Bisnis.com, JAKARTA—Pemerintah tengah mengkalkulasi tambahan anggaran yang dibutuhkan untuk menindaklanjuti penambahan kuota haji hingga 10.000 pada tahun ini.
Hal tersebut dikemukakan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin seusai menghadiri rapat terbatas mengenai tindak lanjut kunjungan kenegaraan Presiden Joko Widodo ke Arab Saudi.
Menurut Lukman pihaknya akan menyiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan, mulai dari sisi pelayanan hingga pengadaan fasilitas untuk melayani 10.000 calon jemaah haji tambahan.
“Terkait adanya tambahan anggaran karena konsekuensi adanya tambahan 10.000 jamaah, adalah perlunya dipersiapkan anggaran. Tidak hanya untuk jemaah itu sendiri, tapi juga penambahan petugas. Karena itu adanya penambahan jemaah, kloternya akan bertambah dan tentu petugas-petugas kloter itu pun juga akan bertambah,” ujar Lukman, Kamis (18/4/2019).
Berdasarkan penghitungan Lukman, tambahan anggaran tersebut akan didapatkan dari Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), Kementerian Agama (Kemenag), dan APBN. Khusus anggaran dari Kemenag, Lukman menjelaskan bakal didapatkan dari efisiensi kementeriannya.
“Anggarannya itu besarannya terus sedang kita hitung. Sebagian sudah bisa ditalangi oleh BPKH, sebagian oleh Kemenag dan sisanya nanti sumbernya dari APBN yang nilai pastinya akan kita rapatkan bersama Komisi VIII DPR RI. Mudah-mudahan Selasa minggu depan, jadi konkretnya angka-angka yang muncul baru ketika rapat kerja bersama,” tekan Lukman.
Terkait sebaran calon jemaah haji, Lukman mengatakan semua akan didistribusikan secara proporsional. Prioritas akan diberikan kepada calon jemaah haji lanjut usia.
Sebelum ada penambahan kuota tersebut, kuota haji Indonesia mencapai 221.000 yang terdiri dari 204.000 jamaah haji reguler dan 17.000 jamaah haji khusus.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
