Bisnis.com, JAKARTA – Lembaga survei Charta Politika merilis penelitian terbaru soal pemilu serentak yang hasilnya pemilihan legislatif kalah pamor dibandingkan pemilihan presiden. Partai politik mengeluhkan pemilu serentak perdana ini.
Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Syarief Hasan mengatakan bahwa banyak persoalan muncul ketika pemilu dilakukan secara bersamaan. “Kami melihat memang pemilu kali ini sangat membingunkan masyarakat,” katanya di Jakarta, Kamis (4/4/2019).
Syarief menjelaskan bahwa dampak tersebut membuat rakyat terbelah fokusnya antara pileg dan pilpres. Terlebih sosialisasi untuk legislatif minim dari penyelenggara pemilu.
“Sehingga yang paling terdepan sosialisasi adalah caleg itu sendiri. Sebenarnya itu tidak boleh terjadi karena menyebabkan high cost,” jelasnya.
Melihat kondisi ini, Syarief merasa pemilu harus dievaluasi, yaitu dengan memisahkan antara pileg dan pilpres. “Hampir dipastikan semua caleg dari partai politik ada kesepakatan tidak tertulis pada pemilu 2024 tidak boleh seperti 2019,” ucapnya.
Berdasarkan hasil survei Charta Politika, saat di Tempat Pemungutan Suara (TPS) publik akan memilih kertas suara yang dicoblos untuk pilpres sebesar 75,4 persen. Sementara kertas suara untuk DPRD kabupaten/kota 8,1 persen, DPRD provinsi 1,1 persen, DPR RI 1,4 persen, dan DPD 2,2 persen..
Inilah bukti hasil penelitian yang membuat pilpres lebih menyedot perhatian publik dibandingkan pileg.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
