar Simatupang.

Dalam aksi itu, IPNU menyerukan tiga sikapnya melihat suasana jelang penetapan hasil pemilu tingkat nasional. Pertama, IPNU mendukung dan memberi apresiasi kepada KPU dan Bawaslu.

Kedua, lembaga itu menolak segala upaya mendelegitimasi para penyelenggara pemilu dan upaya-upaya inkonstitusional seperti people power.

"Ketiga, kami mengajak seluruh masyarakat, khususnya pelajar dan mahasiswa untuk menghormati hasil Pemilu 2019,” tuturnya.

IPNU juga meminta masyarakat tidak terprovokasi oknum yang berupaya merusak persatuan. Permintaan itu disampaikan sebab ada kabar bahwa demonstrasi akan digelar pada 21-22 Mei untuk menanggapi penetapan pemilu oleh KPU.

Sebelumnya, Wakil Presiden Jusuf Kalla juga angkat suara menanggapi rencana aksi 21-22 Mei 2019. JK berpesan agar Masjid tidak dimanfaatkan untuk menjadi sumber pertentangan umat jelang pengumuman Pemilu 2019.

"Masjid tempat beribadah. Masjid tidak dimanfaatkan untuk pertentangan politik antar jamaah," kata JK di sela buka bersama Majelis Ulama Indonesia, Dewan Masjid Indonesia dan Pemuka Agama Islam di Istana Wakil Presiden.

Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) Mohamad Nasir juga telah menyampaikan permintaan agar mahasiswa dan semua elemen yang ada di kampus tidak ikut aksi massa 22 Mei mendatang.

"Saya berharap semua elemen kampus netral dan tidak terprovokasi dengan sekelompok massa yang memiliki kepentingan," ujar Nasir usai buka puasa bersama Ikatan Alumni Universitas Indonesia (UI) di Jakarta, Minggu (19/5/2019).

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Penulis : Lalu Rahadian
Editor : Nancy Junita
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper