Uji Materi Aturan Publikasi Hasil Quick Count Pemilu Oleh TV Nasional Ditolak MK

Perkara Nomor 25/PUU-XVII/2019 itu diajukan oleh sejumlah perusahaan televisi swasta nasional yaitu PT Televisi Transformasi Indonesia, PT Media Televisi Indonesia, PT Rajawali Citra Televisi Indonesia, PT Lativi Mediakarya, PT Indosiar Visual Mandiri, PT Indikator Politik Indonesia, dan PT Cyrus Nusantara.
Newswire | 16 April 2019 12:42 WIB
Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Jumat (24/2). - Antara/Hafidz Mubarak A.

Bisnis.com, JAKARTA – Upaya sejumlah televisi nasional dan lembaga survei dalam uji materi Undang-undang Pemilihan Umum yang terkait dengan aturan penundaan publikasi atau pengumuman hitung cepat kandas di Mahkamah Konstitusi.

Lewat putusannya, Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan perkara pengujian aturan hitung cepat yang tertuang dalam UU No. 7/2017 (UU Pemilu).

Perkara Nomor 25/PUU-XVII/2019 itu diajukan oleh sejumlah perusahaan televisi swasta nasional yaitu PT Televisi Transformasi Indonesia, PT Media Televisi Indonesia, PT Rajawali Citra Televisi Indonesia, PT Lativi Mediakarya, PT Indosiar Visual Mandiri, PT Indikator Politik Indonesia, dan PT Cyrus Nusantara.

“Menolak permohonan para pemohon untuk seluruhnya,” ujar Ketua Majelis Hakim Konstitusi Anwar Usman ketika membacakan amar putusan Mahkamah di Gedung MK, Selasa (16/4/2019).

Para pemohon mengajukan uji Pasal 449 ayat (2), ayat (5), dan ayat (6), Pasal 509 serta Pasal 540 ayat (1) dan ayat (2) UU Pemilu dan menilai bahwa penundaan publikasi hasil hitungan cepat justru berpotensi menimbulkan spekulasi yang tidak terkontrol seputar hasil pemilu.

Menurut para pemohon, Pemilu 2019 merupakan pesta demokrasi pertama yang menggabungkan pemilihan calon presiden dan pemilihan anggota legislatif, sehingga warga selaku pemilih pasti sangat antusias untuk segera mendapatkan informasi seputar hasil pemilu.

Namun pembatasan waktu dengan ancaman pidana soal hitungan cepat sebagaimana diatur dalam pasal-pasal yang diuji justru berpotensi menimbulkan berita-berita palsu (hoaks) seputar hasil pemilu.

Hal ini menurut para pemohon akan menambah beban pelaksanaan pemilu bagi penyelenggara pemilu maupun aparat hukum, serta dapat menyulitkan dalam menciptakan tujuan pemilu yang damai, tertib, adil, transparan, dan demokratis.

Kendati demikian Mahkamah justru menilai permohonan para pemohon tidak beralasan menurut hukum, sehingga aturan yang diujikan tetap dinyatakan konstitusional atau tidak bertentangan dengan UUD 1945.

 

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :
Pilpres 2019, quick count pilpres 2019

Sumber : Antara
Editor : M. Taufikul Basari

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top