Game of Thrones, Spartacus, dan Pilpres 2019

Serial Game of Thrones, yang ditayangkan di saluran televisi HBO, merupakan kisah yang berpusar pada lingkungan elite. Peperangan, perdamaian, aliansi, dan oposisi memperebutkan Tahta Besi alias Iron Throne tergantung keputusan pimpinan klan, seakan serupa dengan yang terjadi di Indonesia.
Kahfi
Kahfi - Bisnis.com 26 April 2019  |  10:48 WIB
Game of Thrones, Spartacus, dan Pilpres 2019
Pasangan calon Presiden Joko Widodo-Maruf Amin (kanan) dan pasangan capres Prabowo Subianto-Sandiaga Uno memperlihatkan hasil pengambilan undian nomor urut untuk Pilpres 2019, di kantor Komisi Pemilihan Umum, Jakarta, Jumat (21/9/2018). - JIBI/Dwi Prasetya

Bisnis.com, JAKARTA -- Kisah Game of Thrones menunjukkan bahwa Klan Stark penguasa Winterfell, salah satu dari tujuh kerajaan di Westeros, harus menghadapi kenyataan keluarga itu sedang dihabisi oleh Klan Lannister.

Dibunuhnya Ned Stark, kepala Klan Stark, memunculkan dendam tak berkesudahan. Kepergian Raja Robert Baratheon pada permulaan cerita pun telah menciptakan polemik antar klan, ada yang tunduk kepada penguasa baru dan ada pula klan yang tak mau mengakui.

Serial televisi ini kembali tayang mulai pekan lalu. Kini, kisah perebutan Iron Throne sudah memasuki musim kedelapan. Suasana umum Westeros semakin mencekam, kengerian serangan The Night King--yang memimpin pasukan zombie--bertambah nyata.

Agaknya, di titik ini ungkapan Presiden Joko Widodo pada pertemuan IMF di Bali tahun lalu, mendapatkan penguatan. Kala itu, dalam pidato yang disampaikan di hadapan para petinggi negara dunia dalam forum Annual Meetings of the IMF-World Bank Group 2018, Jokowi membuat audiens berdecak kagum.

Tokoh Jon Snow (kiri) dan Daenerys Targaryen (kanan), masing-masing diperankan Kit Harrington dan Emilia Clarke, dalam salah satu adegan di serial Game of Thrones yang ditayangkan di stasiun televisi kabel HBO./IMDB

Dia mengumbar tafsir Game of Thrones (GoT). Kondisi perang dagang dan suasana persaingan antara negara maju telah melenakan masing-masing pihak dalam perseteruan tiada henti.

Sementara itu, “Winter is Coming” alias bahaya krisis belum berlalu dan mengintip kehancuran perekonomian global. Untuk itu, selaku negara berkembang yang ikut hidup dari perdamaian dan kesepakatan negara maju, Indonesia berharap perdamaian antar negara maju segera terwujud.

Sekarang, musim kedelapan GoT tengah berlangsung. Hampir seluruh klan menyadari bahaya yang mendekat. Persatuan pun perlahan tercipta.

Klan Stark, Klan Targaryen, Klan Greyjoy, hingga Klan Lannister diwakili para elite, menyatukan segala kekuatan tersisa untuk melawan bahaya dari balik Tembok. Dinding pembatas di Utara yang memisahkan Westeros dengan dunia liar itu telah dibobol oleh pasukan Night King.

Semua mata ikut terbuka. Hingga Jaime Lannister berani menentang saudarinya, Cersei, yang menguasai Kings Landing, untuk membaktikan diri dalam perang melindungi kehidupan manusia seluruhnya.

Selesaikah perkara elite? Belum tentu.

Inilah yang pada episode 2 musim kedelapan sedikit tersingkap. Daenerys si Ibu Naga bersitegang dengan Sansa Stark yang kini berstatus sebagai Lady of Winterfell.

Dalam dialog singkat, keduanya rela bersatu untuk menghalau pasukan mayat, hingga menggasak kekuasaan Cersei, karena mereka mempunyai dendam pribadi. Tetapi, kelak jika semuanya telah tuntas, siapa yang berhak duduk di Tahta Besi untuk memerintah Westeros dan juga Winterfell?

GoT telah menyingkap soal substansial dari permainan perebutan tahta suatu negara di mana sekelompok orang yang menerima keistimewaan khusus bisa menentukan pilihan hidup dan mati peradaban. Jika para pemimpin klan bersatu menghalau zombie dari Utara, maka itu tak ubahnya perjuangan mempertahankan eksistensi otoritas yang kaum tersebut warisi sejak lama.

Politik konfrontasi ataupun aliansi, itu juga menjadi hak elite untuk menentukan. Pascaperang, misalnya, rekonsiliasi antar penghuni klan pun tergantung pucuk kuasa klan bersangkutan.

Calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto (tengah) bersama calon wakil presiden Sandiaga Uno dan petinggi partai pendukung mengangkat tangan saat mendeklarasikan kemenangannya pada Pilpres 2019 kepada awak media di kediaman Kertanegara, Jakarta, Kamis (18/4/2019)./ANTARA-Indrianto Eko Suwarso

Hal ini agak mirip dengan kondisi perpolitikan nasional belakangan, usai pemungutan suara Pemilu 2019, yang mendorong perseteruan dua kubu yang bertarung. Kompetisi, agitasi, hingga keniscayaan rekonsiliasi sepenuhnya bertumpu pada kemauan elite.

Direktur Pusat Kajian Politik (Puskapol) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Indonesia (UI) Aditya Perdana tak memungkiri kondisi demikian. Hingga kini, menurutnya, naik turunnya tensi politik nasional masih lebih banyak ditentukan kemauan para elite.

“Maka dari itu, sudah benar jika hampir semua kalangan menyerukan adanya perdamaian antar elite,” tukasnya kepada Bisnis, beberapa waktu lalu.

Kegaduhan lingkaran atas ini turut memantik keresahan. Seruan perdamaian juga dilontarkan para pimpinan organisasi Islam.

Mulai dari NU, Muhammadiyah, Dewan Masjid Indonesia, Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI), hingga PP Persis meminta elite, khususnya yang tengah bertarung dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019, untuk segera rujuk. Mereka mengharapkan pertemuan elite dari kedua kubu bisa meredakan tensi yang meninggi di masyarakat.

Peristiwa belakangan ini mengingatkan apa yang disampaikan Edward Aspinall, peneliti politik Indonesia asal Australia, dalam rilis buku terbarunya bersama Ward Berenschot berjudul “Democracy for Sale, Election, Clientelism, And The State In Indonesia”, pada awal April 2019 di Jakarta, sebagai politik transaksional.

Politik transaksional yang diidap adalah transaksi langsung dan vulgar. Sebab, kata Aspinall, masyarakat semakin tak peduli terhadap warna partai, melainkan calon legislator yang diusung maupun sosok calon presiden dan wakilnya.

Singkat kata, bukan lagi partai yang mempunyai saham terhadap para kandidat, melainkan sosok jagoan yang menggawangi keberadaan partai.

“Di Indonesia, nyaris tidak ada. Jarang masyarakat datang ke partai minta bantuan karena partainya sendiri sangat lemah," terangnya dalam sesi peluncuran buku yang digagas LP3ES bekerja sama dengan Institute for Development Economics and Finance (Indef).

Aspinall mengungkapkan hingga saat ini, masyarakat masih acuh terhadap eksistensi partai politik. Dengan catatan itu, dia menilai politik transaksional yang telah berlangsung di Indonesia mengambil bentuk berbeda di negara lain, seperti India.

Di sana, tutur Aspinall, masyarakat atau dukungan kesuksesan partai akan mendapat imbalan akses proyek, akses mendapatkan pekerjaan. Faktor sosok di balik partai masih lebih dilirik masyarakat, dibandingkan kelembagaan partai itu sendiri.

Calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 01 Joko Widodo (kiri) dan KH Ma'ruf Amin (kanan) didampingi sejumlah pimpinan Parpol pendukung tersenyum sambil melambaikan tangan, usai memberikan keterangan terkait hasil hitung cepat Pilpres 2019 di Jakarta, Rabu (17/4/2019)./Bisnis-Abdullah Azzam

Riwayat Elite
Dalam buku berjudul “Munculnya Elite Modern Indonesia” (2009), Robert Van Niel memaparkan kelahiran elite yang sepenuhnya dipupuk dari kebijakan penguasa atau sistem kekuasaan yang tengah mencengkeram. Awal lahir elite modern Indonesia terentang sejak adanya kebijakan politik etis Pemerintah Kolonial Belanda.

Meski dilatarbelakangi motif ekonomi dengan menyediakan tenaga terampil di Hindia Belanda, semangat etis yang membungkus kebijakan tersebut telah melahirkan generasi baru. Jika sebelumnya pemerintah kolonial menjangkau rakyat paling bawah melalui peran kelas ningrat, maka sejak politik etis bergulir roda tersebut lebih bertumpu kepada lulusan sekolah Barat.

Kaum terpelajar yang datang dari anak-anak kelas ningrat menengah, kemudian berhasil menyerap pemikiran ala Barat. Mereka lalu dijadikan tulang punggung birokrasi kolonial maupun tenaga swasta.

Istilah khas bagi kelas terpelajar ini yang sepenuhnya menguasai mesin administrasi dan birokrasi adalah kaum priyayi. Kelas sosial inilah yang bersama kaum ningrat pada gilirannya diakui sebagai kalangan elite, sebab berperan memimpin, memberikan pengaruh, mengatur, serta menentukan masyarakat Indonesia.

Hingga periode pascaproklamasi, kelas priyayi yang merupakan elite politik nasional ini memegang faktor kunci. Berdirinya banyak partai, selalu erat kaitannya dengan golongan masyarakat tersebut. Mereka memimpin, mengatur, dan menentukan arah politik masyarakat.

Namun, sewaktu Orde Baru tumbuh, kondisi itu perlahan bergeser. Kekuasaan Orde Baru disebut menciptakan mekanisme pembentukan elite yang cukup berbeda, terutama karena bersendikan relasi patron klien.

Dalam Jurnal Ilmu Politik Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia (AIPI) pada 2010, Leo Agustino dan Mohammad Agus meneliti terbentuknya hubungan antara elite dan struktur kekuasaan pusat. Dalam riset yang dituturkan sebagai artikel berjudul “Politik Lokal di Indonesia: Dari Otokratik ke Reformasi Politik”, keduanya menengarai proses terbentuknya elite sangat bergantung terhadap relasi patron klien yang tengah berlangsung.

Semisal pada era Orde Baru, kelahiran elite, khususnya di daerah, dibidani oleh peran menyukseskan Golkar sebagai partai penguasa. Dengan begitu, elite dihidupkan serta tumbuh dengan berbagai akses finansial ataupun proyek di daerah.

Peristiwa semasa Orde Baru menunjukkan kekuasaan yang sentralistik dapat menentukan mana elite penguasa serta mutasi kedudukan masing-masing. Bongkar pasang gubernur hingga komandan militer daerah, menurut Leo dan Mohammad, menunjukan kewenangan kekuasaan untuk meredam dampak kemunculan elite yang berpotensi menghimpun kekuatan yang besar.

Petugas Panitia Pemilihan Kecamatan atau PPK melakukan rekapitulasi surat suara di tingkat Kecamatan di Kantor Kecamatan Kendari Barat, Kendari, Sulawesi Tenggara, Senin (22/4/2019)./ANTARA-Jojon

Politik Klan
Namun, ketika Era Reformasi menjelang, gerombolan elite yang menguasai jalannya politik nasional dipandang tidak beranjak dan malah menghasilkan klan politik baru. Hal ini, simpul Leo dan Muhammad, karena gerombolan elite yang lahir pada masa Orde Baru perlahan bisa mereposisi peran, sehingga bulan madu reformasi pun usai.

Kini, elite politik yang terhimpun dalam partai-partai sebagian besar dinilai mempunyai kesamaan dalam hal membangun klan. Masing-masing partai digawangi sosok kuat elite yang lahir pada masa Orde Baru, kecuali beberapa partai anyar yang tumbuh belakangan ini.

Kontestasi demokrasi kali ini pun, yang telah menelan dana puluhan triliun, tak bisa rampung seketika jika para elite masih terus berkelahi. Rakyat bawah pun tersedot arus kuat perseteruan para elite.

Gambaran itu hampir serupa kisah GoT yang pernah dikutip Presiden Jokowi. Lain GoT, lain Spartacus, yang setidaknya bisa dijadikan referensi alternatif mengimajinasikan perseteruan politik.

Spartacus menjadi naskah film yang dibesut seorang penulis naskah asal Amerika Serikat (AS) bernama Dalton Trumbo yang pernah mendekam di penjara karena cap komunis. Dalam film itu, kisah politik yang dikemas apik menunjukkan adanya pertentangan nasib antara rakyat kecil (budak) versus penguasa lalim (Romawi), bukan cerita para elite.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :
fokus, Pemilu 2019

Editor : Annisa Margrit

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top