Kampanye dan Serangan Ramaikan Tagar #PolisiDukungJokowi, Sempat Jadi Trending Topic

Tagar #PolisiDukungJokowi masih diwarnai berbagai komentar bernada negatif dan positif ke arah pasangan Jokowi-Ma'ruf Amin. Muncul cuitan dengan kata pertama Nyatanya, yang terkesan hadir untuk menangkis nada negatif ke arah paslon nomor urut 01 tersebut.
Saeno | 20 Maret 2019 10:43 WIB
Logo Twitter - Reuters/Kacper Pempel

Bisnis.com, JAKARTA - Tagar atau tanda pagar #PolisiDukungJokowi di Twitter hingga pagi ini, Rabu (20/3/2019) masih diramaikan sejumlah komntar. Bedanya, jika hari-hari sebelumnya tagar tersebut lebih menyoroti netralitas Polri jelang Pilpres 2019, hari ini beberapa komentar yang muncul cenderung bertema lain.

Di antaranya, cuitan yang muncul terkait cawapres, prestasi Jokowi, selain ada pula cuitan soal isu shambar yang dituding sebagai aplikasi khusus yang digunakan Kepolisian untuk mendukung Jokowi.

Di antara cuitan terkait cawapres ada yang menyebutkan soal penjabaran Ma'ruf Amin dalam meluruskan permasalahan terkait pengiriman tenaga kerja ke luar negeri sangat menyentuh hati Pekerja Indonesia.

Uniknya, cuitan akun @Waktta2 ini dibubuhi tagar #2019JokowiKyaiMaruf #JokowiMarufPilihanKaltim, dan  #PolisiDukungJokowi
 
Sementara akun @WAsmarandana mencuit kalimat "Jokowi Jauh Ungguli Prabowo dalam Survei Terbaru..!" dengan diimbuhi tagar #2019JokowiKyaiMaruf #01IndonesiaMaju #01JokowiAminMenang #PakDheMembangunNTT #01IndonesiaMaju, juga  #PolisiDukungJokowi

Sedangkan akun @TohkaChan3 menulis "Saat ini banyak muncul ulama dadakan." disertai tagar #2019JokowiKyaiMaruf #JokowiMarufPilihanKaltim, juga #PolisiDukungJokowi

Cuitan bernada negatif untuk Jokowi disampaikan  @sorrontto yang menulis "Nyatanya Jokowi sudah menghapus UN sebagai syarat utama kelulusan." Cuitan ini disertai tagar #2019JokowiKyaiMaruf #JokowiMarufPilihanKaltim #PolisiDukungJokowi.

Terdapat beberapa cuitan yang mengawali kalimatnya dengan kata nyatanya. Nada cuitan ini positif kepada Jokowi-Ma'ruf, dan sebaliknya bernada negatif ke kubu Prabowo-Sandi.

Cuitan lainnya di antara sebagai berikut:

@shoudanan 
Penangkapan Romi tidak berhubungan dengan Pilpres. #2019JokowiKyaiMaruf #JokowiMarufPilihanKaltim #PolisiDukungJokowi

@Shinra
Jokowi terus lakukan pembangunan Moda Transportasi Modern. #2019JokowiKyaiMaruf #JokowiMarufPilihanKaltim #PolisiDukungJokowi
  

@EndjahH
Wow #PolisiDukungJokowi #INAelectionObserverSOS #TumbangkanCapresPendusta

Ada pula cuitan yang "mencolek TNI" namun dijawab tegas oleh admin akun TNI.

Bisa diperkirakan bahwa perang tagar dan adu kampanye serta serangan antara pendukung masing-masing kubu pasangan capres-cawapres masih akan berlangsung hingga hari-H pencoblosan surat suara.

Publik tentu saja perlu kritis mengamati kegaduhan di dunia media sosial yang tak jarang lebih seru dari kenyataan dalam kehidupan sehari-hari.

Peringatan Kompolnas

Terkait isu Polisi mendukung Jokowi, komisioner Kompolnas sudah mengingatkan agar Polri selalu menjaga netralitas.

Komisioner Komisi Kepolisian Nasional Bekto Suprapto mengingatkan Polri untuk memenuhi kewajibannya sebagai penjaga netralitas dalam politik.

"Dalam masa kampanye ini Polri selalu disorot oleh masyarakat. Polri harus netral," kata Bekto saat dihubungi Tempo, Selasa, 19 Maret 2019.

Netralitas Polri sempat dipertanyakan saat menggelar Kampanye Millenial Road Safety Festifal (MRSF) yang digelar Polri di Jawa Timur pada Ahad, 17 Maret 2019. Acara itu diduga disisipi aktivitas politik saat sekelompok peserta memutar lagu berjudul Jokowi Wae.

Pada 2019 ini, Polri tampak semakin rajin menggelar acara dan mengumpulkan massa. Selain kampanye Millenial Road Safety Festifal (MRSF) 2019, ada juga deklarasi Milenial Anti Narkoba (MAN), dan Millenial Anti Hoax.

Bekto mengatakan tak terlalu mengikuti kegiatan Polri ini. Namun dia mengingatkan setiap tindakan anggota Polri harus dapat dipertanggungjawabkan.

"Kalau pelanggaran pidana diproses pidana, pelanggaran kode etik profesi diproses sidang kode etik profesi, dan kalau pelanggaran disiplin dapat diproses melalui sidang disiplin Polri," kata Bekto.

Meski begitu Bekto mengatakan laporan kepada pengawas internal sebaiknya dilengkapi dengan bukti yang ada.

Di sisi lain, Mabes Polri telah menegaskan bahwa Polri netral dalam setiap acara yang digelar. Meski begitu, Kepala Biro Penerangan Masyarakat Mabes Polri Brigadir Jenderal Dedi Prasetyo tak menampik jika ada spontanitas aksi massa berbau politik.

"Spontanitas pasti akan terjadi, ini teori psikologi massa. Ketika terjadi kumpulan massa, tak ada yang bisa dikendalikan. Tetapi dari awal kami sampaikan forum ini tidak ada kaitannya dengan pemilu," kata Dedi.

Pantau terus perkembangan Real Count KPU Pilpres 2019, di sini.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :
jokowi, polisi, twitter

Sumber : Twitter/Tempo.co

Editor : Saeno

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top
Tutup