Berperang dengan Iran, Agenda Tersisa Gedung Putih?

Menarik mencermati kembali ketegangan yang muncul kali ini. Apakah akan berujung perang, damai atau perang dingin keduanya berlanjut?
Inria Zulfikar
Inria Zulfikar - Bisnis.com 17 Mei 2019  |  20:07 WIB
Berperang dengan Iran, Agenda Tersisa Gedung Putih?
Petugas keamanan berdiri di depan pembangkit listrik tenaga nuklir di Bushehr, sekitar 1.200 kilometer (km) selatan Teheran, Iran, Sabtu (21/8/2010). - Reuters/Raheb Homavandi

Bisnis.com, JAKARTA — Meski Presiden AS Donald Trump mengatakan Washington tak ingin berperan dengan Iran, tanda tanya besar masih menghantui hubungan diplomatik kedua negara yang dalam beberapa pekan terakhir berada di titik terendahnya.

Dari perkembangan terakhir diketahui bahwa Trump telah berkomunikasi dengan tim keamanan nasionalnya dan para pembantu lainnya untuk  menjaga ketegangan dengan Teheran.

Kepada Presiden Swiss Ueli Maurer, yang negaranya telah berfungsi sebagai saluran penghubung antara kedua negara karena mereka tidak memiliki hubungan diplomatik, Trump juga mengatakan hal serupa.

Namun pada saat yang sama, Gedung Putih mengingatkan kepentingan AS di kawasan Teluk tetap merupakan aset yang tak dapat diganggu gugat oleh siapapun, dan karenanya akan dijaga dengan segenap kekuatan.

Lihat saja, sebelumnya Washington malah meningkatkan tekanan ke Iran dengan membicarakan kemungkinan pengerahan pasukan ke Negeri Para Mullah tersebut. Disiapkan pula rencana terbaru militer, yang mengarah pada pengiriman 120.000 tentara AS ke Timur Tengah.

Hal itu akan dilakukan jika Iran menyerang pasukan AS atau mempercepat pengerjaan senjata nuklir, tulis laporan New York Times, Senin (13/5).

Sebagai tanggapan atas langkah AS, Presiden Iran Hassan Rouhani pekan lalu mengumumkan bahwa Iran menarik diri dari ketentuan pembatasan soal kesepakatan nuklir Iran soal cadangan uranium serta pasokan air negara itu.

Di sisi lain, keinginan untuk tidak beperang juga berhembus dari Teheran. Namun jangan lupa, negara ini juga tak sudi kepentingan nasionalnya didikte atau harus tunduk dengan negara lain.

Artinya, dapat disimpulkan bahwa republik Islam itu tidak akan menggelar perundingan kesepakatan nuklir lainnya dengan AS.

Menarik mencermati kembali ketegangan yang muncul kali ini. Apakah akan berujung perang, damai atau perang dingin keduanya berlanjut?

Presiden Donald Trump tahun lalu menarik Washington dari kesepakatan nuklir 2015 antara Iran dan kekuatan dunia. Iran diminta untuk mengekang kapasitas pengayaan uranium, yang digunakan untuk membuat bom nuklir, dengan imbalan pelonggaran sanksi terhadapnya.

Tudingan Maut

Satu hal patut dicermati dalam melihat prospek hubungan AS dan Iran, negara kaya minyak di kawasan Teluk. Pasalnya adalah pidato George W. Bush pada awal 2002 ketika masih menjadi orang nomor satu di Gedung Putih.

Bukan sembarang pidato tetapi pidato bernada menantang dan penuh permusuhan.

Irak, Iran, dan Korea Utara dicapnya sebagai Axis of Evil atau Poros Setan. Alasannya sederhana. Ketiga negara tersebut dituduh sebagai biang keonaran yang mengancam keamanan dunia dengan mendukung aksi terorisme global.

Dituduh pula sebagai pengembang sekaligus pemilik senjata pemusnah massal, bahkan senjata nuklir.

'Dasar hukum' tuduhan tersebut tentu saja bersumber dari berbagai laporan intelijen AS yang kemudian 'diolah' sedemikian rupa di berbagai forum dunia untuk membentuk opini bahwa ketiganya adalah ancaman global. Dengan demikian, menurut AS, patut pula diambil 'tindakan' dan ‘dihukum’ oleh masyarakat internasional.

Dari negara-negara yang dicap sepihak itu, sejauh ini hanya Irak yang sudah menyelesaikan ‘agenda demokrasi’ sesuai tuntunan Washington.

Era Saddam Husein sudah berlalu. Sistem dan rezim sudah berganti dengan kawalan langsung Paman Sam. Bisnis minyak dan gas kembali menyembur kencang.

