Pembuktian Kartel : Kajian Ekonomi Bisa Jadi Senjata KPPU

Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Sumatra Utara, Ningrum Natasya Sirait mengatakan bahwa KPPU mesti memiliki pengetahuan yang holistik mengenai suatu kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan erat suatu perkara dugaan kartel.
MG Noviarizal Fernandez
MG Noviarizal Fernandez - Bisnis.com 14 Mei 2019  |  11:28 WIB

Kabar24.com, JAKARTA — Bukti tidak langsung menjadi pokok pembicaraan dalam hukum persaingan usaha. Mau tidak mau, Komisi Pengawas Persaingan (KPPU) harus memiliki kajian ekonomi yang lengkap sebelum menyidangkan suatu kasus kartel.

Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Sumatra Utara, Ningrum Natasya Sirait mengatakan bahwa komisi itu mesti memiliki pengetahuan yang holistik mengenai suatu kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan erat suatu perkara dugaan kartel.

“Persenjatai diri dengan kajian ekonomi, pengetahuan holistik dan sebagainya,” ujarnya, belum lama ini.

Dengan demikian, menurutnya KPPU harus mempersenjatai diri dengan bukti-bukti tidak langsung atau bukti-bukti ekonomi yang merupakan bagian dari kajian ekonomi.

Terkait dengan kajian itu, menurutnya, suatu kartel dapat diindikasikan terjadi melalui beberapa hal seperti harga eksesif dan pararel, pasokan terbatas dan profit eksesif.

Selain itu, dapat juga memperhatikan faktor struktural yang berkaitan dengan tingkat konsentrasi dan jumlah perusahaan, ukuran perusahaan, homogenitas produk, kontrak multipasar, kemudahan akses pada pasar dan kekuatan tawar.

“Faktor prilaku juga bisa dilihat. Hal ini berkaitan dengan transparansi dan pertukaran informasi serta pengaturan harga,” ucapnya.

Ada banyak sumber yang bisa dimanfaatkan untuk mengumpulkan bukti-bukti tidak langsung tersebut seperti review dari literatur ekonomi, laporan investasi bank, laporan internet, laporan pemerintah, analisis pengadaan dan pengajuan merger.

Meski demikian, ada beberapa isu yang masih terus diperdebatkan seperti harga pararel yang sering dilihat tidak otomatis membuktikan adanya kartel. Harga yang sama justru menunjukkan terjadinya persaingan yang ketat.

Harga pararel sering terjadi karena pelaku usaha menghadapi tekanan dan sisi permintaan maupun biaya yang sama sehingga harga yang dilepas bersifat pararel.

Keuntungan tinggi atau eksesif pun masih bisa diperdebatkan karena keuntungan tidak semata-mata karena kartel, tetapi dapat terjadi karena efisiensi, strategi bisnis yang tepat, pendapat dari bunga, serta alasan-alasan lainnya.

Bukti tidak langsung ini menurutnya kerap digunakan negara-negara yang menerapkan hukum persaingan usaha seperti Amerika Serikat, Italia, dan Jepang.

Berdasarkan catatan Bisnis, sering menggunakan bukti ekonomi berupa analisis terhadap hasil pengolahan data yang mencerminkan terjadinya keuntungan yang tidak biasa lantaran bukan berasal dari peningkatan efisiensi dan produktivitas perusahaan.

Selain bukkti-bukti ekonomi, bukti tidak langsung juga bisa dilihat dari komunikasi yang dilakukan oleh para pihak meski tidak secara langsung menyatakan kesepakatan. Bukti seperti ini dapat berupa fakta adanya pertemuan, antarpesaing meskipun tidak terdapat substansi dari pertemuan tersebut.

“Bisa juga dilihat catatan percakapan telepon di antara para pihak yang dicurigai, ataupun catatan perjalanan mereka ke suatu tujuan atau tempat yang sama atau catatan pertemuan di mana mereka berjumpa dan berpartisipasi,” katanya.

Juru bicara KPPU, Guntur Saragih mengungkapkan bahwa pihaknya menyadari pentingnya kajian ekonomi yang merupakan bagian dari upaya mengumpulkan bukti-bukti tidak langsung. Karena itu, pihaknya telah sepakat untuk membentuk suatu lembaga struktural yang fokus melakukan kajian ekonomi.

Hal ini sejalan dengan pernyataan Ketua KPPU Kurnia Toha yang mengatakan bahwa sebagian besar kasus yang disidik oleh lembagabya bersumber dari laporan masyarakat. Selain itu, sebagian besar perkara yang masuk berkaitan dengan proses tender.

“Inisiatif agak kurang selama ini. Untuk dapat perkara inisiatif, perlu kajian yang mendalam. Melalui Direktorat Ekonomi yang kita bentuk, akan fokus melakukan pengkajian sehingga kita tidak bergantung pada laporan masyarakat tapi kita memiliki perkara inisiatif yang berdampak besar terhadap masyarakat. Selain itu, direktorat ini juga akan memberikan saran ke pemerintah secara komprehensif,” tuturnya.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :
kppu, kartel, persaingan usaha

Editor : Stefanus Arief Setiaji

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top