Bisnis.com, JAKARTA – Pengelola situs jurdil2019.org dicabut aktreditasinya sebagai pemantau pemilu oleh Badan Pengawas Pemilu karena tidak netral. Ada beberapa alasan mereka memihak salah satu calon.
Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Mochammad Afifuddin mengatakan bahwa jurdil2019.org adalah pengembangan pemantau dari PT Prawedanet Aliansi Teknologi.
Karena Prawedanet sudah terdaftar sebagai pemantau, maka Bawaslu memiliki hak untuk mengawasi mereka apakah bekerja sesuai prosedur atau tidak.
“Di [situs] jurdil2019 terdapat gambar salah satu pasangan calon. Itu sudah jelas menyalahi prinsip netralitas pemantau. Kedua di video tutorial aplikasi jurdil2019 terdapat simbol pendukung atau relawan salah satu paslon ini juga tidak boleh,” katanya di Gedung KPU, Jakarta, Senin (22/4/2019).
Afif menjelaskan bahwa dalam video hasil penghitungan di akun youtube, jurdil2019 hanya memuat tagar salah satu pasangan calon. Kondisi tersebut yang membuat Bawaslu bertindak.
Selain itu di sana juga ada logo Bawaslu. Ini tentu membuat kekhawatiran penyelenggara pemilu ini disalahartikan oleh publik.
“Sehingga kami sudah memutuskan untuk mecabut akreditasinya. Artinya hak orang untuk melakukan publikasi menjadi hak mereka tetapi dia tidak menjadi bagian dari pemantau yang kita akreditasi,” jelasnya.
Karena sudah tidak terdaftar sebagai pemantau, maka Afif meminta agar logo Bawaslu tidak dicantumkan lagi di jurdil2019.
Berdasarkan hasil real count jurdil2019 sebelum diblokir, mereka menampilkan hasil 60,3% untuk Prabowo-Sandi dan Jokowi-Amin 37,9%.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
