Lenturnya 'Koalisi dan Kursi' Parpol Menatap Pilkada 2020 dan Pilpres 2024

Selepas gelaran Pemilu Serentak 2019, tiap parpol diprediksi akan membuat manuver mengejutkan demi menyongsosng Pilkada Serentak 2020 dan Pilpres 2024.
Aziz Rahardyan
Aziz Rahardyan - Bisnis.com 30 April 2019  |  22:35 WIB
Lenturnya 'Koalisi dan Kursi' Parpol Menatap Pilkada 2020 dan Pilpres 2024
Calon presiden nomor urut 01 Joko Widodo melambaikan tangan usai pertemuan konsolidasi bersama pimpinan partai yang tergabung Koalisi Indonesia Kerja di Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (18/4/2019). - ANTARA/Aditya Pradana Putra

Bisnis.com, JAKARTA — Selepas gelaran Pemilu Serentak 2019, tiap parpol diprediksi akan membuat manuver mengejutkan demi menyongsosng Pilkada Serentak 2020 dan Pilpres 2024.

Direktur Eksekutif Indonesia Political Review Ujang Komarudin menjelaskan bahwa salah satu gejala yang telah terlihat, yaitu maraknya lobi-lobi politik untuk berebut kursi strategis di DPR dan MPR, serta lenturnya beberapa parpol untuk keluar-masuk koalisi pemenang Pilpres 2019.

Walaupun para parpol masih terlihat malu-malu dengan belum membuat pernyataan resmi hingga pengumuman resmi KPU pada 22 Mei 2019, parpol yang punya kans untuk pindah haluan paling besar adalah PAN, kemudian Demokrat, dan bisa jadi PKS.

"Di Indonesia, koalisi bukanlah sesuatu yang permanen. Bukan koalisi ideologis. Tetapi koalisi kepentingan," ungkap Pengamat Politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia ini kepada Bisnis, Selasa (30/4/2019).

Sebab, apabila petahana Joko Widodo terpilih kembali, maka peta politik 2024 akan berubah secara total akibat tak ada lagi calon petahana.

Sebab itulah, Ujang menyebut tiap parpol pasti akan mencari posisi strategis masing-masing untuk menyongsong hal tersebut.

Maka Ujang berpendapat 'bisik-bisik' antara Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan dengan Jokowi beberapa waktu lalu merupakan hal yang wajar.

Entah itu untuk rencana masuk koalisi calon pemenang, ataupun untuk mengamankan kursi pimpinan MPR seperti rumor yang beredar.

"Karena dalam kacamata politik, PAN tidak dintungkan berada di kubu koalisi 02. Oleh karena itu, bisa saja mereka lari, dan itu sah, dan wajar dalam politik," ungkap Ujang.

"Sedangkan Ketua MPR, walaupun tidak banyak kewenangannya, tetapi jabatan tersebut masih memiliki prestise yang tinggi. Semua partai memperebutkannya dan jabatan ketua MPR kan menjadi salah satu petinggi di negeri ini. Kalau Zulhas ingin mempertahankannya ya, wajar-wajar saja.

Ditemui di tempat terpisah, Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto mengakui bahwa komunikasi politik antarparpol dalam beberapa tahun mendatang akan sangat terbuka dan cair.

Kendati demikian, dirinya menekankan bahwa Koalisi Indonesia Kerja bersama capres-cawapres besutannya Jokowi-Ma'ruf, akan mematuhi konstitusi terkait penetapan kursi menteri, DPR, atau MPR.

"Kabinet merupakan hak prerogatif dari presiden. Tapi untuk menentukan arah koalisi, itu kan juga ditekan oleh agenda ke depan 2020 dalam Pilkada Serentak yang akan datang, itu bagaimana, itu yang akan kami bahas lebih lanjut," ungkap Hasto, Selasa (30/4/2019).

"Persoalan konfigurasi politik di MPR dan di DPR itu kan ditentukan berdasarkan UU MD3 yang sudah disahkan, memberikan ruang bagi parpol pemenang pemilu untuk menempati jabatan ketua DPR dan kemudian berturut-turut akan diikuti oleh parpol kedua dan seterusnya. Sedangkan untuk MPR, itu melibatakan perwakilan daerah. Karena itulah komunikasi politik terus dilakukan," tambahnya.

Tetapi, Hasto menyebut konfigurasi politik tersebut tak akan buru-buru terungkap, dengan menunggu pengumunan resmi perolehan suara Pileg 2019 dari KPU pada 22 Mei 2019.

Terlebih, andaikan Jokowi-Ma'ruf nantinya benar terpilih, koalisi pendukung pemerintah diprediksi menempati kursi mayoritas di parlemen. Sehingga komunikasi politik secara ringan akan lebih diutamakan, daripada membawa keluar-masuk parpol ke dalam koalisi.

"Jadi harus dibedakan upaya menciptakan komunikasi politik yang kondusif dengan upaya membangun sebuah koalisi. Karena kalau dilihat, peta konfigurasi politik yang ada sekarang kekuatan 60,7 persen [parpol pengusung Jokowi-Ma'ruf di DPR] itu sudah dimungkinkan untuk membangun pemerintahan yang kuat, efektif, dan solid," jelas Hasto.

"Intinya pemerintahan itu kan memerlukan cek and balance. Pemerintahan juga memerlukan fungsi [oposisi] yang meningkatkan kualitas demokrasi itu. Tidak semua bisa bergabung ke pemerintahan, dan sekali lagi pemilu belum selesai dan masih berkonsentrasi pada pengawalan perhitungan kursi. Konfigurasi politik yang sebenarnya, itulah setelah KPU menetapkan. Itulah yang akan menentukan arah dan kerjasama kita ke depan," tambahnya.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :
Jokowi, Pemilu 2019

Editor : Akhirul Anwar

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top