Bisnis.com, JAKARTA - Wakil Ketua Dewan Penasihat Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Hidayat Nur Wahid mengaku tak mau ambil pusing terkait hasil survei Charta Politika yang menunjukkan elektabilitas pasangan Capres Prabowo Subianto-Sandiaga Uno masih tertinggal dari kubu petahana Joko Widodo (Jokowi)-Ma’ruf Amin.
Hidayat mengatakan hasil survei pasti sangat beragam. Karena itulah dia tidak lantas memercayai hasil survei Charta Politika. Menurutnya, hasil survei itu merupakan penggambaran jika Pilpres 2019 digelar pada saat ini.
“Pileg dan pilpres baru akan terjadi tanggal 17 April yang akan datang,” ujar Hidayat di Kompleks Parlemen, Senayan, Senin (25/3/2019).
Pria yang kerap disapa HNW itu mengingatkan jika hasil lembaga survei bisa saja tak sama seperti Pilkada DKI Jakarta 2017 lalu. Saat itu tak ada satu pun lembaga survei yang sama dengan hasil akhir penghitungan KPU, termasuk Charta Politika sendiri.
“Jadi survei ini menurut saya sebagai bagian dari masukan masing-masing pihak,” kata dia.
Politikus PKS itu pun mengungkap bahwa hasil survei Charta Politika Indonesia bertentangan dengan survei internalnya.
“Dan di survei kami malah bertentangan dengan yang disebutkan Charta Politika, jadi itu adalah bagian-bagian daripada masukan-masukan ya kita ambil aja sebgai masukan,” ujarnya.
Berdasarkan hasil survei Charta Politika Indonesia pasangan Jokowi-Ma’ruf unggul dengan elektabilitas 53,6 persen dibandingkan dengan Prabowo-Sandi yang hanya mendapatkan 35,4 persen.
Sebelumnya peneliti senior LIPI, Siti Zuhro mengatakan tidak percaya kepada hasil survey kalau yang mendanai survey itu tidak dibuka ke publik.
Selain itu, dia mengatakan banyak lembaga survey yang merangkap sebagai konsultan politik yang bisa memengaruhi pemilih untuk memenangkan calon tertentu.
“Saya dari dulu tak percaya sama survei-survei,” ujarnya. Dia menambahkan kalau tingkat kepuasan publik terhadap calon petahana 60 persen misalnya, maka seharusnya elektabilitas petahana juga 60 persen.
