TNI Amankan Monas, Kapolri Minta Mobilisasi Massa Dibubarkan

Kapolri mengimbau kepada pihak mana pun untuk tidak melakukan mobilisasi massa.
Newswire | 18 April 2019 17:26 WIB
Jemaah Munajat 212 melaksanakan Salat Magrib di Monas, Jakarta, Kamis (21/2/2019). Kegiatan Munajat 212 dan zikir bersama tersebut bertujuan untuk mempererat persatuan semua elemen bangsa Indonesia. - ANTARA/Rivan Awal Lingga

Bisnis.com, JAKARTA – Pihak Komando Daerah Militer Jakarta Raya (Kodam) Jaya menyatakan penempatan personel di Monumen Nasional (Monas) untuk mengamankan pemungutan suara pada pemilihan umum 2019.

"Sejak dua hari memang kita sudah tempatkan personel TNI di kawasan Monas untuk membantu pengamanan pemilu," kata Kepala Penerangan Kodam Jaya Kolonel (Inf) Kristomei Sianturi saat dikonfirmasi di Jakarta, Kamis (18/4/2019).

Kristomei membantah penempatan personel TNI itu terkait dengan rencana pengamanan aksi penggalangan massa salah satu pasangan calon presiden wakil presiden di Monas pada Jumat (19/4).

Sementara itu, Kepala Kepolisian RI Jenderal Pol Tito Karnavian mengimbau seluruh pihak untuk tidak melakukan mobilisasi massa menyikapi pemilu 2019.

"Saya mengimbau kepada pihak mana pun untuk tidak melakukan mobilisasi massa untuk merayakan kemenangan, misalnya, atau mobilisasi tentang ketidakpuasan," kata Tito.

Kapolri mencontohkan aksi perayaan kemenangan dari dua pasangan calon di Bundaran Hotel Indonesia (HI) Jakarta, Rabu (17/4), yang dibubarkan oleh kepolisian.

"Ini kemarin juga ada di HI kita bubarkan, dari kedua pasangan ada yang melakukan mobilisasi, dua-duanya kita bubarkan. Saya sudah perintahkan seluruh Kapolda juga untuk melakukan langkah yang sama," tegasnya.

Ia mengingatkan masyarakat untuk menghargai proses dan tahapan pemilu yang telah berlangsung, dan menjadikan hasil penghitungan resmi dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai acuan.

"Di tengah-tengah itu tidak ada yang melakukan langkah-langkah inkonstitusional, mobilisasi dan lainnya. Apalagi, yang bertujuan untuk mengganggu kestabilan kamtibmas. TNI dan Polri punya kemampuan deteksi, kita bisa mengetahui kalau ada gerakan-gerakan," ujar Tito.

Tito menegaskan Polri akan melakukan langkah sesuai aturan hukum yang berlaku terhadap adanya upaya untuk mengganggu kestabilan, keamanan, dan ketertiban masyarakat.

"Bahwa ini (pemilu) adalah proses demokrasi yang semenjak reformasi termasuk dihadiri partisipasi publik yang sangat tinggi. Di atas 80 persen, melibatkan hampir 160 juta atau lebih pemilih. Jadi, siapa pun yang terpilih itu memiliki kredibilitas dan legitimasi dukungan rakyat yang sangat tinggi," Tito menegaskan.

Pantau terus perkembangan Real Count KPU Pilpres 2019, di sini.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :
Pilpres 2019

Sumber : Antara

Editor : Miftahul Ulum

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top
Tutup