INDEPTH : Lobi 'Haram' Samin Tan

Samin Tan ramai  menjadi sorotan setelah ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Ilham Budhiman & Stefanus Arief Setiaji
Ilham Budhiman & Stefanus Arief Setiaji - Bisnis.com 28 Maret 2019  |  10:30 WIB
INDEPTH : Lobi 'Haram' Samin Tan
Ilustrasi. - Bisnis/Petricia Pratiwi

Kabar24.com, JAKARTA — PT Borneo Lumbung Energy & Metal Tbk. (BORN) mengirim surat pemberitahuan kepada otoritas Bursa Efek Indonesia (BEI) untuk melaporkan aktivitas eksplorasi pada 12 Maret 2019.

Surat yang ditandatangani Direktur BORN Kenneth Raymond Allan intinya menyampaikan hasil kemajuan sejumlah kegiatan eksplorasi PT Asmin Koalindo Tuhub (AKT), perusahaan yang 100% sahamnya dikendalikan oleh BORN.

Dalam laporan aktivitas eksplorasi untuk periode Februari 2019, perusahaan menyampaikan kegiatan yang dilakukan berupa pekerjaan drafting yaitu pembuatan peta geologi dan penampang geologi berdasarkan hasil pemodelan geologi di Blok Telakon.

“Memasuki bulan Maret 2019, melanjutkan pembuatan peta sumber daya, isopach, dan peta kualiti berdasarkan hasil pemodelan geologi Blok Telakon,” tulis laporan dalam keterbukaan informasi ke BEI dikutip, Senin (25/3/2019).

Situs resmi BORN menyebut AKT mempunyai hak pengelolaan tambang sesuai Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) untuk mengembangkan konsesi batu bara seluas 40.610 hektare.

Area tambang itu berada di Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah. Proyek pertambangan batu bara AKT dikenal sebagai Tambang Tuhup dan dibagi menjadi dua blok utama yakni Blok Kohong dan Blok Telakon.

Aktivitas eksplorasi yang dilakukan mencakup sekitar 45% dari area konsesi. Area pertambangan berkonsentrasi pada 916,73 hektare di Kohong.

BORN merupakan perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 2010. Struktur kepemilikan saham terdiri dari PT Republik Energi dan Metal sebesar 59,5%, dan publik sebesar 40,49%. Ada satu pemegang saham minoritas yakni PT Muara Kencana Abadi.

BORN juga memiliki koneksi dengan Samin Tan yang disebut sebagai pihak berelasi dengan hubungan sebagai penerima manfaat atau beneficial owner.

Belakangan, nama Samin Tan ramai  menjadi sorotan setelah ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Jika mencermati laporan aktivitas eksplorasi AKT, hal yang terbayang adalah perseroan berjalan normal seperti biasa.

Padahal, perusahaan itu tengah bermasalah dari sisi hukum semenjak Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mencabut izin PKP2B milik AKT pada 19 Oktober 2017. Pencabutan izin PKP2B oleh Kementerian ESDM bukan tanpa alasan.

Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik dan Kerja Sama Kementerian ESDM Agung Pribadi mengatakan bahwa Borneo Lumbung Energy & Metal diketahui menjadikan AKT sebagai agunan pinjaman ke pihak perbankan, Standard Chartered.

“Tidak minta izin dulu ke pemerintah. Kami kasih [beri] waktu 90 hari untuk mendapatkan surat dari Standard Chartered bahwa AKT tidak menjadi bagian dari yang dijaminkan atas pinjaman BLE [Borneo Lumbung Energy & Metal]. Mereka tidak bisa memenuhi kewajiban itu,” ujarnya saat dikonfirmasi Bisnis, Senin (25/3/2019).

Terkait dengan aktivitas eksplorasi yang dilakukan AKT di Blok Telakon, Agung tidak mengetahui secara pasti.

Akan tetapi, selama blok yang dilakukan aktivitas eksplorasi merupakan wilayah kerja AKT, semestinya hal itu tidak boleh dilakukan lagi.

