Bisnis.com, JAKARTA -- Wakil Presiden Jusuf Kalla meminta Komisi Pemilihan Umum untuk bertindak fleksibel sehingga dapat mengakomodir keinginan pemilih dalam menyalurkan aspirasi.
Pernyataan ini disampaikan Jusuf Kalla karena terjadinya kericuhan dalam pelaksanaan Pemilu di Australia. Antusiasme pemilih yang besar terputus karena keterbatasan waktu.
"Ini efek yang sudah diperkirakan bahwa Pemilu kita begitu rumit. Butuh waktu yang lama, setidaknya butuh waktu 12-15 menit untuk 1 orang [karena banyaknya surat suara yang harus dicoblos]," paparnya di Tangerang, Senin (15/4/2019).
Akibat panjangnya waktu yang dibutuhkan bagi setiap pemilih, ditambah tingginya antusias dibandingkan Pemilu sebelumnya, JK menilai penyelenggara harus segera berbenah dan mengantisipasi.
"Karena Tempat Pemungutan Suara (TPS) kurang, lama orang di bilik. Itu masih bagus di luar negeri cuma 4 [kertas suara]. Di kita [17 April mendatang harus mencoblos] 5," tambahnya.
Berdasarkan catatan Bisnis, ratusan Warga Negara Indonesia (WNI) di Sydney, Australia tidak bisa menggunakan hak pilihnya karena kehabisan waktu. Komisi Pemilihan Umum (KPU) pun berencana untuk mengadakan pemilu lanjutan.
Komisioner KPU Hasyim Asy'ari mengungkapkan bahwa penyebab utama daerah tersebut tidak bisa melanjutkan karena waktu sewa lokasi yang sudah habis.
“Sementara antrean masih panjang dan kalau mau perpanjang efeknya harus sewa gedung,” katanya, di Jakarta, Senin (15/4).
Oleh karena itu, untuk mengakomodasi pemilih yang belum menggunakan suaranya, Hasyim menjelaskan bahwa KPU kemungkinan akan membuat pemilu lanjutan. Namun, hal ini masih akan dibahas lebih lanjut.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
