Bisnis.com, JAKARTA -- Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi menyerukan penghentian pembangunan pemukiman ilegal Israel di wilayah Palestina.
Seruan itu disampaikannya di hadapan negara-negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang hadir dalam diskusi informal Dewan Keamanan (DK) PBB di New York, AS, Kamis (9/5/2019) waktu setempat.
“Terus berlangsungnya pembangunan pemukiman illegal oleh Israel di wilayah pendudukan Palestina tidak dapat diterima,” tegas Retno saat memimpin diskusi berformat Arria Formula tersebut, seperti dikutip dari keterangan resmi, Jumat (10/5).
Diskusi informal ini mengusung tema “Pemukiman dan Pemukim Ilegal Israel: Inti dari Pendudukan, Krisis Perlindungan, dan Penghalang terhadap Perdamaian” dan diselenggarakan Indonesia bersama dengan Kuwait dan Afrika Selatan. Menteri Luar Negeri Palestina Riyad al-Maliki turut hadir dalam pertemuan ini.
Dalam pernyataan pembuka mengawali pertemuan, Retno memaparkan pertambahan pemukiman ilegal Israel dari sekitar 110.000 pada 1993 menjadi sekitar 620.000 pada 2017. Bertambahnya pemukiman ilegal ini, sambungnya, merupakan halangan besar dalam mencapai perdamaian kedua negara.
Retno menambahkan pembangunan pemukiman ilegal oleh Israel juga semakin memudarkan harapan solusi dua negara. Pasalnya, salah satu lokasi tempat Israel membangun pemukiman adalah Yerusalem Timur yang statusnya masih menjadi sumber sengketa kedua negara.
Baca Juga
"Pembangunan pemukiman ilegal ini juga merupakan sumber dari berbagai pelanggaran hukum dan HAM terhadap rakyat Palestina," ucapnya.
Retno pun menyatakan bahwa masyarakat internasional memiliki tanggung jawab untuk menghentikan kebijakan pembangunan pemukiman ilegal ini dan menilai perlu ada tekanan besar dari masyasarakat internasional untuk menghentikan ulah Israel.
"Salah satu upaya yang dapat dipertimbangkan adalah dengan menetapkan Hari Solidaritas Internasional bagi Korban Pemukiman Ilegal," usul Menlu perempuan pertama Indonesia itu.
Perundingan dan dialog disebutnya sebagai harapan untuk menyelesaikan konflik Palestina-Israel, meski situasi saat ini sangat suram.
Pertemuan itu menghadirkan sejumlah narasumber terkemuka, yaitu aktivis gerakan perlawanan secara damai Palestina Mohammed Khatib, yang menyampaikan pandangannya melalui pesan video; ahli hukum internasional Universitas Ohio Profesor John Quigley; pengacara dan aktivis HAM Emily Schaeffer Omer-Man; dan Ketua Institut Arab-America Dr. James Zogbi.
Pertemuan “Arria Formula” merupakan salah satu bentuk pertemuan informal DK PBB yang ditujukan untuk menelaah suatu isu yang dinilai rumit serta memerlukan terobosan dengan menghadirkan para pakar sebagai narasumber melalui dialog interaktif.
Penyelenggaraan pertemuan khusus mengenai Palestina dalam format Arria Formula di bawah Presidensi Indonesia merupakan salah satu bentuk perhatian khusus Indonesia pada isu Palestina, yang juga menjadi salah satu prioritas Indonesia sebagai anggota tidak tetap DK PBB. Pertemuan dihadiri oleh seluruh negara anggota DK PBB dan negara-negara anggota PBB lainnya, serta perwakilan organisasi internasional dan badan-badan PBB.
Pertemuan Arria Formula ini adalah bagian dari rangkaian kegiatan Presidensi Indonesia di DK PBB pada Mei 2019. Beberapa kegiatan lainnya adalah Debat Terbuka mengenai Misi Perdamaian PBB pada 7 Mei 2019, Debat Terbuka mengenai Perlindungan Penduduk Sipil saat Konflik Bersenjata pada 23 Mei 2019, pameran foto yang mengangkat tema “Investing in Peace” (“Menabur Benih Perdamaian”) pada 6-17 Mei 2019, serta Resepsi DIplomatik dan Pertunjukan Budaya Indonesia pada 30 Mei 2019.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
