Bisnis.com, JAKARTA - Aliansi Penggerak Demokrasi Indonesia (APDI) meminta masyarakat khususnya para pendukung calon presiden dan wakil presiden (Cawapres/Cawapres) dari dua kubu untuk bersabar menunggu hasil penghitung suara real account Komisi Pemilihan Umum (KPU).
Hal ini untuk menghindari terjadinya bentrok dan perpecahan antara anak bangsa diantara dua pendukung Capres/Cawapres.
“Quick count atau hitung cepat merupakan metode yang bagus untuk mengetahui sejauh mana hasil Pemilu. Namun Quick Count sangat bergantung dari manusia itu sendiri. Sedangkan real count atau perhitungan yang sebenarnya, merupakan perhitungan yang nyata dan memenuhi persyaratan sekaligus jauh lebih mendekati kenyataan,” papar Penasehat APDI Mayjen (Purn) TNI Suprapto, Kamis (18/4) dalam siaran persnya.
"Sebagai lembaga resmi penyelenggara Pemilu di Tanah Air. Kami juga berharap KPU menjaga integritas dan obyektifitas serta netralitasnya. Sehingga apapun hasil KPU dipercaya oleh masyarakat,” tambah Suprapto.
Dia menjelaskan dalam Pemilu tahun ini baik pemilihan presiden maupun pemilihan legislatif, APDI menurunkan pemantau ke berbagai daerah. Hal ini untuk memantau jalannya pemungutan suara.Sekaligus melihat tingkat kecurangan dan kejujuran dari pelaksana Pemilu itu sendiri.
Selain itu kami juga menggandeng pemantau internasional. Agar mereka menyaksikan sendiri bagaimana proses Pemilu di Indonesia tahun ini berjalan sekaligus memberikan penilaian dan menyuarakannya di forum internasional,” papar Suprapto.
Dia juga meminta, para lembaga survei menahan diri untuk tidak jor joran menampilkan hasil quick countnya kepada masyarakat umum.
“ Sebaiknya KPU dan Bawaslu juga meminta kepada seluruh pengelola televisi untuk menghentikan sementara seluruh penayangan hasil hitung cepat. Hal ini penting untuk keuntuhan kesatuan dan persatuan bangsa. Quick count maupun quick real count cukup untuk perbandingan data hasil penghitungan real count KPU,” pinta Soeprapto.
Sementara itu Ketua Umum APDI Wa Ode Nur Intan menyampaikan alasan pihaknya meminta penayangan quick count dihentikan. Selain karena hasil hitung cepatnya belum valid dan belum mendekati kenyataan, juga karena tidak sedikit lembaga survei yang menampilkan hasil hitung cepatnya berafiliasi dengan Parpol dan Kubu Capres tertentu.
Juru bicara APDI Eman Sulaeman Nasim, menyampaikan akan lebih bagus bila yang melakukan survei elektabilitas dan hitung cepat diambil alih oleh perguruan tinggi yang diakui kredibilitas dan independensinya, antara lain seperti Universitas Indonesia (UI), Institut Teknologi Bandung (ITB), Universitas Gadjah Mada (UGM) atau Universitas Brawijaya (Unibraw). Selama ini lembaga perguruan tinggi tersebut dinilai lebih obyektif dan independen.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
