Bisnis.com, JAKARTA -- Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) memastikan siapa pun yang melanggar hukum di Tanah Air akan ditindak.
Menko Polhukam Wiranto menyebutkan ada hukum yang menjadi pondasi dan membuat Indonesia tetap tegak. Aparat keamanan akan menjalankan perannya sesuai koridor hukum yang berlaku.
"Ada hukum yang mengawal negeri ini. Tokoh mana pun, siapa pun kalau sudah melanggar batas-batas kaidah hukum ya dihukum. Udah. Titik," kata Wiranto di Kantor Wakil Presiden, Jumat (10/5/2019).
Wiranto yang pada era 1998 menjadi Menteri Pertahanan/Panglima ABRI itu menyampaikan pemerintah akan menindak tegas siapa pun yang mengancam keutuhan negara.
"Semua orang tahu siapa pun yang melanggar hukum, ya dihukum," kata Wiranto.
Sebelumnya dalam rapat koordinasi di Kemenko Polhukam awal pekan ini Wiranto menyebutkan akan membentuk tim asistensi hukum.
Baca Juga
Tim yang terdiri dari pakar dan aparatur hukum ini akan mengkaji pelanggaran hukum yang terjadi sebelum dan sesudah kampanye pemilu 2019.
Seperti diketahui, Pemilu 2019 meliputi Pilpres dan Pileg.
Wiranto mengatakan bahwa jenis tindakan tersebut terjadi baik di media sosial atau pun dalam aksi nyata.
“Saya katakan itu bahwa dalam aksi-aksi semacam ini kita harus bertindak tegas. Bahwa kita tidak menolerir aksi-aksi yang nyata-nyata melanggar hukum dan mengganggu ketertiban dan keamanan nasional,” kata Wiranto.
Apalagi, lanjut Wiranto, aparat keamanan dari jauh hari telah mengingatkan bahwa tindakan melawan hukum itu berbahaya.
“Kita pemerintah harus tegas agar bulan suci Ramadan ini kita tidak terganggu dengan hal-hal yang justru menodai kesucian bulan suci Ramadan,” jelas Wiranto.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel