Bisnis.com, JAKARTA--Juru bicara Kementerian Luar Negeri Arrmanatha Nasir mengatakan pihaknya selalu menekankan seluruh stafnya termasuk yang berugas di Keduaan Besar dan Konsul Jenderal RI di luar negeri untuk menjaga netralitas dalam pemilu.
"Setiap kesempatan bahkan sejak awal tahun ini, Bu Menlu minta semua staf perwakilan profesional dan menjaga netralitas dalam konteks pemilu. Itu yang selalu ditekankan Bu Menlu," kata Arrmanatha dalam keterangan persnya, Jumat (5/4/2019).
Arrmanatha mengakui ada dugaan para staf Kemenlu diperintah untuk mengarahkan warga di Indonesia di luar negeri memilih kandidat tertentu.
"Apabila ada hal-hal di luar itu, soal kecurigaan dan laporan kecurangan dari siapa pun, itu harus melalui mekanisme baik dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan Panitia Pemilu Luar Negeri (PPLN) di sana," ujarnya.
Pernyataan itu diutarakan Arrmanatha merespons sejumlah laporan yang menuding bahwa ada sejumlah pejabat pemerintah RI di luar negeri seperti Malaysia, Hong Kong, dan Taiwan, yang mengarahkan WNI untuk memilih salah satu partai politik, calon legislatif, hingga capres tertentu.
Laporan dugaan staf KBRI dan KJRI mengarahkan memilih kandidat pemilu tertentu di luar negeri diungkap oleh salah satu politisi PDIP, Masinton Pasaribu. Dia mengaku mendapat informasi pejabat RI di Taiwan dan Malaysia mengarahkan pemilih untuk memilih calon tertentu.
Namun, Masinton tak menyebut nama partai atau calon yang dimaksud. Dia hanya memberi petunjuk ada anak duta besar RI yang menjadi calon legislatif.
Menanggapi hal itu, Arrmanatha mengatakan tidak mengetahui laporan tersebut. "Saya tidak tahu itu benar apa tidak, itu yang harus dicek karena itu kan tuduhan dari salah satu kelompok (partai)," katanya.
Arrmanatha menegaskan penyelenggaraan pemilu tidak melibatkan KBRI dan KJRI secara langsung. Alasannya, seluruh proses pemilu di luar negeri, paparnya, berada di bawah kewenangan PPLN.
"Jadi penyelenggara pemilu di LN itu adalah KPU melalui satgas PPLN. Ini tidak terkait sama perwakilan KBRI/KJRI. PPLN itu tidak bertanggung jawab kepada perwakilan RI, tapi KPU. Jadi, tidak ada kaitannya PPLN dengan KJRI dan KBRI," kata Arrmanatha.
Arrmanatha menuturkan populasi WNI di luar negeri terbanyak berada di Malaysia, Hong Kong, dan Australia. Sekitar dua juta orang memiliki hak pilih pada Pemilu 2019.
Dalam pelaksanaan pemilu, tutur Arrmanatha, KBRI dan KJRI berperan sebagai fasilitator TPS dan penjamin bahwa pesta demokrasi tersebut berjalan secara aman dan lancar. "Jadi Keterlibatan KJRI/KBRI dalam pemilu hanya saat pada pelaksanaannya saja, TPS biasanya ditempatkan di lahan-lahan perwakilan luar negeri,” ujarnya.
Arrmanatha menambahkan bahwa ada dua atau tiga tempat TPS di luar negeri yang dibuat di luar lahan KJRI/KBRI karena jumlah WNI yang sangat besar.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
