Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Wiranto mengadakan rapat terbatas tingkat menteri di kantornya. Agenda ini membahas soal pelanggaran hukum yang terjadi sebelum dan sesudah kampanye pemilu 2019.
Wiranto mengatakan bahwa jenis tindakan tersebut terjadi baik di media sosial ataupun aksi nyata.
“Saya katakan itu bahwa dalam aksi-aksi semacam ini kita harus bertindak tegas. Bahwa kita tidak menolerir aksi-aksi yang nyata-nyata melanggar hukum dan mengganggu ketertiban dan keamanan nasional,” katanya saat pembukaan, Senin (6/5/2019).
Wiranto menjelaskan bahwa ini sudah dia tekankan jauh-jauh hari. Saat ini dalam pertemuan itu, dia akan mengelompokkan apa dan siapa saja yang masuk dalam kategori.
“Kita pemerintah harus tegas agar bulan suci Ramadan ini kita tidak terganggu dengan hal-hal yang justru menodai kesucian bulan suci ramadan,” jelasnya.
Ini harus dilakukan Wiranto bukan untuk kepentingan segelintir orang tapi demi menjaga kedamaian, ketertiban, dan kemanan Indonesia.
“Kita sudah melihat di dekitar kita melihat kondisi dan situasinya. Banyak yang sudah membuat masyarakat sendiri merasa tidak nyaman, ada hinaan, cacian makian, ada ancaman, dan hasutan,” ucapnya.
Bagi Wiranto, kalimat ini sudah mengarah pada meresahkan masyarakat terutama perhelatan pemilu yang masih berlangsung.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