Adapun Iran dan Korea Utara masih berdiri kokoh. Selalu lantang dalam meladeni setiap langkah dan upaya diplomasi AS, terutama yang mengarah pada normalisasi hubungan diplomatik.

Substansi menjadi inti sebelum melangkah ke agenda diplomasi selanjutnya. Selama belum ada titik temu yang bisa diterima para pihak, bisa dikatakan bahwa perseteruan tetap panas.

Iran dan Korea Utara tentu saja tidak sudi berada dibawah kendali Paman Sam.  

Namun dalam hal relasi Pyongyang-Washington, peredaan ketegangan sudah terlihat cukup nyata. Sejak tahun lalu, hubungan ini bisa dikatakan berada dalam atmosfer baru setelah Donald Trump melakukan pertemuan bersejarah dengan Pemimpin Korea Utara Kim Jong-un di Singapura.

Pertemuan ini membuahkan kesepakatan, utamanya program denuklirisasi seteru Korea Selatan itu dengan kompensasi pencabutan embargo ekonomi dari AS.

Namun jalan masih panjang dan berliku untuk bisa melihat semenanjung Korea terbebas dari ancaman perang. Ingat, Utara dan Selatan masih terikat gencatan senjata yang berlaku sejak 27 Juli 1953.

Penyelesaian damai yang ditunggu-tunggu selama lebih satu generasi belum juga memperlihatkan bentuk final.

Trump mungkin tak ambil pusing dengan ucapan Bush pada 2002 itu. Toh, pengganti Barack Obama ini juga mengusung manifesto yang tak kalah sengit: Make America Great Again.

Berusaha rujuk dengan Pyongyang. Namun disisi lain Washington memulai perseteruannya dengan Beijing. Perang dagang yang melibatkan dua raksasa ekonomi tersebut masih berlangsung dengan sengit.

Apakah dengan demikian Poros Setan sudah menjadi ‘Poros Kawan’? Masih terlalu awal  untuk menyebutnya demikian.

Memang, hubungan makin cair. Apalagi Trump dan Jong-un sudah menggelar pertemuan kedua di Hanoi, Vietnam beberapa waktu lalu. Sayangnya, pertemuan puncak itu tidak berbuah kesepakatan, karena sejumlah poin krusial dalam isu denuklirisasi dan pencabutan embargo masih belum diterima sepenuhnya oleh kedua pihak.

Belum diketahui pula jadwal pertemuan berikutnya antar kedua pemimpin negara itu maupun agenda yang akan diusung.

Menanti Babak Baru

Dalam konteks peredaan ketegangan yang melibatkan AS dan seterunya, dunia juga ingin melihat babak baru dalam hubungan AS-Teheran.

Sedari awal Teheran bersikap tegas dan emoh didikte Paman Sam. Apalagi sejak AS mundur dari kesepakatan nuklir Iran pada Mei 2018.

Sikap sepihak yang kemudian disertai ancaman pemberian sanksi yang lebih berat oleh Trump tentu saja tidak dapat diterima oleh Hassan Rouhani, presiden Iran.

Arogansi AS terhadap kebijakan program pengembangan nuklir sebuah negara berdaulat memang patut dipersoalkan.

Apabila program tersebut dikembangkan demi kemajuan ilmu pengetahuan dan sudah tentu untuk tujuan damai demi kesejahteraan rakyatnya, negara lain tidak berhak mengusiknya. Apalagi campur tangan dan intervensi bergaya polisi dunia.

Iran atau negara manapun yang program nuklirnya dipersoalkan AS juga bisa balik bertanya. Siapa penguasa peluru kendali berkepala nuklir dunia saat ini?

Siapa penguasa rudal antarbenua? Siapa operator terbanyak kapal selam bertenaga nuklir berikut arsenal rudalnya yang bergerak dalam senyap di lautan dunia?

Memang, lain presiden, lain pendekatan. Beda pemerintahan, tak sama pula jurus yang dimainkan. Namun bila semangatnya sama yaitu normalisasi hubungan bilateral, beda gaya dan beda cara bukan masalah penting. Yang perlu dijaga adalah komitmennya, jangan sampai bergeser.

Lihat hubungan AS-Kuba yang membeku puluhan tahun. Kini keduanya sudah bersahabat. Giliran Obama dan Raul Castro (adik Fidel) yang membuka era baru tersebut.

Akankah perdamaian Washington-Teheran menunggu tampilnya pemimpin baru dengan gaya diplomasi baru pula? Kita tunggu saja.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :
nuklir iran

Editor : Inria Zulfikar

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top