Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Jokowi Ingin Jurusan di SMK Tanggap Perubahan

Presiden Joko Widodo menyebutkan kurikulum pendidikan, terutama SMK, harus tanggap atas perubahan yang terjadi saat ini.
Presiden Joko WIdodo (kanan) menerima buku rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2020 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 dari Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro saat membuka acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) 2019 di Jakarta, Kamis (9/5/2019)./ANTARA-Wahyu Putro A
Presiden Joko WIdodo (kanan) menerima buku rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2020 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 dari Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro saat membuka acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) 2019 di Jakarta, Kamis (9/5/2019)./ANTARA-Wahyu Putro A

Bisnis.com, JAKARTA—Presiden Joko Widodo menyebutkan kurikulum pendidikan, terutama SMK, harus tanggap atas perubahan yang terjadi saat ini.

Jokowi mencontohkan masih banyak jurusan di SMK yang belum menyesuaikan kebutuhan industri saat ini, terutama untuk industri ekonomi digital.

Zaman sekarang sudah masuk digital ekonomi, SMK kita masih jurusan bangunan. Sudah puluhan tahun lebih jurusan bangunan.

"Siapkan SDM [sumber daya manusia] kita untuk hal baru,” kata Jokowi dalam Musrenbangnas 2019, RKP 2020, di Jakarta, Kamis (9/5/2019).

Lebih lanjut, dia mengungkapkan pemerintah juga perlu untuk menyesuaikan kebutuhan tenaga kerja dengan kurikulum pendidikan di SMK maupun di politeknik.

Tak hanya itu, dalam hal ini, dunia usaha harus dilibatkan untuk meningkatkan kapasitas dan keahlian tenaga kerja Indonesia.

Dia pun memberi contoh dengan Filipina yang mengembangkan profesi baru yang dinamakan Business Process Outsorcing (BPO).

”Filipina kembangkan BPO sehingga jasa keuangan bisa dikerjakan di Filipina, tapi pemilik di negara lain. Itu sumber pendapatan di Filipina,” tambahnya.

Dalam kaitannya terhadap persoalan ini, Jokowi mengungkapkan pemerintah memiliki agenda untuk meningkatkan SDM selama satu tahun terakhir.

Jika mengutip data Badan Pusat Statistik (BPS), mayoritas tenaga kerja berpendidikan SD ke bawah sebesar 52,4% atau 40,51% pada Februari 2019.

Pembangunan SDM harus bisa diselesaikan. Data terakhir tenaga kerja 51% lulusan SD. Upskilling dan reskilling besar-besaran.

"Kita perlu jutaan, bukan ratusan ribu. Ini terus kita rapatkan agar betul-betul bisa beri beasiswa, jutaan terhadap mahasiswa kita,” ujarnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Editor : Rustam Agus

Topik

Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper