Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Alasan BPN Prabowo-Sandi Terima Quick Count Pilkada DKI, tapi Tolak Hasil Pilpres 2019

Direktur Materi Debat Badan Pemenangan Nasional (BPN) Sudirman Said mengungkapkan alasan pihaknya menerima hitung cepat (quick count) saat Pilkada DKI 2016, tetapi menolak hasil yang dikeluarkan lembaga survei pada Pilpres 2019.
Capres nomor urut 02 Prabowo Subianto (kiri) berbincang dengan Direktur Materi dan Debat Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandi, Sudirman Said (kanan) saat akan memberikan Pidato Kebangsaan di Semarang, Jawa Tengah, Jumat (15/21019). /Antara
Capres nomor urut 02 Prabowo Subianto (kiri) berbincang dengan Direktur Materi dan Debat Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandi, Sudirman Said (kanan) saat akan memberikan Pidato Kebangsaan di Semarang, Jawa Tengah, Jumat (15/21019). /Antara

Bisnis.com, JAKARTA - Direktur Materi Debat Badan Pemenangan Nasional (BPN) Sudirman Said mengungkapkan alasan pihaknya menerima hitung cepat (quick count) saat Pilkada DKI 2017, tetapi menolak hasil yang dikeluarkan lembaga survei pada pilpres 2019.

Meskipun, sebagian besar lembaga survei yang menggelar quick count pada saat Pilkada DKI dua tahun lalu juga menjadi penyelenggara pada Pilpres 2019.

"Ada perbedaan mendasar ketika pilkada dan pemilu nasional. Pertama, locusnya kan lebih terbatas dan kita melihat temuannya itu bisa lebih terpantau dan tidak ada tanda-tanda kecurangan sistemik dari awal," katanya, Senin (22/4/2019).

Menurut Sudirman, penyelenggaraan pemilu 2019 rentan dengan tindak kecurangan, mulai dari soal DPT. Sekarang masyarakat juga mulai melihat betapa salahnya kebijakan kotak suara dengan kertas. Kena banjir hancur dan mudah dibakar. Bahkan, gembok dibuka dengan guntiing.

Dia juga menunjukkan adanya keterlibatan aparat di mana-mana, sehingga menjadikan suasana sekarang sebetulnya angka apapun wajib dicurigai sebagai hasil dari ketidakadilan.

"Nah, yang berhak punya kesempatan tidak fair siapa? Kan tidak mungkin penantang, kita tidak punya tangan, tak punya aparat, tak punya struktur. Jadi itu logis saja," ungkap mantan Menteri ESDM tersebut.

Apalagi, Sudirman mengatakan lembaga survei pernah salah total saat pilkada di Jawa Tengah, Jabar, bahkan DKI Jakarta. Dia juga menuding sebagian lembaga survei itu memang oleh banyak orang dikatakan bagian dari tim sukses.

"Insyaallah kita akan mencatat sejarah apabila kita bersama-sama bisa meluruskan jalannya sejarah bahwa pemilu ini tidak boleh dicurangi hanya karena ada orang yang ingin berkuasa dengan segala cara. Itu dosa sejarah yang sangat berat kalau itu sampai terjadi," kata Sudirman.

Seperti diketahui, Sejumlah lembaga survei telah merilis hasil quick count pilpres 2019.

Sejumlah hasil quick count menyebut  bahwa pasangan calon (paslon) nomor urut 01 Joko Widodo (Jokowi)-Ma'ruf Amin unggul dari paslon nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno dengan kisaran 54 persen-55 persen dan 46 persen-45 persen.

Adapun, jika menilik hasil quick count Pilkada DKI yang dirilis oleh Litbang Kompas, Polmark, LSI Denny JA dan SMRC menetapkan pasangan Basuki Tjahaja Purnama dan Djarot Saiful Hidayat kalah dengan skor 42 persen, sementara itu Anies Baswedan dan Sandiaga Uno 58 persen. Hasil quick count itu tak berbeda jauh dengan hitungan manual KPU.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper