PKB: Tim Hukum Nasional Belum Dibutuhkan

Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di DPR, Cucun Ahmad Syamsurijal menilai pembentukan pembentukan Tim Hukum Nasional belum diperlukan saat ini karena akan meresahkan masyarakat pascapemilu.
John Andhi Oktaveri | 09 Mei 2019 20:24 WIB
Menko Polhukam Wiranto memberikan keterangan pers seusai rapat koordinasi khusus (Rakorsus) tingkat menteri di Kemenko Polhukam, Jakarta, Rabu (24/4/2019). - ANTARA/Renald Ghifari

Bisnis.com, JAKARTA - Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di DPR, Cucun Ahmad Syamsurijal menilai pembentukan pembentukan Tim Hukum Nasional belum diperlukan saat ini karena akan meresahkan masyarakat pascapemilu.

Gagasan pembentukan tim tersebut ini sebelumnya dikemukakan oleh Menko Polhukam Wiranto.  

Menurut Cucun, proses hukum yang ada sudah sangat bagus. Demikian juga dengan lembaga penegak hukum yang ada.

"Nggak perlu lah tim hukum nasional.  Mekanisme yang ada saja atau tim pencari fakta sesuai mekanisme mekanisme yang sudah dibikin oleh regulasi saja," kata Cucun di Kompleks Parlemen, Kamis (9/5/2019).

Walaupun Wiranto menjabat sebagai menkopolhukam, menurut Cucun, belum tentu usulannya diterima oleh DPR.

"Karena kalau urusan pemilu, kita sudah protect dalam undang-undang Pemilu.  Itu ada tahapan lembaganya, penyelenggaranya. Jangan down-grade lembaga yang sudah ada,  Bawaslu, KPU dan DKPP,” ujarnya. 

Bahkan, kalau terjadi perselisihan dari hasil pemilu, sudah ada Mahkamah Konstitusi (MK) dan semuanya sudah lengkap dalam undang-undang pemilu sendiri.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto menyatakan pemerintah membentuk tim hukum nasional yang khusus mengkaji berbagai aksi meresahkan pascapemilu.

Dia menilai, pascapemilu banyak bermunculan tindakan yang telah melanggar hukum. Karenanya, pemerintah membentuk tim hukum nasional untuk mengkaji langkah apa yang akan diambil.

"Hasil rapat salah satunya adalah kami (pemerintah) membentuk tim hukum nasional, yang akan mengkaji ucapan, tindakan, pemikiran dari tokoh-tokoh tertentu, siapapun dia, yang nyata-nyata melanggar dan melawan hukum," ujar Wiranto usai memimpin rapat tentang keamanan pascapemilu di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Senin (6/5/2019).

Pantau terus perkembangan Real Count KPU Pilpres 2019, di sini.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :
wiranto, pkb

Editor : Nancy Junita

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top
Tutup