“Kalau masuk wilayah AKT [Asmin Koalindo Tuhub], harusnya tidak boleh melakukan apa-apa lagi,” katanya.

Menurut informasi, persoalan yang melilit AKT tidak hanya urusan tidak menyampaikan pemberitahuan soal jaminan pinjaman ke pihak ketiga. Ada sejumlah persoalan lain yang menyelimuti korporasi itu, sehingga membuat Kementerian ESDM memutus kontrak.

JAMINAN PINJAMAN

BORN diketahui menyertakan AKT sebagai jaminan pinjaman ke Standard Chartered Bank (SCB) pada 2012.

Hal itu dicatat dalam laporan keuangan BORN. Sejarahnya, pada 11 Januari 2012, BORN menandatangani fasilitas pinjaman berjangka dengan SCB senilai US$1 miliar untuk pendanaan akuisisi tidak langsung atas 23,8% Asia Resource Minerals (ARM) Plc. 

Berita terkait Asia Resources Minerals

Transaksi akuisisi itu melibatkan Borneo Bumi dan Bumi Borneo. Transaksi itu menyebabkan Borneo Bumi menjadi 100% anak perusahaan BORN dan memegang langsung 23,8% saham di ARM Plc.

Pada 15 Juli 2015, BORN dan pemegang saham lainnya menerima penawaran dari Asia Coal Energy Ventures Limited, perusahaan milik Sinarmas Group, dan menjual seluruh saham yang dimiliki di ARM Plc.

Saham ARM Plc., mengutip laporan keuangan BORN sebenarnya telah diagunkan ke SCB berdasarkan perjanjian pinjaman. Sementara itu, ARM Plc. delisting pada Agustus 2015 dan BORN sudah tidak memiliki kepentingan lagi.

Hanya saja, fasilitas pinjaman BORN dengan Standard Chartered bertenor 60 bulan atau 5 tahun sejak 30 September 2012.

Fasilitas pinjaman itu dijamin, antara lain, dengan saham-saham entitas anak yang dimiliki BORN dan sebagian aset-aset tertentu dari AKT dan PT Borneo Mining Services (BMS).

Pinjaman itu memiliki persyaratan antara lain, pertama, rasio utang terhadap EBITDA tidak lebih dari 2,5 kali mulai 1 Januari 2014; kedua, rasio arus kas terhadap pembayaran bunga dan pokok tiap tahunnya tidak kurang dari 1,3 kali; ketiga, nilai kekayaan bersih berwujud tidak kurang dari US$800 juta; dan keempat, total pengeluaran untuk belanja modal grup, yang dananya diperoleh dari arus kas, tiap tahunnya tidak boleh melebihi US$$35 juta.

Dalam laporan keuangan yang dipublikasi pada September 2018, manajemen BORN menyampaikan telah melanggar semua ketentuan finansial perjanjian pinjamannya dengan Standard Chartered Bank antara lain ketentuan untuk menjaga nilai kekayaan bersih berwujud minimumnya sebesar US$800 juta

Nilai kekayaan bersih periode 30 September 2018 berada di bawah batas minimum sebagai akibat dari akumulasi rugi operasi AKT pada periode sebelumnya dan mencatat kerugian pada tahun sebelumnya atas investasi pada pengendalian bersama entitas.

Selepas perjanjian pengusahaan tambang milik AKT diputus oleh Kementerian ESDM, Samin Tan yang oleh Forbes pernah tercatat sebagai orang terkaya di Indonesia dengan aset US$940 juta pada 2011, melakukan manuver.

Upaya politik dilakukan Samin Tan melalui jalur Komisi VII DPR, mitra Kementerian ESDM yang membidangi urusan energi, riset dan teknologi, serta lingkungan hidup.

Sekitar 2018, Samin Tan berkenalan dengan Wakil Ketua Komisi VII DPR dari Fraksi Partai Golkar, Eni Maulani Saragih.

Eni Maulani Saragih merupakan terpidana kasus suap proyek Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Mulut Tambang Riau 1. Awal Maret 2019, Eni Saragih divonis oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) dengan hukuman 6 tahun dan denda Rp200 juta serta dicabut hak politiknya selama 3 tahun.

Kasus yang melibatkan Eni Saragih terjadi saat KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di kediaman Menteri Sosial saat itu, Idrus Marham pada 13 Juli 2018. Dalam operasi itu, KPK menangkap Eni Saragih dan Johanes Budisutrisno Kotjo pengusaha dan pemegang saham Blackgold Natural Resources.

MEMINTA BANTUAN

Dalam pengembangan kasus, mengutip dakwaan Eni Saragih diawal sidang yang dibacakan oleh jaksa dari KPK, muncul nama Samin Tan yang saat itu melakukan lobi dan meminta bantuan kepada Eni Saragih terkait dengan permasalahan pemutusan PKP2B Generasi 3 di Kalimantan Tengah antara AKT dengan Kementerian ESDM.

Atas permintaan tersebut, Eni Saragih menyanggupi permintaan Samin Tan untuk membantu memfasilitasi antara pihak Kementerian ESDM dengan pihak AKT.

Dalam proses tersebut, sekitar Juni 2018, Eni Saragih meminta sejumlah uang kepada Samin Tan yang akan digunakan untuk keperluan Pilkada suami Eni di Kabupaten Temanggung.

Kemudian Samin Tan melalui Nenie Afwani selaku Direktur BORN memberikan uang yang seluruhnya sejumlah Rp4 miliar.

Permintaan uang kepada Samin Tan berlanjut pada 5 Juni 2018 yang kemudian diberi Rp1 miliar. Total, uang Samin Tan yang keluar terkait dengan kepentingan lobi PKP2B kepada Eni Saragih mencapai Rp5 miliar.

Upaya menggalang dukungan agar pemerintah melalui Kementerian ESDM mengembalikan kontrak pertambangan AKT disebut-sebut dilakukan pula dalam forum rapat Komisi VII DPR dengan Menteri ESDM.

Berdasarkan penelusuran di situs DPR mengenai laporan singkat hasil rapat kerja Komisi VII DPR dan Menteri ESDM, setidaknya ada 11 kali rapat yang digelar sepanjang 2018. Namun, dari dokumen yang diunggah, sebagian besar hasil rapat kerja Komisi VII dengan Menteri ESDM pada 2018, merujuk pada hasil rapat yang dilakukan pada Selasa 19 Maret 2019.

Juru bicara KPK Febri Diansyah dalam pernyataannya, Selasa (26/3/2019), menyebut terus melakukan pengembangan kasus suap terhadap Eni Saragih yang melibatkan Samin Tan dalam urusan terminasi kontrak tambang.

Lembaga antirasuah itu telah mengirimkan surat ke Imigrasi untuk memperpanjang larangan ke luar negeri dalam penyidikan perkara dugaan suap tersebut. Perpanjangan masa cekal Samin Tan terhitung sejak 14 Maret 2019 sampai dengan 14 September 2019. 

Tak hanya Samin Tan, perpanjangan masa cekal berlaku terhadap Direktur BORN Nenie Afwani.

"Hal ini dilakukan agar ketika tersangka atau saksi dipanggil tidak sedang berada di luar negeri," ujar Febri.

KPK juga telah mencekal dua pegawai AKT yaitu Vera Likin dan Fitrawan Tjandra ke luar negeri sejak 4 Februari 2019 hingga 6 bulan ke depan. Kini, tinggal ditunggu seperti apa kelanjutan kasus suap itu. Dengan status tersangka yang sudah tersemat pada sosok Samin Tan, apakah dia masih bisa menghindar?

 

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :
KPK, samin tan, suap, fokus

Editor : Stefanus Arief Setiaji

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top