Bisnis.com, JAKARTA--Bawaslu mengkritik KPU kurang maksimal mengantisipasi kendala teknis dalam penyelenggaraan Pemilu 2019.
Anggota Bawaslu RI Mochammad Afifuddin mengatakan, pada hari-hari terakhir menjelang pemungutan suara, pihaknya memproyeksikan potensi pemilih bermasalah atau terhalang menggunakan hak pilihnya karena teknis dan prosedur sangat tinggi, yakni hingga 74 persen dari potensi kerawanan yang ada.
Bawaslu menyatakan sudah memberikan semua rekomendasi di semua level untuk mengantisipasi hal tersebut. Namun ternyata tidak diantisipasi dengan baik, sehingga muncul banyak laporan dari berbagai daerah, salah satunya terkait ketersediaan surat suara yang tidak mencukupi.
"Hari ini benar-benar menunjukkan ada hal-hal teknis yang abai yang kemudian tidak diberikan perhatian oleh teman-teman penyelenggara, dalam hal ini misalnya logistik yang jadi tanggung jawab KPU," ujar Afifuddin dalam konferensi pers di Kantor Bawaslu, Rabu (17/4/2019).
Kendala ketersediaan logistik tersebut, kata Afifuddin, menyebabkan banyak TPS yang harus melakukan pemungutan suara susulan. Kemudian ada TPS di beberapa daerah juga menunda pembukaan pemungutan suara karena logistik datang terlambat.
Banyak TPS dilaporkan baru memulai proses pemungutan suara lewat dari pukul 07.00 pagi. Hal ini merupakan pelanggaran karena menurut aturan pemungutan suara harus dilakukan tepat pukul 07.00 pagi.
Data dari sistem pengawasan pemiliu (siswaslu) milik Bawaslu menunjukkan sebanyak 29.384 TPS dilaporkan membuka pemungutan suara lebih dari pukul 07.00.
"Hal-hal teknis ini tidak bisa diabaikan karena urusan pemilu itu urusan teknis," katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
